Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Buku yang dapat digunakan oleh mahasiswa S-1 Ilmu Hukum di seluruh Fakultas Hukum se-Indonesia ini, terdiri atas ...

Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia Imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarnegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, warga negara asing dengan warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian ini perlu disikapi oleh Negara Indonesia dengan membuat produk hukum, yakni undang undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. ...

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia, merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Sementara itu, bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminal pun menunjukkan gejala yang sama dengan orang dewasa pada umumnya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ...

Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan tersebut merupakan tantangan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing tersebut ...

Ada beberapa pemikiran dan latar belakang yang menjadi alasan dan tujuan yang mendorong penulis segera menyelesaikan penulisannya. Pertama, untuk memberi bekal pemahaman yang dasar kepada para mahasiswa dan siapapun yang berminat mengetahui, mempelajari atau mendalami ilmu hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Bekal dasar bagi mereka sebelum atau yang berminat menekuni keahlian di tiap jenis HAKI. Kedua, sebagai wujud pemenuhan kesanggupan dan janji penulis kepada para mahaguru ...

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya Hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, ...

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI ...

Seorang perempuan diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat mengandung dan juga menyusui. Akan tetapi, dalam perjalanannya banyak pula perempuan yang mengalami berbagai persoalan pahit, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa hal penyebab adanya perilaku KDRT adalah jenis pekerjaan, kemandirian ekonomi, interpretasi ajaran agama yang keliru, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam buku ini dibahas mengapa akhirnya para korban KDRT (istri) ini justru menjadi penyebab pelaku ...

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. ...

Buku ini membahas secara khusus aspek dari pengurusan dan pemberesan harta pilit, di mulai dengan pembahasan secara mendalam tentang tugas dan fungsi hakim pengawas dan kurator karena keduanya memiliki peran strategis dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. ...

Buku ini dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang hukum lingkungan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah hukum lingkungan. Selain itu bermanfaat juga untuk praktisi hukum dan pelaku usaha pemegang izin lingkungan. ...

Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void atau void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat formal yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 ...

Pelayanan pencapil oleh instansi pelaksana Adminduk meliputi berbagai pencatatan peristiwa penting, yaitu kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Melalui pelayanan pencapil ini, negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status sipil atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh ...

Peraturan Lengkap Fidusia (Uu Ri No.42 Th 1999) ...

Buku ini mengkaji secara panjang lebar ruang lingkup proscs penanganan perkara pidana, yang membabas secara spesifik seputar proses penyelidikan dan penyidikan meliputi penjelasan secara singkat proses penanganan perkara pidana; pembuktian; tersangka,terdakwa; praperadilan; penyidikan; koneksitas; ketentuan khusus acara pidana; dan kejaksaan. ...

Undang-Undang Guru Dan Dosen (UU RI No.14 Tahun 2005) ...

Amandemen Standar Nasional Pendidikan (UU RI No. 32 Tahun 2013) - UU Lembaga Keuangan Mikro - UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 - UU Pangan tahun 2012 - UU Perkoperasian tahun 2012 - UU Kejaksaan tahun 2012 - UU Pendidikan Tinggi tahun 2012 - UU Pemilu tahun 2012 - Serta dilengkapi dengan pp no 19 tahun 2005. ...

Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masmg lembaga negara serta munculnya berbagal lembaga negara baru. Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Aashiddiqie, $.H., sebagal pakar hukum Tata Negara Indonesta, secara komprehensif menguralkan perkembangan dan konsolidasi lembaga ...

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah ...

Gugatan derivatif (derivative action) didefinisikan sebagai gugatan pemegang saham atas nama dan mewakili perseroan terhadap anggota direksi yang telah melakukan kesalahan dan merugikan perseroan. Gugatan tersebut diajukan karena perseroan tidak mempunyal kehendak untuk menuntut atau memulihkan hak-haknya, dengan alasan tertentu. Dapat dikatakan, konsep Derivative Action memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil tindakan luar biasa melalui pengadilan, dengan tujuan agar ...