Hukum laut merupakan salah satu cabang hukum internasional yang paling dinamis, kompleks, dan sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, lingkungan, serta keamanan global. Sejak diadopsinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, rezim hukum laut internasional telah menjadi fondasi utama bagi pengaturan ruang laut dunia, baik yang berada dalam yurisdiksi negara maupun di luar yurisdiksi nasional. Namun demikian, perkembangan praktik negara, putusan badan ...

Perubahan lanskap kejahatan di Indonesia berlangsung seiring dengan transformasi sosial, politik, teknologi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kejahatan tidak lagi hadir sebagai peristiwa tunggal yang dapat dijelaskan hanya melalui pelaku dan pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang berakar pada ketimpangan struktural, relasi kuasa, dinamika budaya, serta praktik-praktik institusional dalam sistem keamanan dan peradilan pidana. Dalam konteks ini, kriminologi dituntut untuk ...

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual atas fenomena yang ada. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang satu peristiwa hukum sekaligus memuat dimensi pidana, perdata, dan administratif. Sebuah tindakan korporasi dapat menimbulkan kerugian privat, mengganggu kepentingan publik, sekaligus melanggar norma administratif negara. Pada titik inilah muncul pertanyaan filosofis yang mendasar: di manakah demarkasi yang adil di antara ketiganya? Kapan negara harus hadir dengan wajah koersifnya ...

Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebahagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaikan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 624 KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Dengan demikian, dalam waktu 3 tahun itu pula berbagai aturan pelaksanaan KUHP harus telah ...

Perubahan besar dalam hubungan antarnegara dan konflik global di abad XXI menuntut pemahaman baru terhadap Hukum Internasional. Isu-isu seperti pelanggaran HAM, munculnya aktor non-negara, hingga ancaman perang nuklir menunjukkan bahwa teori klasik saja tidak cukup. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan mendesak akan literatur yang mampu menjembatani dasar-dasar hukum internasional dengan tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat dunia. Sebagai pengantar bagi pemula, buku ini ...

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum Perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil dengan kata lain, Hukum Perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum Perdata di Indonesia didasarkan pada Hukum Perdata di Negeri Belanda, ...

Buku ini berisi berbagai hal teknis terkait proses pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Pembahasan di dalam buku ini menjawab secara lengkap pertanyaan: "Bagaimana cara cerai dan akibat-akibatnya?". Dengan penuturan serta gaya bahasa sederhana, semoga buku ini lebih bisa menjelaskan runtutan prosedural yang harus dilakukan manakala seseorang akan bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang berada dalam proses perceraian, ...

Sinopsis : An essential gateway to understanding Indonesia’s bold step toward sovereign criminal justice reform. Indonesian Criminal Code (KUHP) – New Regulation provides the first full English version of Indonesia’s newly enacted criminal code, a groundbreaking reform that replaces the colonial era Wetboek van Strafrecht. This book is essential for legal professionals, academics, students, and interna- tional institutions who seek to understand the foundation of Indonesia’s evolving ...

English lessons in Higher Education are means to provide a brief understanding for students to be able to understand important terms that are often used in their respective scientific disciplines. Furthermore, students are expected to be able to understand readings, vocabulary and do simple speaking related to their field of knowledge. This book describes material on the study and basic legal terms that students must master in law English courses. This book provides reading text, vocabulary, ...

Pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) berlaku secara efektif, atau tiga tahun tahun sejak disahkan pada 2 Januari 2023 yang lalu. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP Lama yang merupakan salinan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang telah berlaku di negeri kita sejak 1918. Dengan berlakunya KUHP Nasional itu secara resmi KUHP berbahasa Indonesia digunakan, setelah sebelumnya kita hanya menggunakan KUHP terjemahan dari WvS. KUHP Nasional ini juga ...

Buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kekuasaan penuntutan dengan membahas teori sistem peradilan pidana yang disertai dengan eksistensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, juga sistem peradilan di negara Singapura dan Hongkong secara ringkas, kemudian juga membahas single prosecution system yang disertai dengan kedudukan dan peran Kejaksaan dalam sistem tersebut. Selain itu, juga membahas eksistensi tiga kamar kewenangan penuntutan yang berada pada ...

Dalam sejarah perjalanan umat manusia, konstitusi telah menjadi tonggak utama dalam membentuk peradaban politik yang beradab. Dari piagam kuno seperti Magna Carta tahun 1215 hingga UUD 1945 di Indonesia, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga perwujudan aspirasi rakyat untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak dasar. Namun, pemahaman terhadap konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konsep yang lebih luas, yakni konstitusionalisme. Di sinilah letak pentingnya buku ini: ...

dan Penting juga untuk mengakui bahwa perjalanan menuju negara hukum yang berkeadilan bukanlah tugas yang mudah atau cepat. Diperlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan membangun sistem hukum yang adil dan inklusif bagi semua. hukum, Buku ini mencoba membahas berbagai aspek penting: mulai dari pengertian dan prinsip dasar negara hukum, sejarah perkembangannya, dinamika penegakan hukum dan ...

Tindak pidana terhadap keamanan negara sudah diatur dalam KUHP Lama yang terkait dengan makar, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara (Pancasila). Namun, pembahasan tersebut masih cukup terbatas dalam hal pengaturan dan penerapan ancaman yang lebih luas terhadap keamanan negara. Oleh karena itu, KUHP Baru hadir untuk mengatur dan menyempurnakan pembahasan mengenai tindak pidana tersebut. Buku Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara mengulas ...

Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebab, melalui tahapan pembuktian, terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law ...

Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Buku yang dapat digunakan oleh mahasiswa S-1 Ilmu Hukum di seluruh Fakultas Hukum se-Indonesia ini, terdiri atas ...

Hukum tata negara merupakan bagian penting dari sistem hukum yang dimiliki oleh setiap negara di dunia, baik negara-negara dengan tradisi hukum yang panjang maupun negara-negara modern yang lebih baru terbentuk. Meskipun demikian, formulasi hukum tata negara dan penekanan yang diberikan akan berbeda sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks masing-masing negara. Setiap negara, berdasarkan karakteristik sosial, politik, ekonomi, dan sejarahnya, akan mengembangkan sistem hukum tata negara yang ...

Adanya KUHP nasional bagi Penulis, suka-tidak suka, mau-tidak mau harus merevisi buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Kini lebih dari 6 tahun, buku tersebut sudah out of date setelah KUHP nasional disahkan sehingga menjadi kewajiban intelektual untuk merevisi buku tersebut dan pada awal tahun 2024 terbitlah buku dengan judul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Struktur buku ini yang terdiri dari 10 bab tidak mengalami ...

Globalisasi pada sistem pembayaran membutuhkan pengumpulan data pribadi untuk memverifikasi keabsahan pembayaran. Tantangan yang sangat besar adalah bagaimana penyedia jasa pembayaran memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna, apalagi dengan fenomena peretasan data yang bahkan dapat dilakukan lintas batas negara. Perlindungan data pribadi pada diatur dalam berbagai tingkat peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun demikian, apakah pengaturan ini sudah cukup untuk ...