Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...

Dari buku ini, pembaca akan memperoleh pengetahuan hukum pidana HaKi secara komprehensif disamping mengenal hukum HaKI sebagai hukum yang mengatur segala aspek tentang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. ...

Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara pada Bab I Buku II KUHP, merupakan kelompok tindak pidana yang melindungi kepentingan hukum mengenai keselamatan berbangsa dan keamanan NKRI. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap keamanan negara, yang dilindungi oleh ketentuan Bab I Buku II ini merupakan kepentingan hukum yang mendasar dari proses kehidupan bernegara di Indonesia. Dari keadaan terjaganya kepentingan hukum merupakan faktor penting dalam usaha mengantarkan Bangsa Indonesia pada kehidupan yang ...

Buku Pelajaran Hukum Pidana ditulis dalam tiga bagian (1, 2 & 3), merupakan materi asas-asas hukum pidana yang dimuat dalam Buku Pertama KUHP berikut doktrin-doktrin hukumnya, yang merupakan pelajaran wajib bagi mahasiswa (awal) fakultas hukum, sebelum memprogramkan mata kuliah lanjutan yang berbobot atau mengandung aspek hukum pidana berikutnya. Sebagai lanjutan dari buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 membicarakan tentang: Penafsiran dalam hukum ...

Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya UU N0. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia. Orde Reformasi tampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlindung pada alasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah memberantas korupsi. Oleh ...

Buku ini membicarakan malapraktik kedokteran dari teknis hukum tersebut. Kajianya dari sudut hukum pidana, perdata dan administrasi kedokteran.Dijelaskan pula tentang peranan hukum dalam menentukan dan menyelesaikan malapraktik kedokteran. Selain itu dibicarakan pula tindak pidana di bidang kesehatan. Persoalan malapraktik kedokteran lebih dititik beratkan pada persoalan hukum, karena malapraktik yang mengandung sifat melawan hukum dan akibat hukum bagi dokter Para mahasiswa hukum dan ...

Tindak pidana pers adalah kelompok tindak pidana mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum. Tersebar di KUHP dan di peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelesaian kasus pidana pers tidak bisa dipaksakan dengan UU Pers. Tindak pidana pers bukan lex specialis dalam UU Pers. Meskipun dengan alasan harus terlebih dulu menggunakan hak jawab dan usaha mediasi. Tidak menggunakan hak jawab atau mediasi bukan alasan peniadaan penuntutan. Hak jawab sekedar hak untuk ...

Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal. Buku ini membicarakan macam-macam tindak pidana pemalsuan tersebut baik di dalam maupun luar KUHP. Buku ini ditulis oleh penulis hukum senior yang telah dikenal di kalangan akademisi dan praktisi hukum, dengan dibantu oleh penulis pemula. Setiap bentuk tindak pidana dibahas dengan menggunakan pendekatan yundis, teoritik dan empirik. Ditulis dengan bahasa yang ...

Buku ini membahas materi PK (Peninjauan Kembali), sebagai upaya hukum istimewa untuk menegakan hukum yang disebabkan penyimpangan praktik dan peradilan sesat dalam perkara pidana. Pembahasannya antara lain landasan filosofis dan sejarah lembaga PK; syarat-syarat mengajukan PK; pengajuan, pemeriksaan dan putusan PK; serta studi kasus. ...

Buku ini memberikan pembahasan yang luas tentang hukum pidana beserta cakupannya dengan diawali pemberian batasan tentang hukum pidana untuk mempermudah pembaca dalam memahami arti hukum pidana. Materi pelajaran Hukum Pidana ini dipelajari dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PHI), Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. ...

Buku ini memberikan pembahasan yang luas tentang hukum pidana beserta cakupannya dengan diawali pemberian batasan tentang hukum pidana untuk mempermudah pembaca dalam memahami arti hukum pidana. Materi pelajaran Hukum Pidana ini dipelajari dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PHI), Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. ...

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...