Karya ini diangkat dari Kertas Kerja Perorangan PPRA LIII Lemhanas RI Tahun 2015 yang Penulis susun kembali dalam bahasa yang lebih lugas serta beberapa tulisan baru yang dirasakan aktual dalam kondisi penegakan hukum saat ini. Gagasan pokok yang hendak disampaikan dalam buku ini adalan pembaruan Kejaksaan harus berjalan dalam sebuah grand design yang bukan saja merupakan tanggung jawab jajaran Korps Adhyaksa, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta komponen masyarakat. ...

Buku Perundang-Undangan ini berisikan materi sebagai berikut : 1. Amandemen UU Pilkada Gubernus, Bupati, dan Walikota 2016 2. Amandmeen UU Pemda 2015 3. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 4. UU Perasuransian 2014 5. UU Aparatur Sipil Negara 2014 6. Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 7. UU Hak Cipta 2014 8. UU kelautan 2014 9. UU Perkebunan 2014 10. UU Konservasi Tanah dan Air 2014 11. UU Hukum Disiplin Militer ...

Buku ini terdiri atas 13 bab yang berisi pendahuluan, sengketa lingkungan, wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, tanggung gugat pemerintah dalam pengelolaan lingakungna yang menyebabkan pencemaran lingkungan, objek gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara, ganti kerugian dalam gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara, pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara, pembaharuan hukum penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan administratif ...

Hukum kewarisan yang dibahas dalam buku ini adalah hukum kewarisan Islam yang ditetapkan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas mempunyai susunan masyarakat bilateral, selain dari pada patrilineal dan matrilineal. Adapun hal-hal yang dibahas antara lain ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang waris, cara pembangian dan penyelesaian waris, orang-orang yang berhak mendapatkan waris, pembahasan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ewarisan dari sudut pandang Kompilasi Hukum ...

Praktik korupsi di Indonesia sangat marak dan merajalela karena masih dianggap sebagai perbuatan lumrah oleh sebagian masyarakat. Perilaku koruptif masyarakat salah satu nya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap korupsi, dan sikap masa bodoh dengan lingkungan. Padahal peran dalam memberantas korupsi tidak bisa hanya dipikul oleh penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, diperlukan sarana pembelajaran yang dapat mendukung ...

Buku ini merupakan keseluruhan upayakan mengatur KPU, Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya dan DKKP yang masing-masing diberi tugas dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. Disamping itu menuju pemilu yang serentak nasioanl agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota yang kompetisi, integritas dan kapabilitas ...

Pada hakikatnya Pornografi mengandung 3 sifat, yaitu kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Ada UU Pronografi yang akan melawan kelakuan seperti itu. Terdapat 33 perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pornografi, seperti persenggamaan, eksploitasi seksual, ketelanjangan yang dikemas dalam 10 pasal. Dalam buku ini dibahas semua tindak pidana pornografi dengan pendekatan normatif, teoritis, dan empiris, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. ...

Buku ini akan menjawab segala kontroversi dan fenomena terhadap Bisnis Transportasi jalan Online. Buku ini sangat dibutuhkan bagi pelaku Bisnis Transportasi jalan Online, pemerintah, praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan berbagai kalangan yang ingin mengkaji secara mendesak aspek hukum Bisnis Transportasi jalan online. ...

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para penegak hukum, dosen dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. Terlebih pada masyarakat prismatik seperti indonesia dengan beraneka ragam budaya dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya serta adanya globalisasi yang mengakibatkan berbagai pengaruh sistem hukum lain. ...

Buku ini hadir agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman masalah pengendalian terhadap kejahatan bagi mahasiswa fakultas hukum akademis,praktisi ,peneliti aparatur pemerintahan dan penegak hukum maupun masyarakat umum yang ingin menambah khazanah serta wawasan dalam bidang hukum acara khususnya peradilan pidana. ...

Buku ini Mengurai Secara komprehensif mengenai law Firm (kantor Hukum ) mulai dari bentuk kantor, tata cara pendirian, keanggotaan, manajemen hingga struktur organisasi dan dilengkapi dengan pembahasan profesi advokat. ...

Buku ini berisi pemaparan tentang penegakan hukum khususnya di Indonesia, di mana penegakan hukum di deskripsikan dengan beberapa poin antara lain pertama, Hak Asasi dan perlindungan hukum. kedua, penegakan hukum mencakup persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi.ketiga, penegakan hukum yang dicapai melalui penerapan doktrin Restorative justice dalam sistem pemindaan di Indonesia. ...

Hukum yang mengatur hubungan natar masyarakat tepatnya adalah hukum perdata. Dalam lingkup hukum perdata terdapat perihal yang di atur, antara lain mengenai hukum perorangan dan kebendaan. Hukum perorangan antara lain meliputi kedudukan seorang anak sebgaai subjek huku, perolehan hak, perihal mewakili kepentingan yang menyangkut lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili dan lainnya hingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnya pun berubah sejalan pada ...

Amandemen Undang2 Perlindungan Anak: Uuri No. 35 Th 2014 ...

Undang2 Kesehatan Jiwa: Uu Ri No. 18 Th 2014 ...

Undang-Undang Jaminan Produk Halal: UU RI No. 33 Tahun 2014 ...

Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yuridis. Semoga buku ini mampu menambah wawasan para pemerhati konstitusi. ...

Sistem kaidah atau norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma-norma agama (religious norm), norma etika (ethical norm), dan norma hukum (legal norm). Ketiga sistem norma atau kaidah itu timbul alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. Pada mulanya, ketiganya bersifat saling melengkapi secara komplementer dan sinergis satu sama lain, tetapi dengan perjalanan waktu dan perkembangan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat ...

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalarn lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke Pengadaan Tata Usaha Negara (PTUN). Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, peneliti, ...

Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil ...