Buku Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya) ini merupakan buku yang menganalisis secara sistematis dan holistik tentang tindak pidana yang tersebar di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti korupsi, narkotika, dan lainnya. Buku ini terdiri atas sembilan bab dan masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab. Bab 1 tentang pengertian dan sumber-sumber hukum pidana khusus, Bab 2 tentang konsep teoretis dan penggolongan tindak pidana, ...

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 13 Oktober 2009. Pasal 202 undang-undang ini menyatakan, bahwa peraturan perundangan sebagai pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan, dan itu merupakan tugas yang berat bagi pemerintah karena begitu banyaknya peraturan pelaksanaan yang akan dipersiapkan. Mengingat luasnya ruang lingkup hukum kesehatan, maka dalam tahap awal buku ...

Setiap negara melakukan berbagai upaya agar tercipta stabilitas pemerintahan di negaranya. Di antara langkah pentingnya adalah dengan melakukan berbagai reformasi konstitusi terkait sistem pemerintahan yang digunakan. Reformasi sistem Pemerintahan yang terjadi di berbagai negara memperlihatkan fenomena terjadinya saling kontribusi antar sistem pemerintahan.Terjadi gejala parlementarisasi di sistem presidensial dan presidensialisasi di sistem parlementer. Sementara itu, sistem yang merupakan ...

Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Perkembangan hukumnya pun bersifat sangat dinamis menyesuaikan perkembangan bangsa yang bertujuan untuk memelihara tata tertib demi keadilan bernegara. Dengan demikian, sangat penting mempelajari hukum positif (ius constitutum) yang berlaku di Indonesia dan hubungannya dengan hukum sebagai ilmu, baik secara normatif maupun empiris dalam tataran tata hukum Indonesia. Buku Pengantar Hukum ...

Studi hukum internasional, khususnya hukum lingkungan internasional, merupakan studi yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Sebagai studi hukum yang umumnya dipengaruhi oleh konsep-konsep yang banyak berasal dari negara-negara Eropa, maka akan menarik dikaji ketika bertemu dengan konsep-konsep hukum yang berasal dari negara-negara berkembang baik dari Timur Tengah, Asia serta Pasifik. Belum lagi konsep-konsep hukum tersebut akan bertemu lagi dengan konsep hukum yang berasal dari ...

Mata kuliah ''Etika'' merupakan mata kullah wajib di semua fakultas/prograrn studi, karena etika merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 dijelaskan "Bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak rnulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis ...

Buku Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua) ini merupakan buku yang menganalisis secara sistematis tentang metode atau cara untuk membuat dan menyusun akta-akta yang berkaitan dengan perjanjian. Akta perjanjian merupakan akta yang dikehendaki oleh para pihak. Akta itu, ada yang tercantum dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Akta perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris. Sementara itu, yang berwenang membuat akta perjanjian, yaitu notaris. Kewenangan itu didasarkan pada ...

Pembahasan terkait dengan mengenai hukum daerah yang terdiri atas beberapa bab. Pembahasan dimulai dengan pembahasan negara kesatuan, negara federasi dan negara konfederasi. Disusul dengan pembahasan mengenai otonomin daerah, desentralisasi serta dinamika pengaturah pemerintahan daerah, Kemudian berlanjut kepada pembahasan periham pembentukan daerah, urusan pemerintahan dan keuangan daerah. Berikutnya dibahas mengenai organisasi pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan kelembagan ...

Wakaf merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh umat Islam dalam menyalurkan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Berbeda dengan zakat yang diatur secara jelas dalam al-Quran, pengaturan wakaf tidak disebutkan secara eksplisit. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, terdapat beberapa ayat dalam al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada manusia yang oleh para ulama dipandang sebagai landasan hukum wakaf. Ayat-ayat ini pada prinsipnya memerintahkan manusia ...

Buku ini membahas tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Materi pembahasannya terdiri dari: Bab 1 Sistem Peradilan; Bab 2 Sejarah Hukum Acara Pidana di indonesia; Bab 3 Penyelidikan dan Penyidikan; Bab 4 Upaya Paksa; Bab 5 Penuntut; Bab 6 Lembaga Praperadilan; BAb 7 Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana; Bab 8 Kompetensi (Kewenangan Mengadili) Badan Peradilan Pidana di Indonesia; Bab 9 Hak-hak Tersangka/Terdakwa,Perlindungan Terhadap Saksi/Korban dan ...

