Dalam hukum pidana terdapat tiga pilar penting, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di berbagai literatur yang menuliskan buku hukum pidana, atau dengan istilah judul lain: asas-asas hukum pidana; prinsip-prinsip hukum pidana; ataupun dasar-dasar hukum pidana. Sejatinya, substansi dari buku hukum pidana merupakan elaborasi dari tiga pilar penting hukum pidana tersebut. Buku ini adalah bagian dari rangkaian elaborasi tiga pilar penting dalam hukum ...

Undang-Undang Terorisme Dan Perubahanya (Uu Ri No.5 Tahun 20 ...

“Banyak yang belum ‘ngeh’, Indonesia sudah menjadi ‘surga’ bagi penyelundupan. Peta penyelundupan yang tengah menyerbu Indonesia ‘dikulik’ dalam buku ini. Ada cukup banyak info yang mencoba ‘membongkar’ literasi penyelundupan, mulai dari penyelundupan pakaian bekas hingga emas; mulai dari narkotika, minuman keras sampai handphone, mobil & moge, hingga minyak bumi. NGERI sekali, puluhan triliun kerugian negara dirampok tanpa jeda oleh para penyelundup. Buku ini tidak hanya ...

Prahara Demokrasi di Tengah Pandemi adalah sebuah buku yang mengulas persoalan persoalan tersebut berdasarkan kajian analisis deskriptif berisi curahan hati dan pikiran atas fenomena atau kasus aktual yang akhir akhir mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia. ...

1 ...

Hukum lingkungan adalah salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena memuat banyak aspek seperti: hukum administrasi,  hukum pidana, dan  hukum perdata. Ketentuan dan peraturan di dalamnya bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya dalam rangka  menjamin kelestariannya demi generasi mendatang. Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah “Hukum Lingkungan”. ...

Kebingungan pada umumnya menimpa para mahasiswa hukum, ketika akan memulai suatu kegiatan penelitian untuk penyusunan tugas akhir, baik berupa skripsi maupun tesis atau disertasi. Bingung, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dari mana harus memulai, topik dan masalah apa yang perlu untuk dikaji, cara merumuskan masalahnya seperti apa, pendekatan dan teori apa yang harus dipilih, metode penelitian hukum apa yang perlu diikuti, cara mengumpulkan dan mengolah datanya seperti apa, dan ...

Kekuatan buku ini adalah pada banyaknya materi yang merujuk pada nash Al-Qur’an, yang selama ini banyak terabaikan oleh studi-studi tentang hukum perikatan. Oleh karenanya, membaca hukum perikatan Islam selaksa pula sedang dituntut untuk mempelajari tafsir tentang hukum Islam. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Wakil Dekan I FEBI IAIN Purwokerto Buku ini sangat dibutuhkan untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan perekonomian mereka terutama di bidang perikatan ...

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat mengenai bagaimana Direksi menjalankan fungsinya sebagai organ Perseroan Terbatas, harus mengaitkan tindakan Direksi tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lain, putusan hakim dan juga keputusan dari instansi lain yang terkait. Ada berbagai macam duduk soal yang yang dihadapi oleh Direksi dalam menjalankan PT yang tidak selamanya diatur dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau mungkin juga permasalahan yang dihadapi Direksi ...

Berawal dari pandangan Pengadilan yang menyatakan bahwa paling tidak untuk 3 buah perkara kartel, yaitu perkara fuel surcharge, minyak goreng dan industri farmasi kelas terapi amlodipine, upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menggunakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) pun ditolak oleh Pengadilan karena Pengadilan tidak mengakui bukti tidak langsung sebagai bukti yang sah untuk memutuskan perkara kartel. Dan seiring berjalannya waktu terdapat perubahan sikap ...

Buku ini hadir untuk memberikan pandangan dan ruang diskursus proses penegakan hukum tehadap ASN dan kepala daerah selama penyelenggaraan Pilkada, dan semoga kehadiran buku ini bisa dijadikan pedoman bagi ASN untuk tetap menjaga asas netralitas sebagai ASN dalam Pilkada. ...

