PERISTIWA lepasnya Timor Timur dari NKRI berdasarkan hasil Jajak Pendapat pada September 1999 memang sudah berlalu. Kalau boleh diibaratkan sebagai goresan tinta di atas kertas, peristiwa tersebut bukanlah sebuah torehan tinta emas, tetapi menggambarkan suatu sejarah kelam dalam perjalanan sejarah Negara dan Bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, integrasi Timor Timur ke dalam NKRI terjadi melalui suatu pergulatan panjang, yang dimulai dari Deklarasi ...

Adanya KUHP nasional bagi Penulis, suka-tidak suka, mau-tidak mau harus merevisi buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Kini lebih dari 6 tahun, buku tersebut sudah out of date setelah KUHP nasional disahkan sehingga menjadi kewajiban intelektual untuk merevisi buku tersebut dan pada awal tahun 2024 terbitlah buku dengan judul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Struktur buku ini yang terdiri dari 10 bab tidak mengalami ...

Buku yang berjudul Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini berisi mengenai aspek-aspek hukum kepailitan mulai dari teori hukum kepailitan, pengaturan kepailitan di dalam hukum positif di Indonesia, sampai pada praktik penerapannya di peradilan niaga. Sehingga, buku ini dapat dijadikan sebagai buku teks di bidang hukum kepailitan bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah hukum kepailitan, dapat pula dijadikan referensi bagi penegak hukum kepailitan seperti hakim ...

Buku ini berisi tulisan tulisan ringan berupa artikel-artikel pendek yang pernah dimuat di NetralNews.com. Tidak ada kepentingan lain dalam menerbitkan buku ini, kecuali sekadar berbagi untuk orang orang awam yang mungkin menaruh minat tentang demokrasi akan tetapi tidak punya cukup waktu luang membaca buku ilmiah tentang demokrasi yang tidak mudah dipahami, selain tebal-tebal dengan huruf ukuran relatif kecil. Demikian pula ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang banyaknya ...

KEPEMIMPINAN PANCASILA DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL Kepemimpinan berbasis Pancasila menjadi suatu keharusan untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus mengarahkan perubahan menuju kemajuan. Memberikan keseimbangan antara inovasi dan tradisi, antara efisiensi dan kesejahteraan, serta antara kecanggihan teknologi dan kemanusiaan itu sendiri dengan karakter negarawan yang tegas dan sekaligus luwes dalam pergaulan. Latjon TNI Pum. Muhammad Herindra, M.A., M.Sc. Kepala Badan Intelijen Negara Ketaqwaan ...

Senjakala Tata Kelola Timah di Bangka Belitung adalah potret buram buruknya tata kelola pertambangan timah yang berakar dari sejarah kelam masa lalu, penegakan hukum yang setengah hati, konflik agraria bernuansa pembiaran, dan perubahan bentang alam yang terjadi secara luas, masif, dan sporadis telah mengabaikan etika kelestarian. Tidak pernah tercatat dalam sejarah Bangka Belitung akan mengalami gelombang titik balik peradaban timah yang menyeret perekonomian masyarakat dan relasi sosial akar ...

“Meskipun buku ini bukan terbitan dari kementerian, bisa saya katakan isinya sejalan dan mencerminkan visi dan misi bangsa Indonesia yang inin menggapai kemajuan dengan seizin-Nya.  Selamat untuk Bung Candra Darusman dan Agung Wibowo atas karya yang diharapkan dapat mendorong generasi muda mewujudkan cita-cita kita bersama.” Agus Kartasasmita Menteri Perindustrian Republik Indonesia   “Ada kecemburuan saya kepada Candra Darusman dan Agung Setiyo Wibowo. Kemampuannya ...

Hak Menguasai Negara (HMN) adalah hak atau kewenangan yang diberikan kepada negara oleh konstitusi dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan selanjutnya diterjemahkan dalam UUPA. HMN dalam UUD 1945 tidak dimaknai negara sebagai pemilik tanah (staatslands eigendom), sebagaimana konsep penguasaan tanah di masa kolonial yang dikenal dengan  domein verklaring. Namun, HMN dimaknai secara luas ...

Buku ini memuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi rujukan utama dalam hukum pidana Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai berbagai tindak pidana, sanksi yang dapat dikenakan, serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana. Penyusunan KUHP dilakukan secara sistematis, mencakup ketentuan umum, jenis-jenis pidana, hingga pasal-pasal yang menjadi landasan penegakan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, buku ini juga dilengkapi penjelasan singkat untuk memudahkan pembaca ...

Globalisasi pada sistem pembayaran membutuhkan pengumpulan data pribadi untuk memverifikasi keabsahan pembayaran. Tantangan yang sangat besar adalah bagaimana penyedia jasa pembayaran memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna, apalagi dengan fenomena peretasan data yang bahkan dapat dilakukan lintas batas negara. Perlindungan data pribadi pada diatur dalam berbagai tingkat peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun demikian, apakah pengaturan ini sudah cukup untuk ...

Sangat mungkin, para penstudi hukum dewasa ini lebih senang mempelajari area-area hukum positif yang spesifik, seperti hukum dagang internasional, hukum investasi, hukum perbankan syariah, atau hukum siber. Sementara itu ada sejumlah cabang ilmu yang tertarik pada hukum, namun karena berinduk pada ilmu-ilmu empiris, tidak diberi perhatian memadai oleh para penstudi hukum. Tatkala mereka masuk ke dalam analisis tentang hukum, mereka baru menyadari betapa miskin dan kering pisau analisis mereka ...

Dampak kecerdasan artifisial telah merambah semua lini kehidupan. Hukum memiliki tugas mulia untuk mengawalnya agar aspek destruktif dari dampak itu dapat diminimalisasi. Buku ini menyajikan paparan dan analisis mendalam terkait seluk beluk topik ini, dengan sengaja membawanya masuk ke ranah pembahasan hukum keperdataan. Sebuah area hukum yang terbilang paling rentan terhadap penyalahgunaan terkait berbagai transaksi yang melibatkan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Buku ini memuat lima bab, ...

Buku ini hadir sebagai respons terhadap ketidakadilan dan kurangnya perlindungan hukum bagi anak luar nikah. Status hukum yang tidak jelas sering kali membuat mereka menghadapi diskriminasi sosial dan kesulitan dalam mengakses hak-hak keperdataan dari ayah biologis. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 bertujuan untuk memperbaiki situasi ini, penerapannya dalam sistem peradilan masih menemui berbagai kendala. Oleh karena itu, buku ini berusaha mengungkap bagaimana ...

Krisis tata kelola penerbangan nasional mencerminkan pergeseran fundamental dari fungsi negara menuju dominasi pasar. Jika pada masa Trikora, Dwikora, hingga Operasi Jembatan Udara tahun 1980 penerbangan sipil menjadi instrumen strategis negara, baik untuk mendukung operasi militer, evakuasi kemanusiaan, maupun integrasi nasional, maka kini hampir seluruh jejaring penerbangan Indonesia dikendalikan oleh entitas swasta yang berorientasi pada keuntungan. Negara tidak lagi memiliki kendali ...

Transformasi aktor dan isu Hubungan Internasional yang terjadi secara masif, terutama pada masa pasca Perang Dingin, membuat studi HI memerlukan teori-teori baru di luar arus utama yang dapat memberikan deskripsi dan eksplanasi logis bagi dinamika hubungan internasional, terutama yang melibatkan aktor non-negara dan isu keamanan non-tradisional. Dalam situasi ini, kehadiran perspektif alternatif seperti Mazhab Inggris (English School) yang melihat hakikat hubungan internasional tidak hanya ...

Buku ini disusun untuk membantu mempermudah para mahasiswa dan pembaca dalam mengkaji tema Pengujian dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Tujuan lain dari penulisan buku ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami undang-undang dan teknik penyusunannya. Dalam buku ini penulis membahas mulai dari pengertian dan landasan hukum pembentukan undang-undang; tahapan proses pembentukan undang–undang; pengujian perundang-undangan; asas, sumber, dan persidangan hukum acara mahkamah ...

Sinopsis : Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus, dipelajari dan menjadi salah satu mata kuliah dalam fakultas hukum di Indonesia. Ketentuan hukum pidana di luar KUHP tersebut tersebar di dalam dan di luar perundang-undangan yamg memuat ketentuan sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Hukum pidana di luar ...

Studi gender merupakan analisis kritis terhadap studi Ilmu Politik secara keseluruhan yang konstruksinya dianggap lebih merupakan konstruksi budaya politik yang bersifat patriarkis. Karena itu, hubungan antara gender dan teori politik memiliki kontestasi yang sangat tinggi. Buku ini menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana perkembangan gender dalam Ilmu Politik. Tidak hanya pada tataran konsep pemikiran Barat, namun juga dalam kajian Perspektif agama. Hal itu sangat penting, dalam kajian ...

Buku berjudul "Restorasi Indonesia: Pemikiran Besar Surya Paloh untuk Nasionalisme dan Demokrasi" ini merupakan intisari dari disertasi yang dikerjakan oleh penulis, Dr. Saan Mustopa., M.Si. Dalam buku ini penulis menerjemahkan tentang gagasan Restorasi Indonesia yang merupakan pemikiran besar Surya Paloh dalam memaknai demokrasi dan nasionalisme secara ideal maupun praktis. Penulis dapat mengungkap seluruh pemikiran Surya Paloh secara komprehensif, jelas, dan lugas sehingga sangat ...