Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara pelbagai lembaga di dalam suatu negara. Sangat penting memahami hukum konstitusi karena ia menjadi hukum dasar negara yang mengatur bagaimana menyelenggarakan negara—dengan berbagai lembaga negara yang ada di dalamnya, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Buku ini membahas hukum konstitusi dan kelembagaan negara di Indonesia. Materi buku ini dibuka dengan pembahasan tentang Pancasila sebagai sumber ...

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan dengan wilayah begitu luas dan jumlah penduduk yang banyak, tentu sangat ...

Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara menjadi hal yang tidak terpisahkan dari citra ideal karakteristik wujud negara hukum. Di sini dapat dipertegas bahwa belum utuh ketika kita mengkaji dan memahami hukum, apabila kajian konstitusi tidak menjadi salah satu rujukan pemahaman kajian hukum yang kita pelajari dan pahami. Di samping itu, pemahaman konstitusi dapat menjadi instrumen upaya meluruskan pemahaman yang belum tepat dalam mengkaji setiap permasalahan hukum. Hal tersebut mengingat kajian ...

Di Indonesia, sering terjadi perdebatan mengenai hukum hak asasi manusia menginduk pada hukum apa. Buku ini memberi jawaban bahwa hukum hak asasi manusia justru harus menjadi rujukan bagi pembahasan kategori hukum lain. Hukum hak asasi manusia seyogianya menjadi ruh hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan juga hubungan internasional. Buku ini adalah buku paling lengkap yang membahas pelbagai aspek hukum hak asasi ...

Buku ini merupakan buku mengenai penerapan Yurisdiksi Universal bertujuan untuk menilai pelaksanaan Yurisdiksi Universal dalam kedaulatan nasional negara-negara. Yang diukur dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan–ketentuan Hukum Negara-negara yang mengandung kaidah Yurisdiksi Internasional dikumpulkan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, mensistematisir data tersebut dan selanjutnya dijelaskan, ...

Buku Perekonomian Indonesia ini berisikan tentang penerapan teori-teori Ekonomi Pembangunan khususnya yang berada di Indonesia yang dirancang dengan melihat kondisi Perekonomian Indonesia sebelum dan setelah Indonesia Merdeka. Melalui pendekatan diskusi dalam metode pembelajaran akan lebih memudahkan pemahaman dalam mempelajari buku ini. Di mana bahan ajar beserta teori dapat diambil melalui materi buku ini mulai dari Bab 1 sampai dengan Bab 12, di mana kekuatan dalam buku ini terletak ...

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Dari optik hukum administrasi, kiranya di masa sekarang inilah seharusnya mulai ditumbuhkan ...

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, meliputi produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Alfred Marshall adalah ekonom pertama yang memberi definisi logis tentang ekonomi. Ia mendefinisikan ekonomi sebagai “Sebuah studi tentang umat manusia bisnis biasa dalam kehidupan, itu memeriksa bahwa bagian dari tindakan individu dan sosial yang terkait erat dengan pencapaian dan penggunaan materi ...

Mempelajari keuangan negara dengan hukum keuangan negara adalah dua hal yang berbeda. Apabila yang pertama disebutkan mempelajari aspek teknisnya, maka hukum keuangan negara mempelajari aspek legalistik atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mempelajari aspek atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka kita dapat mengerti dan memahami bagaimana mengatur pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, ...

Kehadiran lembaga kepailitan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai pengganti faillisment verordening Stb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No. 348 yang merupakan hukum kepailitan peninggalan hukum kolonial Belanda, sebenarnya bertujuan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang secara adil, pasti, cepat, terbuka dan efektif. Namun kenyataannya, saat ini tidak banyak kreditor ...

Fakta bahwa kelangkaan kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam sungguh sangat tidak menguntungkan, meski dalam sepanjang sejarah Islam pera pemikir dan sarjana Muslim sudah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa. Sayangnya, kontribusi para cendekiawan Muslim yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan ekonomi pada khususnya, dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat pun hampir tidak pernah ...

