Buku ini hadir sebagai respons atas semakin pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, di mana pemahaman komprehensif terhadap aspek hukum yang mengiringi dan menjaga kemurnian kandungan syariah produk hasil lembaga ekonomi Islam menjadi sebuah keh ...

Saat ini banyak masalah penggusuran muncul antara masyarakat dengan pemerintah, terutama penggunaan tanah untuk kepentingan umum seperti jalan, kanal, taman, dan sebagainya. Tarik menarik kepentingan antara pemilik tanah dengan pemerintah berkisar pada ketidaksetujuan, persoalan besarnya ganti rugi, bahkan pada soal kualitas hidup pemilik tanah yang dilepas/dicabut haknya. Pengadaan tanah menjadi persoalan berbelit, rumit, butuh waktu panjang dan bahkan mengalami jalan buntu. Buku ini berupaya ...

Buku ini berisi uraian mengenai perkembangan hokum acara perdata yang terjadi pada masa sepuluh tahun terakhir pada masa reformasi. Pekembangan hukum acara perdata yang disajikan dalam bentuk tabel dan didukung dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung. Buku ini layak dijadikan rujukan untuk memeahami perkembangan hukum acara perdata di Indonesia. Salah satu pesan penting dalam buku ini adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang terjadi dalam sejumlah kasus, nampaknya ...

Bahan pendalaman keterampilan beracara dalam buku ini dipaparkan dalam bagan-bagan yang isinya memuat berbagai aspek hukum. Meskipun hukum acara dalam perselisihan hubungan industrial adalah bersifat “lex specialis: akan tetapi pemahaman berbagai aspek hukum acara di peradilan umum dapat menjadi pedoman untuk mendukung efektivitas proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ...

Dimotivasi oleh langkahnya kajian tentang negara dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, dan didasarkan pada penelitian mendalam, penulis menuangkan hasilnya dalam buku ini. Buku ini mencakup tema-tema seputar: Hubungan agama, negara, dan hukum. Prinsi ...

Buku ini menghadirkan sejumlah aspek legal perbankan dan perasuransian syariah, seperti hukum kontrak yang melandasi transaksi syariah, pengaturan mengenai struktur kelembagaan dan operasional syariah, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan ...

Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi. ideologi negara. perekonomian. keuangan negara. moral bangsa. di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan kejahatan ...

Pembagian materi dalam buku 2 berdasarkan bab per bab adalah sebagai berikut: I. Ketentuan Umum, II. Asas Peraturan Perundang-undangan, III. Materi Muatan, IV. Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, V. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., VI. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang- Undang, VII. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah, VIII. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, IX. Pengundangan dan Penyebarluasan, X. Partisipasi Masyarakat, ...

Buku ini memuat ulasan tentang Undang-Undang Pasar Modal serta sanksi dan prosedur bermain di pasar modal. ...

"WNA dan badan hukum asing dapat menjadi pemegang Hak Pakai menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Tentang pemilikan rumah tempat tinggal bagi WNA diatur dalam PP No 41/1996, namun karena berbagai sebab, peraturan ini belum dapat berfungsi optimal. Buku ini menawarkan alternatif pemikiran tentang pengaturan hak atas tanah beserta bangunan bagi WNA dan badan hukum asing. Substansi buku ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi dan masyarakat luas yang berminat untuk memperoleh pengetahuan yang ...

Buku ini berisikan tentang etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan guna menjadi pegangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, ...

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga negara Indonesia, baik dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan barang atau benda. Pada awalnya, hukum perdata Indonesia berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda (Burgerlijk Wetboek, biasa disingkat ...

Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...

Hukum Agraria di Indonesia telah mengalami prkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari zaman kolonial Belanda, Jepang , hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang meyeluruh, luas, dan terkini untuk memahami ruang lingkup permasalahan hukum agraria di Indonesia. Buku ini mengkaji tentang hukum agraria secara berurutan dan lengkap. Selain mempelajari secara ...

Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintahb kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUPA, hingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang ...