Buku ini mengkaji secara panjang lebar ruang lingkup proscs penanganan perkara pidana, yang membabas secara spesifik seputar proses penyelidikan dan penyidikan meliputi penjelasan secara singkat proses penanganan perkara pidana; pembuktian; tersangka,terdakwa; praperadilan; penyidikan; koneksitas; ketentuan khusus acara pidana; dan kejaksaan. ...

Undang-Undang Guru Dan Dosen (UU RI No.14 Tahun 2005) ...

Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia. yaitu pengemballan keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restoratif sebagai alternatlf pendekatan represif atau retributif dalam menangani perkara tindak pidana ...

Amandemen Standar Nasional Pendidikan (UU RI No. 32 Tahun 2013) - UU Lembaga Keuangan Mikro - UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 - UU Pangan tahun 2012 - UU Perkoperasian tahun 2012 - UU Kejaksaan tahun 2012 - UU Pendidikan Tinggi tahun 2012 - UU Pemilu tahun 2012 - Serta dilengkapi dengan pp no 19 tahun 2005. ...

Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masmg lembaga negara serta munculnya berbagal lembaga negara baru. Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Aashiddiqie, $.H., sebagal pakar hukum Tata Negara Indonesta, secara komprehensif menguralkan perkembangan dan konsolidasi lembaga ...

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967. namun. secara historis Indonesia memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam yang terjadi antara tahun 1975 ...

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah ...

Buku ini memaparkan viktimologi dalam sistem hukum pidana meliputi permasalahanviktimologi dewasa ini; perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban; peranannegara dalam restarative /ustice; pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban; di sparitas pemenuhan hak saksi dan korban; penegakan hukum ...

Kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia (the creation of human mind) merupakan kekayaan intelektual manusia yang wajib dilindungi. Kekayaan intelektual ini mendapatkan hak yang kemudian disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi para pemilik intelektual dalam hak yang cukup eksklusif. Hak eksklusif tersebut berupa peraturan terhadap pelanggaran intelektual. Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan ...

"Pertanyaan besarnya: masih relevankah sistem hukum pidana yang dijalankan dengan pola penjeraan (penghukuman) sebagaimana kita warisi dari hukum pedana Belanda? Bagaimana jika kemudian hukum pidana direkontruksi ulang dengan pola mencari kemanfaatan bagi pelaku dan masyarakat? Buku Rekontruksi Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan ini akan menjadi tonggak penting untuk terus mencari dan menemukan arti kemaslahatan hukum. Para ahli hukum dan siapa pun yang ingin melihat hukum berdiri tegak, ...

Gugatan derivatif (derivative action) didefinisikan sebagai gugatan pemegang saham atas nama dan mewakili perseroan terhadap anggota direksi yang telah melakukan kesalahan dan merugikan perseroan. Gugatan tersebut diajukan karena perseroan tidak mempunyal kehendak untuk menuntut atau memulihkan hak-haknya, dengan alasan tertentu. Dapat dikatakan, konsep Derivative Action memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil tindakan luar biasa melalui pengadilan, dengan tujuan agar ...

- UU Paten Merek 2016 - Peraturan Lengkap Desa 2014 - Amandemen UU PILKADA Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 - Amandemen UU PEMDA 2015 - UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 - UU Perasuransian 2014 - UU Agaratur Sipil Negara 2014 - Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 - UU Hak Cipta 2014 - UU Kelautan 2014 - UU Perkebunan 2014 - UU Konservasi Tanah dan Air 2014 - UU Hukum Disiplin Militer 2014 - Amandemen UU Perlindungan Saksi dan Korban ...

Buku ini merupakan kajian tentang ketentuan perundang-undangan yang membentuk Hukum Asuransi Indonesia, yaitu KUH Perdata, KUH Dagang, dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan berbagai peraturan di bawahnya. Buku ini tidak hanya mengandung kritik tentang ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi juga memberikan saran dan solusi dalam pembaruan Hukum Asuransi Indonesia, sehingga menjadi efektif dalam pembangunan daya saing industri asuransi nasional. ...

Orang asing yang datang ke Indonesia dapat bertempat tinggal sementara sesuai dengan kepentingannya. Jika WNA merasa kerasan dapat menjadi WNI dengan cara naturalisasi, perkawinan dengan WNI, atau pemberian pemerintah karena berjasa kepada negara. WNA dapat berbisnis di Indonesia dengan mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2007 memberikan jaminan hukum kepada investor asing diperlakukan sama dan tidak akan melakukan nasionalisasi. Buku ini ...

Hukum Perbankan (banking law) dapat diartikan sebagai serangkaian ketentuan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara yuridis buku ini menguraikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yuridis perbankan; peranan bank sebagai lembaga keuangan dalam sistem keuangan nasional, perlunya serta mekanisme pengaturan seluk-beluk kelembagaan dan kegiatan usaha yang boleh ...

• Sistem Pemilu • Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) • Ambang Batas Parlemen • Metode Konversi Suara Alokasi Kursi Per Dapil • Jumlah Anggota KPU Provinsi & KPU Kabupaten/Kota • Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kabupaten/Kota • Jumlah Kursi dan Dapil Anggota DPR RI & DPRD Provinsi • Persyaratan dan Verifikasi Capres dan Cawapres • Persyaratan dan Verifikasi Parpol Tugas, Wewenang, dan Kewajiban ...

Buku ini membahas dari sudut pandang praktik (law in action) tentang penerapan klausul arbitrase komersial internasional dalam putusan pengadilan negeri di Indonesia. Pembahasan putusan pengadilan negeri dipilih atas pertimbangan bahwa pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama dan sekaligus tonggak dasar yang sangat menentukan bagi terlaksananya kelangsungan proses arbitrase berdasarkan prinsip final and binding. Atas dasar itu, apabila persoalan tentang kewenangan mengadili di ...

* Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 * Amandemen UU PILKADA Gubernur, Bupati dan Walikota 2016 * Amandemen UU PEMDA 2015 * UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 * UU Perasuransian 2014 * UU Aparatur Sipil Negara 2014 * Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 * UU Hak Cipta 2014 * UU Kelautan 2014 * UU Perkebunan 2014 * UU Konservasi Tanah dan Air 2014 * UU Hukum Disiplin Militer 2014 * Amandemen UU Perlindungan ...

Buku ini sangat lengkap memuat secara komprehensif dan terperinci hal-hal yang tidak pernah diulas oleh penulis lain dalam buku dengan topik sejenis. Berdasarkan pengetahuan teori hukum yang luas dan pengalaman praktik sebagai seorang yang telah meniti karier sebagai hakim selama 40 tahun, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, penulis telah berhasil menuangkan pemikirannya dengan menggabungkan kedua unsur tersebut (teori dan praktik) ke dalam penulisan buku yang ...

PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA ini merupakan revisi buku PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA yang telah ada sebelumnya. Perkembangan Hukum Siber di Indonesia yang begitu cepat luar biasa tidak di imbangani dengan infrastruktur hukum yang memadai. Sehingga banyak terjadi kekosongan hukum yang terpaksa di isi dengan menafsirkan hukum yang telah ada, khususnya dalam hal Perdata Siber, demikian juga Pidana Siber. Hal inilah yang menjadi penyebab utama beberapa perubahan penting dalam revisi buku edisi ...