Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi.  Buku yang dapat digunakan oleh mahasiswa S-1 Ilmu Hukum di seluruh Fakultas Hukum se-Indonesia ini, ...

Dalam buku cemerlang yang terbit pada 50 tahun penjajahan ini, sejarawan Israel yang lantang dan objektif Ilan Pappe membedah ide-ide propaganda mengenai asal-usul dan identitas negara Israel modern. “Sepuluh mitos” tersebut yang dibedah Pappe—terus digaungkan oleh media Barat, didoktrin oleh militer, dan diterima begitu saja oleh pemerintah-pemerintah internasional—terus mengokohkan status quo di Palestina. Selain menguak klaim bahwa Palestina adalah tanah tak bertuan ...

Perempuan yang melakukan pembunuhan dalam konteks KDRT ini secara yuridis memang bersalah. Akan tetapi, pengalaman mereka menunjukkan bahwa mereka adalah korban KDRT. ...

Demokratisasi di Indonesia merupakan fenomena transformasi politik baru yang melibatkan berbagai faktor mendukung dan menghambat memberi tekanan pada kapasitas dan kinerja sistem politik. Terutama soal pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, krisis ekonomi, dan kesenjangan sosial. Masalah ini setiap saat akan membuka jalan bagi terjadinya krisis politik, pada gilirannya mempercepat disintegrasi bangsa.Buku ini mengajak untuk mendiskusikan teori-teori yang lebih relevan untuk membedah fenomena ...

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definiti, Huku Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau ...

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaiknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat hukum administrasi. Dengan adanya cacat hukum administrasi menimbulkan sertifikat ganda karena ...

Melalui buku ini pembaca akan mendapatkan pemahaman yang mendalam masalah hukum, tata negara, dan tata pemerintahan; lalu memberikan gambaran konsitusi politik dan konstitusi ekonomi dalam study hukum tata negara; pemikiran hukum, media, dan teknologi informasi, pemikiran tentang HAM dan kewarganegaraan; dan tentang demokrasi dan rekonsiliasi menuju indonesia baru. ...

Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan kepulauan terbesar, serta terbanyak di dunia dan posisi Indonesia yang berada di antara dua Samudera, yaitu Samudera Atlantik dan Hindia, secara otomatis Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah ikan yang beraneka jenisnya. Sumber daya alam alut memiliki segala macam kekayaan alam lainnya seperti terumbu karang, padang lamun, dan bota laut lainnya. ...

Hilikum pidana materiil (substantive crimipal law), yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan (perbuatan) yang dilarang dan ketentuan sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan serta hal-hal atau syarat-yarat seorang itu dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan hukum pidana formil {law of criminal procedure), yakni aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau ...