Buku ini menandai suatu pemikiran atau cara pandang baru berdemokrasi. Apabila semula demokrasi hanya cenderung dimaknai sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat; dalam buku ini filosofi dogmatik-formalistis demokrasi itu memperoleh roh Pancasila. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat yang sudah dikenal mendunia sebagai the Indonesian Jurisprudence itu, demokrasi dogmatik-formalistis memperoleh makna baru menjadi demokrasi substansial. Bahaya mengerikan dari pemerintahan dari, ...

PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA ini merupakan revisi buku PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA yang telah ada sebelumnya. Perkembangan Hukum Siber di Indonesia yang begitu cepat luar biasa tidak di imbangani dengan infrastruktur hukum yang memadai. Sehingga banyak terjadi kekosongan hukum yang terpaksa di isi dengan menafsirkan hukum yang telah ada, khususnya dalam hal Perdata Siber, demikian juga Pidana Siber. Hal inilah yang menjadi penyebab utama beberapa perubahan penting dalam revisi buku edisi ...

Mediasi merupakan salah bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan mufakat (consensual approaches) para pihak dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut sebagai mediator. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di luar pengadilan dan sengketa-sengketa atau perkara yang telah diajukan ke pengadilan (court-annexed mediation) berdasarakan ...

Pemahaman mengenai hukum adat pertanahan atau hukum pertanahan adat merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian di bidang ilmu hukum. Bertitik tolak dari dua sistem hukum menurut cara pandang yang konvensional, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Hal itu disebabkan oleh karena dua lembaga hukum masyarakat (persekutuan) hukum adat (adatrechtsgemeeenscap) dan hak kolektif masyarakat (persekutuan) hukum atas tanah (bescikkingsrecht) yang dimasalahkan merupakan ...

Masalah pidana dan pemidanaan serta lembaga pemasyarakatan telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Disadari atau tidak, perkembangannya dewasa ini, baik dari sisi aturan perundang-undangan maupun dari sisi praktik penerapannya di lapangan, memperlihatkan suatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, sangat penting bagi mereka yang berminat dengan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan untuk terus mengikuti perkembangannya. ...

Dr. Roberts K.,S.IK., S.H., M.HUM. Lahir di Palembang 16 Agustus 1968. Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan Pangkat KBP/68080521. Akpol Tahun 1991, PTIK tahun 2002 dan Sespim tahun 2007. Gelar Sarjana Hukum (S.H.) diperoleh di Fakultas Hukum UMA Sumatra Utara, gelar Magister Humaniora (M.Hum) diperoleh di Pascasarjana USU Medan tamat tahun 2009. Tahun 2015 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Pascasarjana USU Medan. ...

Buku Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya) ini merupakan buku yang menganalisis secara sistematis dan holistik tentang tindak pidana yang tersebar di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti korupsi, narkotika, dan lainnya. Buku ini terdiri atas sembilan bab dan masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab. Bab 1 tentang pengertian dan sumber-sumber hukum pidana khusus, Bab 2 tentang konsep teoretis dan penggolongan tindak pidana, ...

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 13 Oktober 2009. Pasal 202 undang-undang ini menyatakan, bahwa peraturan perundangan sebagai pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan, dan itu merupakan tugas yang berat bagi pemerintah karena begitu banyaknya peraturan pelaksanaan yang akan dipersiapkan. Mengingat luasnya ruang lingkup hukum kesehatan, maka dalam tahap awal buku ...

Setiap negara melakukan berbagai upaya agar tercipta stabilitas pemerintahan di negaranya. Di antara langkah pentingnya adalah dengan melakukan berbagai reformasi konstitusi terkait sistem pemerintahan yang digunakan. Reformasi sistem Pemerintahan yang terjadi di berbagai negara memperlihatkan fenomena terjadinya saling kontribusi antar sistem pemerintahan.Terjadi gejala parlementarisasi di sistem presidensial dan presidensialisasi di sistem parlementer. Sementara itu, sistem yang merupakan ...

Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Perkembangan hukumnya pun bersifat sangat dinamis menyesuaikan perkembangan bangsa yang bertujuan untuk memelihara tata tertib demi keadilan bernegara. Dengan demikian, sangat penting mempelajari hukum positif (ius constitutum) yang berlaku di Indonesia dan hubungannya dengan hukum sebagai ilmu, baik secara normatif maupun empiris dalam tataran tata hukum Indonesia. Buku Pengantar Hukum ...

