Buku kecil dan sederhana berjudul "Ilmu Pengetahuan PERUNDANG-UNDANGAN" ini disusun atas dorongan kebutuhan perkuliahan di kampus-kampus Universitas dan juga untuk acara pelatihan dan penataran mengenai Perundang-undangan di luar kampus. Menurut pengamatan penulis, kebanyakan materi kuliah maupun penataran dan pelatihan itu, lebih menekankan segi teknis dengan kerangka wacana "Legislative Drafting". Perubahan kurikulum dan silabus di Fakultas-Fakultas Hukum, telah menampilkan mata kuliah ...

Isi buku ini: - Mengangkat isu baru/permasalahn yang terjadi dalam hukum perburuhan, misalnya outsourching. - Pembahasan tentang pembatalan beberapa ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan oleh MK. - Merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Membahas hukum perburuhan tidak hanya dari segi hukum materiil, tapi juga dari hukum formil. - Memuat kasus-kasus penting di bidang hukum. ...

Buku ini membahas: pengertian perdagangan dan hukum dagang, bentuk dan perantara dalam perdagangan, perusahaan dan pengusaha, bentuk-bentuk perusahaan, kepailitan, HAKI, merger, konsolidasi dan akuisisi, serta surat-surat berharga. ...

Buku ini membahas hukum ketenagakerjaan Indonesia secara menyeluruh, meliputi: asas, hakekat, sifat, dan kedudukan hukum ketenagakerjaan; sejarah dan politik hukum ketenagakerjaan; sumber-sumber hukum ketenagakerjaan; hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja, upah, jamsostek, PHK, perselisihan hubungan industrial. ...

Buku ini memaparkan: uraian berupa langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD; berbagai kesulitan dalam menghimpun PAD; fenomena perda yang melahirkan pungli yang tidak bertanggung jawab/tidak berorientasi pada kepentingan umum, hanya untuk mengejar PAD saja; dan uraian lengkap pembatalan perda tersebut. ...

Buku ini membahas tentang kejahatan komputer dan cyber; e-commerce: tinjauan dari perspektif hukum; e-commerce: tinjauan dari segi hukum; kontrak bisnis melalui komputer (electronic contract); kajian yuridis normatif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ...

Substansi buku ini menempatkan Notaris sebagai salah satu agen pembaharuan hukum, dengan segala kewenangan yang ada pada Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, dan berusaha untuk menempatkan Notaris sebagai satu-satunya institusi atau pejabat di Indonesia yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia tidak berdasarkan etnis/suku, agama atau golongan penduduk apapun. Bukti sebagai ahli waris yang dibuat di hadapan Notaris dalam ...

Ditujukan bagi mereka yang akan memasuki dunia hukum, buku Pengantar Ilmu Hukum ini menyajikan berbagi tema dengan komprehensif dan sistematika yang sederhana sehingga mudah dipahami. Rentang pembahasannya berkisar pada karakteristik ilmu hukum dan kaitan ilmu hukum dengan norma sosial, tujuan hukum dan masalah hak dalam hukum. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan berkaitan dengan berbagai pengertian elementer dalam hukum, dan perbedaan civil law dan common law serta ditutup dengan paparan ...

Buku ini mengupas secara komprehensif berbagai elemen dasar mulai dari definisi dan dasar berlakunya hukum perdata, sampai sistematika dan bagian-bagian utama hukum perdata. Buku ini dilengkapi pula dengan bahasan seputar yurisprudensi dalam hukum perdata, lembaga penjamin, dan aspek hukum kontrak dagang via internet sebagai upaya menghadirkan jembatan yang menghubungkan antara teori dan aplikasi nyata. ...

Di dalam buku ini dibahasa secara terpadu dan utuh aspek-aspek hukum jaminan yang dikenal dan berlaku positif di tanah air, meliputi hak tanggungan, jaminan fidusia, pegadaian, dan jaminan hipotek. ...

Buku ini mencoba menghadirkan konsep pengangkatan anak dari perspektif hukum Islam. Disertakan pula didalamnya berbagai analisa kritis terhadap hukum pengangkatan anak konvensional yang mengakar kepada sumber non-Islam. ...

Buku pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia ini mengetengahkan bahasan komprehensif berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang No: 5 Tahun 1999. Diantara kandungan intinya adalah: pengantar hukum persaingan usaha, apa yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, penegakan hukum persaingan usaha, tata cara penanganan perkara di KPPU, perbandingan ...

Buku ini menerangkan semua hal yang berkaitan dengan tahapan penulisan legal memorandum secara sistematis dan komprehensif. Mulai dari identifikasi fakta hukum dan menguraikan kasus posisi, mengidentifikasi isu atau masalah hukum, cara memeriksa bahan hukum ...

Buku yang ada di tangan Anda ini menyajikan uraian komplit tentang hukum yurisprudensi, mulai dari definnisi, hubungannya dengan sistem hukum lain, proses yang melatarbelakangi kelahiran sistem hukum (commmon law, hukum kasus, dan hukum yurisprudensi), ...

Pada dasarnya materi buku “Hukum Tatanegara” cetakan ketujuh ini hamper sama dengan terbitan sebelumnya. Yang khusus ditambah dan dilengkapi ke dalam buku ini adalah beberapa hal khusus mengenai ketatanegaraan RI setelah amandemen UUD 1945 (2002). Secara garis besarnya, buku ini bermuatan hal-hal yang bersifat umum dalam ketatanegaraan mengiringi pembidangan kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan beberapa hal yang khusus tentang Pemerintahan Daerah, yang menurut tradisi ...

Para peneliti Ilmu hukum terutama peneliti muda dan mahasiswa fakultas hukum yang sedang menyusun skripsi untuk penyelesaian studinya, sering menganggap penelitian ilmu hukum identik dengan penelitian ilmu-ilmu lain, anggapan tersebut merupakan anggapan yang keliru, jangankan disamakan dengan ilmu-ilmu lain sedang di dalam tubuh ilmu hukum itu sendiri pun, antara ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empiris terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai penelitian atau pengkajiannya. ...

Maraknya sengketa dan konflik pertanahan akhir-akhir ini di tanah air telah membuat runyam pembangunan sumber daya agraria/pertanahan di negeri ini, sebab alih-alih menjadikan tanah sebagai sumber-sumber kemakmuran rakyat, malah yang muncul justru tanah telah jadi "rebutan" oleh pihak-pihak yang merasa "lapar tanah" dengan menjadikannya sebagai ajang spekulasi. Secara konsepsional, Negara telah menyediakan perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari ketentuan dalam konstitusi sampai ...

Buku ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baik yang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan; berbagai prinsip ter ...

"Berisi kumpulan istilah dalam undang-undang terhitung sejak tahun 1945-2008, penyusunan secara alfabetis, memuat lebih dari 3700 istilah ...