Buku ini merupakan keseluruhan upayakan mengatur KPU, Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya dan DKKP yang masing-masing diberi tugas dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. Disamping itu menuju pemilu yang serentak nasioanl agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota yang kompetisi, integritas dan kapabilitas ...

Pada hakikatnya Pornografi mengandung 3 sifat, yaitu kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Ada UU Pronografi yang akan melawan kelakuan seperti itu. Terdapat 33 perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pornografi, seperti persenggamaan, eksploitasi seksual, ketelanjangan yang dikemas dalam 10 pasal. Dalam buku ini dibahas semua tindak pidana pornografi dengan pendekatan normatif, teoritis, dan empiris, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. ...

Buku ini akan menjawab segala kontroversi dan fenomena terhadap Bisnis Transportasi jalan Online. Buku ini sangat dibutuhkan bagi pelaku Bisnis Transportasi jalan Online, pemerintah, praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan berbagai kalangan yang ingin mengkaji secara mendesak aspek hukum Bisnis Transportasi jalan online. ...

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para penegak hukum, dosen dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. Terlebih pada masyarakat prismatik seperti indonesia dengan beraneka ragam budaya dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya serta adanya globalisasi yang mengakibatkan berbagai pengaruh sistem hukum lain. ...

Buku ini hadir agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman masalah pengendalian terhadap kejahatan bagi mahasiswa fakultas hukum akademis,praktisi ,peneliti aparatur pemerintahan dan penegak hukum maupun masyarakat umum yang ingin menambah khazanah serta wawasan dalam bidang hukum acara khususnya peradilan pidana. ...

Buku ini Mengurai Secara komprehensif mengenai law Firm (kantor Hukum ) mulai dari bentuk kantor, tata cara pendirian, keanggotaan, manajemen hingga struktur organisasi dan dilengkapi dengan pembahasan profesi advokat. ...

Buku ini berisi pemaparan tentang penegakan hukum khususnya di Indonesia, di mana penegakan hukum di deskripsikan dengan beberapa poin antara lain pertama, Hak Asasi dan perlindungan hukum. kedua, penegakan hukum mencakup persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi.ketiga, penegakan hukum yang dicapai melalui penerapan doktrin Restorative justice dalam sistem pemindaan di Indonesia. ...

Hukum yang mengatur hubungan natar masyarakat tepatnya adalah hukum perdata. Dalam lingkup hukum perdata terdapat perihal yang di atur, antara lain mengenai hukum perorangan dan kebendaan. Hukum perorangan antara lain meliputi kedudukan seorang anak sebgaai subjek huku, perolehan hak, perihal mewakili kepentingan yang menyangkut lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili dan lainnya hingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnya pun berubah sejalan pada ...

Amandemen Undang2 Perlindungan Anak: Uuri No. 35 Th 2014 ...

Undang2 Kesehatan Jiwa: Uu Ri No. 18 Th 2014 ...

Undang-Undang Jaminan Produk Halal: UU RI No. 33 Tahun 2014 ...

Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yuridis. Semoga buku ini mampu menambah wawasan para pemerhati konstitusi. ...

Sistem kaidah atau norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma-norma agama (religious norm), norma etika (ethical norm), dan norma hukum (legal norm). Ketiga sistem norma atau kaidah itu timbul alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. Pada mulanya, ketiganya bersifat saling melengkapi secara komplementer dan sinergis satu sama lain, tetapi dengan perjalanan waktu dan perkembangan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat ...

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalarn lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke Pengadaan Tata Usaha Negara (PTUN). Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, peneliti, ...

Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil ...

Buku ini sebagai referensi berharga dalam memperkaya khasanah bekerjanya proses peradilan pidana di berbagai negara. Di tengah masih terbatasnya literatur yang membahas sistem penegakan hukum di berbagai negara, kehadiran buku ini dirasakan perlu dan penting, sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman bagi mereka yang ingin mengenal lebih dalam seluk beluk penegakan hukum yang bersifat lintas negara. Buku ini menunjukkan bahwa di berbagai belahan dunia, Jaksa memiliki fungsi yang strategis dalam ...

Amandemen Undang2 Pilkada Gubernur. Bupati&Walikota ...

Undang Undang Hak Cipta, Undang-Undang Republik indonesia nomor 28 Tahun 2014 di lengkapi dengan PP RI No mor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, PP RI nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Grafis. ...

Hukum pidana Internasonal merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang bertujuan untuk membantu dalam pemecahan atau menyelesaikan serta membari gambaran terhadap barbagai isu maupun tindak pidanan yang pernah terjadi dalam ruang lingkup Internasional. Dengan adanya buku ini bermaksud agar mampu memnuhi kebutuhan bagi dunia pendidikan hukum maupun dalam bidang penanggulangan kejahatan-kejahatan internasional. Buku ini menjawab keterbatan literatur mengani hukum pidana internasional yang ...