Penyakit menular merupakan masalah kesehatan besar di hampir semua negara berkembang, termasuk Indonesia. Perhatian terhadap penyakit menular makin hari makin meningkat, karena angka kejadian dan kematiannya yang relatif tinggi dalam waktu singkat. Penyakit menular umumnya bersifat akut dan menyerang semua lapisan masyarakat. Penyakit menular menjadi prioritas mengingat sifatnya yang dapat menyebabkan dan menimbulkan kerugian yang besar. Buku ini membahas mengenai penyakit menular yang ...

Akademisi dan pakar hukum d Indonesia sendiri melihat keanehan dalam PK yang diputuskan oleh MA. Atas dasar itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menggelar diskusi hasil eksaminasi atas putusan PK No. 97/PK/PID.SUS/2012 terdakwa korupsi BLBI Sudjiono Timan itu. 'Ini bukti dari para dekan hukum karena atas rasa kepedulian penegakan hukum. Salah satu eksaminasi dengan bentuk majelis yang sudah melalui rangkaian panjang' Detik.com, 14 Oktober 2016. Majelis Eksaminasi ...

Buku ini menandai suatu pemikiran atau cara pandang baru berdemokrasi. Apabila semula demokrasi hanya cenderung dimaknai sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat; dalam buku ini filosofi dogmatik-formalistis demokrasi itu memperoleh roh Pancasila. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat yang sudah dikenal mendunia sebagai the Indonesian Jurisprudence itu, demokrasi dogmatik-formalistis memperoleh makna baru menjadi demokrasi substansial. Bahaya mengerikan dari pemerintahan dari, ...

Buku ini ditulis oleh seorang penulis yang memiliki pengalaman di dunia teater dan drama. Semua pengetahuan penulis dicurahkan dalam buku ini sehingga teori-teori yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dalam apresiasi dan praktik drama. Tidak mengherankan jika buku ini hadir dengan bahasa yang mudah dipahami dan teori yang sangat mendalam sehingga layak digunakan oleh mahasiswa, pelajar, dan pendidik sebagai buku acuan apresiasi drama. Lebih lanjut buku ini juga sangat cocok digunakan untuk ...

Permasalahan gizi pada anak dan remaja di Indonesia masih kurang mendapat perhatian. Masa anak dan remaja termasuk masa fundamental di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan pesat yang penting bagi kehidupan di usia selanjutnya. Pada masa remaja ini terjadi pacu tumbuh oragan fisik dan reproduksi yang penting memerlukan kontribusi zat gizi yang memadai. Namun, di lain sisi periode transisi menuju dewasa menyebabkan anak merasa sudah matur sehingga merasa cukup mandiri untuk memenuhi ...

PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA ini merupakan revisi buku PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA yang telah ada sebelumnya. Perkembangan Hukum Siber di Indonesia yang begitu cepat luar biasa tidak di imbangani dengan infrastruktur hukum yang memadai. Sehingga banyak terjadi kekosongan hukum yang terpaksa di isi dengan menafsirkan hukum yang telah ada, khususnya dalam hal Perdata Siber, demikian juga Pidana Siber. Hal inilah yang menjadi penyebab utama beberapa perubahan penting dalam revisi buku edisi ...

Mempelajari sejarah merupakan sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, memperluas wawasan, atau menghindarkan diri dari kekeliruan-kekeliruan yang pernah dibuat, tapi juga akan membuat kita menjadi lebih bijak, toleran, dan rendah hati dalam menghadapi setiap perbedaan serta lebih antisipatif dan optimis dalam menghadapi masa depan. Buku ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa terhadap buku sejarah psikologi berbahasa Indonesia yang memang dirasa masih ...

Mediasi merupakan salah bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan mufakat (consensual approaches) para pihak dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut sebagai mediator. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di luar pengadilan dan sengketa-sengketa atau perkara yang telah diajukan ke pengadilan (court-annexed mediation) berdasarakan ...

Buku ini sangat menarik dan benar-benar membuka khazanah pengetahuan umat. Bagaimana sebuah konsep pemasaran yang berintikan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar yang semula dianggap tradisional dan eksklusif dapat disajikan secara faktual dan aplikatif. Membuat pemasaran syariah kian menarik bagi kalangan akademisi dan praktisi sekaligus membuktikannya sebagai rahmatan lil alamin. -Dr.Imam T. Saptono, M.M. (Direktur Utama PT BNI Syariah 2017) ...