Buku ini mengelaborasikan hukum internasional dan hukum Indonesia yang mengatur tentang upaya pencegahan perubahan lklim, dengan penekanan khusus pada upaya pengurangan emisi karbon dioksida sebagai salah satu gas rumah kaca atau greenhouse gases. Lebih khusus lagi, buku ini membahas tentang skema pengurangan emisi melalui Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism). Buku ini beranjak ...

Buku ini berbicara mengenai hukum lingkungan internasional terkait pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Terdiri atas beberapa bab, buku ini dibuka dengan pembahasan sejarah, perkembangan dan sumber hukum lingkungan internasional. Selaniutnya dibahas perlindungan lingkungan laut dan pengendalian pencemaran hujan asam [acid rain]. Lalu dibahas terkait pengaturan pencegahan penipisan lapisan ozon dan pencegahan serta pengendalian perubahan iklim dunia. Setelah itu dibahas perihal ...

"Sebagai puncak badan peradilan di Indonesia, sejatinya Mahkamah Agung melalui kewenangannya di bidang yudisial dan bidang non yudisial mampu melakukan perubahan dan penataan internal secara fundamental untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Namun faktanya, sejak reformasi 1998,lembaga tersebut belum mampu memenuhi harapan terhadap terbentuknya badan peradilan yang merdeka, berwibawa dan professional. Kinerja badan peradilan masih sering menuai kritik dari berbagai kalangan terkait ...

Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak Iembaga negara independen. Setelah reformasi 1998 Iembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas Iembaga negara independen di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya Iembaga negara independen hadir karena kinerja Iembaga yang ada dianggap tidak memuaskan. Namun, pertumbuhan Iembaga negara independen yang tidak terkendali menimbulkan masalah baru ...

Buku Hukum Perbankan Syariah ini akan memberi pemahaman secara mendalam kepada kita tentang perbankan syariah baik secara teoretis maupun dalam tataran implementasinya. Buku ini memuat akad dalam perbankan syariah, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya yang dilandasi dengan norma hukum. Buku ini juga memuat aplikasi produk bank syariah seperti: profit sharing musyarakah, mudharabah, dan murabahah, serta peran dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia. Prof. Dr. H. Muhammad Nasir ...

Buku Edisi Ketiga ini lebih berbeda dengan edisi sebelumnya. Pembahasannya lebih luas dan ada penambahan bab baru tentang perkembangan kawasan pariwisata dengan penataan ruang sehingga lebih memperkaya buku ini sebagai literatur bagi mahasiswa maupun para praktisi terkait hukum agraria dan Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. ...

Apa yang dihadapi oleh pemerintahan Joko Widodo dalam merealisasikan konsep koalisi tanpa syarat merupakan tantangan yang sangat besar. Pemerintahan ini harus membuktikan efektivitasnya dalam menjalankan model koalisi ramping. ...

Melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan status Tersangka merupakan objek Praperadilan. Putusan tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai langkah penguatan terhadap putusan hakim Sarpin Rizaidi, bahkan sejumlah pihak memuji-muji putusan Praperadilan tersebut. Peniiaian demikian tentu amat berlebihan. Walaupun MK menyatakan Praperadilan berwenang menguji keabsahan penetapan status Tersangka, namun putusan demikian sama sekali tidak dapat diklaim ...

Apakah hukum keluarga dan perkawinan itu? Apakah yang dimaksud dengan harta dalam perkawinan? Bagaimanakah status anak di luar perkawinan? Adakah hak waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan? Bagaimanakah sebetulnya hubungan hukum antara orangtua dan anak? Apakah pengangkatan anak (adopsi) itu dan adakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak itu? Buku ini menyajikan jawaban atas perlbagai pertanyaan di atas dan pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait hukum keluarga dan ...

Buku ini mengurai perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana, mulai dari elaborasi teoretis pertanggungjawaban pidana, mencermati kebijakan legislatif yang tertuang dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP, menganalisis penerapannya di Indonesia, melakukan studi perbandingan dengan sistern hukum common law, hingga menguji relevansinya bagi usaha pembaruan hukum pidana Indonesia. Tidak berlebihan jika buku ini wajib dibaca oleh mahasiswa hukum dan politlk, dosen, polisi, jaksa, hakim, ...