Buku ini hadir untuk memberikan pandangandan ruang diskursus atas proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. sehingga harapannya kedepan buku ini dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara dan axuan bagi seluruh stakeholder kepemiluan untuk dapat menjadi salah satu rujukan dari proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. ...

Pada demokrasi baru Indonesia, jaringan patronase secara keseluruhan cenderung melintasi garis etnis daripada membuatnya solid, dan menumpulkan isu persaingan etnis daripada mengintensifkannya. Sesungguhnya Indonesia bukan negara di mana etnis memainkan peran besar dalam politik. Indonesia adalah negara dengan sentimen etnis yang kurang kuat. Namun demikian, penelusuran panjang menunjukkan bahwa identitas etnis dalam politik di Indonesia masih diperhitungkan. Relevansi politik etnis pada ...

Pemilu 2019 untuk pertama kalinya diselenggarakan dengan skema serentak. Dalam skema ini, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Skema ini berbeda dengan skema pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi, yakni pemilihan legislatif pelaksanaannya mendahului pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan skema keserentakan, yang dicermati adalah bagaimana partai politik menyiapkan calon atau kandidatnya baik untuk pemilu ...

Dari sudut pandang politik kebudayaan, buku ini menyajikan bagaimana pengaruh politik etis di zaman kolonial Belanda, kesenian sebagai bagian dari revolusi di zaman Orde Lama, kesenian adi luhung sebagai bagian dari pencarian puncak-puncak kebudayaan di zaman orde Baru serta mulai merebaknya konsep ekonomi kreatif dalam kesenian di masa awal-awal orde reformasi berpengaruh pada perkembangan musik (dalam hal ini Kakula sebagai budaya gong pada etnik Kaili di Sulawesi Tengah). Buku ini ...

Berbagai konflik pernah terjadi di wilayah Indonesia. Ada konflik yang berlatar belakang primordial, ada yang berakar pada persaingan ideologi dan kekuasaan, dan ada pula yang dilandasi oleh sentimen status sosial ekonomi. Konflik sejatinya memang tidak pernah hilang dalam kehidupan manusia, dan bahkan dalam momen tertentu konflik ini diperlukan terjadi, karena  dibutuhkan untuk mendinamisir kompetisi dalam masyarakat. Dengan adanya konflik masing-masing pihak dipaksa untuk mendengar dan ...

Mempelajari dunia Tiongkok tidak pernah habisnya, kajian ini telah diteliti oleh penulis dari berbagai segmen dan latar belakang, baik oleh bangsa Tionghoa sendiri maupun orang asing. Dunia Tiongkok sendiri dapat ditelusuri mulai 2500 tahun sebelum Masehi. Sejarah Tiongkok menjadi perhatian para penulis dari Barat, Timur, sampai ke Persia. Sentuhan peradaban besar Tiongkok dengan dunia luar dimulai dari Jalur Sutra (Silk Road) kuno sampai dunia global. Jalur Sutra dikembangkan dengan konsep ...

Buku Transformasi Politik dan Hukum: Nagari di Sumatra Barat dari Kolonisasi ke Desentralisasi adalah kajian jangka panjang tentang perubahan historis kesatuan politik nagari di Minangkabau, hubungan kepemilikan, dan relasi yang selalu dinamis antara hukum adat matrilineal Minangkabau, hukum Islam, dan hukum negara.  Meskipun fokus utama buku ini adalah periode setelah kejatuhan Presiden Suharto pada 1998, buku ini menelusuri jejak panjang sejarah perubahan politik dan hukum sebelum dan ...

Karya Dr. Edy Ikhsan ini mengambil posisi yang distingtif dengan  arus utama Ilmu Hukum yang cenderung normatif dan positivistik. Buku ini justru mengandaikan bahwa hukum dan semua bentuk kebijakan publik adalah bersifat 'politis': ia produk pertarungan kepentingan dan subyektivitas. Karena itu, penulis meyakinkan kita bahwa hukum pertanahan, putusan pengadilan, serta pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah selalu berubah dan dinamis karena ia selalu ditafsir dan dikonstruksi secara sosial ...

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...