Aktivitas manusia tidak akan pernah lepas dari jejaring yang dibangun oleh manusia sebagai pelaku. Aktivitas manusia berhubungan dengan manusia lain diwadahi sesuatu jejaring yang diberi nama kelompok. Kelompok sendiri terjadi bisa karena terbentuk atau dibentuk. Jika terbentuk maka ada kekuatan internal yang menarik satu sama lain sehingga terbentuk jejaring dengan tanpa paksaan. Sedangkan dibentuk adalah karena ada kekuatan eksternal yang memfasilitasi sehingga terbentuknya kelompok. ...

Penulis merasakan bahwa materi dari Hukum Agraria itu luas dan banyak sekali sehingga sesekali perlu juga mengadakan suatu test mandiri apakah sudah menguasai materi-materi yang sudah ada dalam masyarakat dan oleh Penulis telah dituangkan dalam sejumlah buku yang diterbitkan oleh Penerbit Mandar Maju. Sesungguhnya tidak semua dari 23 buku yang sudah Penulis tuangkan dalam buku-buku akan dapat dibahas, namun dari 450 pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan kiranya cukup memadai untuk ...

Buku bertema strategi pembangunan hukum ini disusun di tengah suasana penegakan hukum yang tidak sebagaimana diharapkan, menurut seyogianya di suatu negara hukum, dan sebagai negara berasas demokrasi. Juga Tidak menurut seyogianya, sebagaimana diharapkan oleh para stakeholders sebagai pihak pencari keadilan. Carut marut penegakan hukum sudah sedemikian, ditandai oleh ketidakharmonisan hubungan kerja sama dan mekanisme penegakan hukum di antara lembaga-lembaga dan para pejabat penegakan ...

Buku ini menjelaskan mediasi sebagai metode alternatif yang efektif dalam menyelesaikan perkara KDRT di pengadilan Indonesia, baik melalui mediasi perdata di pengadilan agama maupun mediasi penal di pengadilan negeri. Secara teori, buku ini menganalisis kecocokan mediasi dalam menangani perkara KDRT, mediasi penal menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional, serta integrasi mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perbandingan integrasi mediasi penal dalam system ...

Bank Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah menetapkan salah satu program, yaitu peningkatan perlindungan nasabah yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah sebagaimana telah diatur dalam ...

Kalau ada pertanyaan yang agak aneh seperti: "Mana yang lebih dulu lahir, teori ekonomi atau praktek ekonomi alias bisnis dulu?" Maka saya sepakat dengan Anda yang akan menjawab bahwa praktek ekonomi alias bisnislah yang lebih dahulu dilahirkan. Bila demikian, maka bagi kita yang pelaku bisnis tentu saja berhak untuk melahirkan teori-teori ekonomi, sebagaimana ilmuwan ekonomi berhak berbisnis. Tapi sayangnya ilmuwan ekonomi alias ekonom amat jarang yang pintar bisnis alias mempraktekkan ilmu ...

PENDIDIKAN POLITIK merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Khususnya diarahkan pada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang otonom bebas dan pada sosialisasi diri (pengembangan dimensi sosialnya), dalam kaitannya dengan statusnya selaku warga negara di suatu negara. Aktualisasi diri dapat ditafsirkan sebagai mengaktualkan segala bakat dan kemampuan, sehingga pribadi bisa berkembang, lalu menjadi aktif kreatif, berkarya. Aktualisasi diri dengan sendirinya juga ...

Buku ini disusun untuk memudahkan mahasiswa/pembaca memahami berbagai konsep-konsep Ilmu Politik terapan. Dengan cara memahami berbagai konsep tersebut dengan sejumlah kriteria/tolok ukurnya, akan memudahkan untuk melihat sejauh mana terjadi kesenjangan (diskrepansi) antara idealisme dan kenyataan (antara Das Sein dan Das Sollennya). Dengan cara itu pula dapat dipikirkan sejumlah pemikiran-pemikiran untuk mencari solusi agar diskrepansi antara idealisme dan kenyataan itu dapat didekatkan ...

HUKUM PENERBANGAN berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009 Bagian Pertama ini bermaksud menguraikan substansi UURI No. 1 Tahun 2009, sebab tanpa mengetahui latar belakang dan suasana kebatinan saat pembahasan UURI No. 1 Tahun 2009, pembaca tidak dapat mengerti dengan baik norma hukum yang tercantum di dalam UURI No. 1 Tahun 2009, karena itu dalam uraian ini juga disertai dengan kasus yang pernah terjadi sebagai acuan, sumber dan referensi. Berdasarkan maksud tersebut di atas, dalam buku ini ...

Sumber hukum pidana seperti hukum lainnya adalah: a. Perundang-undangan; b. Kebiasaan; c. Yurisprudensi; d. Doktrin / Ajaran; dan e. Traktat. Dalam buku ini disamping memuat pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Dari yurisprudensi MARI yang dimuat tersebut dapat dilihat, bagaimana MARI melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP tersebut, di samping bisa dilihat penerapan ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...

Perkembangan terakhir menunjukan bahwa Pengadilan ternyata bukan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang tepat, terutama bagi kalangan pelaku bisnis. Pengadilan ternyata mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa memunculkan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan (Alternatif Dispute Resolution-ADR). Masyarakat berharap dengan menyelesaikan sengketa di ...

Buku ini merupakan himpunan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang tersebar ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak saja peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hak Asasi Manusia yang saat ini berlaku, akan tetapi juga peraturan perundang-undangan tentang HAM di masa lalu. Sehingga dengan demikian, seseorang bisa mengetahui sejarah HAM dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. Menghimpun ...

Pajak Daerah & Retribusi Daerah Uu Ri No. 28 Thn 2009 ...

Profesi medis (dokter) pada dasarnya merupakan suatu profesi yang sangat mulia. Dikatakan mulia karena pertolongan medis yang diberikan pada pasien, pada prinsipnya tanpa memperhitungkan untung rugi (karitatif), tanpa pamrih. Demikian pula halnya dengan rumah sakit bahwa sebagai suatu institusi, rumah sakit pertama-tama adalah tempat karya amal. Karena rumah sakit umumnya dipandang sebagai tempat karya amal maka tentu saja prinsip-prinsip seperti berkarya tanpa memperhitungkan untung rugi ...

Korban kejahatan dalam kajian teoretis dan praktik peradilan pidana posisinya teramat asing dan diasingkan. Akan tetapi walaupun demikian korban kejahatan peranannya teramat penting dalam proses pidana. Bertitik tolak dari aspek demikian, maka seharusnya sistem peradilan pidana pada umumnya dan peradilan pidana di Indonesia pada khususnya hendaknya memberikan ruang gerak yang cukup luas terhadap eksistensi korban tersebut. Filsafat pemidanaan yang dijatuhkan hakim Indonesia yang bersifat ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...