Studi hukum internasional, khususnya hukum lingkungan internasional, merupakan studi yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Sebagai studi hukum yang umumnya dipengaruhi oleh konsep-konsep yang banyak berasal dari negara-negara Eropa, maka akan menarik dikaji ketika bertemu dengan konsep-konsep hukum yang berasal dari negara-negara berkembang baik dari Timur Tengah, Asia serta Pasifik. Belum lagi konsep-konsep hukum tersebut akan bertemu lagi dengan konsep hukum yang berasal dari ...

Mata kuliah ''Etika'' merupakan mata kullah wajib di semua fakultas/prograrn studi, karena etika merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 dijelaskan "Bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak rnulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis ...

Buku Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua) ini merupakan buku yang menganalisis secara sistematis tentang metode atau cara untuk membuat dan menyusun akta-akta yang berkaitan dengan perjanjian. Akta perjanjian merupakan akta yang dikehendaki oleh para pihak. Akta itu, ada yang tercantum dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Akta perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris. Sementara itu, yang berwenang membuat akta perjanjian, yaitu notaris. Kewenangan itu didasarkan pada ...

Pembahasan terkait dengan mengenai hukum daerah yang terdiri atas beberapa bab. Pembahasan dimulai dengan pembahasan negara kesatuan, negara federasi dan negara konfederasi. Disusul dengan pembahasan mengenai otonomin daerah, desentralisasi serta dinamika pengaturah pemerintahan daerah, Kemudian berlanjut kepada pembahasan periham pembentukan daerah, urusan pemerintahan dan keuangan daerah. Berikutnya dibahas mengenai organisasi pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan kelembagan ...

Wakaf merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh umat Islam dalam menyalurkan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Berbeda dengan zakat yang diatur secara jelas dalam al-Quran, pengaturan wakaf tidak disebutkan secara eksplisit. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, terdapat beberapa ayat dalam al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada manusia yang oleh para ulama dipandang sebagai landasan hukum wakaf. Ayat-ayat ini pada prinsipnya memerintahkan manusia ...

Buku ini membahas tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Materi pembahasannya terdiri dari: Bab 1 Sistem Peradilan; Bab 2 Sejarah Hukum Acara Pidana di indonesia; Bab 3 Penyelidikan dan Penyidikan; Bab 4 Upaya Paksa; Bab 5 Penuntut; Bab 6 Lembaga Praperadilan; BAb 7 Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana; Bab 8 Kompetensi (Kewenangan Mengadili) Badan Peradilan Pidana di Indonesia; Bab 9 Hak-hak Tersangka/Terdakwa,Perlindungan Terhadap Saksi/Korban dan ...

Buku ini mengelaborasikan hukum internasional dan hukum Indonesia yang mengatur tentang upaya pencegahan perubahan lklim, dengan penekanan khusus pada upaya pengurangan emisi karbon dioksida sebagai salah satu gas rumah kaca atau greenhouse gases. Lebih khusus lagi, buku ini membahas tentang skema pengurangan emisi melalui Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism). Buku ini beranjak ...

Buku ini berbicara mengenai hukum lingkungan internasional terkait pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Terdiri atas beberapa bab, buku ini dibuka dengan pembahasan sejarah, perkembangan dan sumber hukum lingkungan internasional. Selaniutnya dibahas perlindungan lingkungan laut dan pengendalian pencemaran hujan asam [acid rain]. Lalu dibahas terkait pengaturan pencegahan penipisan lapisan ozon dan pencegahan serta pengendalian perubahan iklim dunia. Setelah itu dibahas perihal ...

"Sebagai puncak badan peradilan di Indonesia, sejatinya Mahkamah Agung melalui kewenangannya di bidang yudisial dan bidang non yudisial mampu melakukan perubahan dan penataan internal secara fundamental untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Namun faktanya, sejak reformasi 1998,lembaga tersebut belum mampu memenuhi harapan terhadap terbentuknya badan peradilan yang merdeka, berwibawa dan professional. Kinerja badan peradilan masih sering menuai kritik dari berbagai kalangan terkait ...

Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak Iembaga negara independen. Setelah reformasi 1998 Iembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas Iembaga negara independen di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya Iembaga negara independen hadir karena kinerja Iembaga yang ada dianggap tidak memuaskan. Namun, pertumbuhan Iembaga negara independen yang tidak terkendali menimbulkan masalah baru ...