Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana khusus. Secara definitif, hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang- undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang HumumPidana (KUHP),serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. ...

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaiknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat hukum administrasi. Dengan adanya cacat hukum administrasi menimbulkan sertifikat ganda karena ...

Pada tanggal 16 Agustus 2007, diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya undang-undang penulis mengkaji mengenai Perseroan Terbatas baik secara teori maupun praktik dengan berbasis kepada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Di sisi lain, penulis telah melakukan penelurusan dalam praktiknya, yang didasarkan pada pengalaman nya bertahun-tahun sebagai konsultan hukum di bidang korporasi. Kajian penulis mengenai perseroan terbatas dalam buku ...

Melalui buku ini pembaca akan mendapatkan pemahaman yang mendalam masalah hukum, tata negara, dan tata pemerintahan; lalu memberikan gambaran konsitusi politik dan konstitusi ekonomi dalam study hukum tata negara; pemikiran hukum, media, dan teknologi informasi, pemikiran tentang HAM dan kewarganegaraan; dan tentang demokrasi dan rekonsiliasi menuju indonesia baru. ...

Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan kepulauan terbesar, serta terbanyak di dunia dan posisi Indonesia yang berada di antara dua Samudera, yaitu Samudera Atlantik dan Hindia, secara otomatis Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah ikan yang beraneka jenisnya. Sumber daya alam alut memiliki segala macam kekayaan alam lainnya seperti terumbu karang, padang lamun, dan bota laut lainnya. ...

Materi yang dibahas dalam buku ini adalah perpaduan dari teori dan praktek pengadilan. Penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata dengan pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan banyak kesulitan, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam. Dalam buku ini dilampirkan pula contoh-contoh tentang cara mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan sita eksekutorial, serta contoh-contoh ...

Secara umum buku ini membahas pengetahuan dan teori dasar hukum pidana Indonesia, perkembangan hukum pidana yang telah terdapat dalam perundang-undangan pidanan administrasi, serta menganalisis hubungan antara bangunan atau asas-asas hukum dalam KUHP dengan asas-asas hukum dalam perundang-undangan pidanan di luar KUHP. Buku ini sangat cocok dibaca oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum, praktissi dan pemerhati hukum dan sosial, polisi, jaksa, hakim, advokat, serta legal drafter. ...

Tindak pidana kehormatan atau disebut juga dengan "pencemaran nama baik" merupakan salah satu jenis kejahatan yang saat ini banyak menjadi sorotan di tengah masyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak pihak yang belum memahami mengenai jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP ini. Buku ini secara komprehensif mengkaji seluk beluk kejahatan terhadap kehormatan berdasarkan ketentuan dalam KUHP disertai dengan yurisprudensi, yang meliputi istilah dalam tindak pidana terhadap ...

Awal dari rangkaAan peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah teijadi peristiwa pidana? Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan melalui upaya, yakni dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, mengumpulkan keterangan saksi-saksi, dan mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. ...

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh ...