Perkembangan pembahasan keuangan negara semakin meningkat dengan adanya perkembangan undang-undang tentang perubahan BUMN termasuk melihat permasalahan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang ada saat ini, perubahan undang-undang banyak merubah konsep, dan pengelolaan keuangan negara khususnya tentang status dan mekanisme pengelolaan BUMN, posisi anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi BUMN, termasuk barang milik BUMN, anak perusahaan BUMN, barang milik BUMD dan anak perusahaan ...

Reformulasi Kontekstual Kerugian Keuangan Negara & Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu kejahatan serius (seriousness crime), merupakan penggerusan terhadap hak ekonomi, hak sosial masyarakat dan sangat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan bangsa dan negara menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara “extra ordinary.” Walau masalah ini telah menjadi keprihatinan bersama ...

Setiap rupiah yang mengalir dari kas negara menyentuh kehidupan seseorang: anak yang bersekolah gratis, jalan desa yang akhirnya diaspal, atau ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan. Tapi di balik angka-angka triliunan dalam APBN, tersembunyi pergulatan yang jauh lebih besar dari sekadar pembukuan: pergulatan antara kekuasaan dan akuntabilitas, antara kerangka hukum yang sudah baik di atas kertas dan implementasi yang masih jauh dari harapan di lapangan. Lebih dari dua dekade setelah ...

Buku KUHP, KUHAP Baru, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana hadir sebagai rujukan komprehensif dalam memahami arah baru pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Reformasi hukum pidana yang tertuang dalam KUHP dan KUHAP baru tidak sekadar menggantikan norma kolonial, tetapi mencerminkan upaya sistematis negara dalam membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan kontekstual dengan dinamika masyarakat modern. Melalui penguraian normatif, analisis ...

Hukum laut merupakan salah satu cabang hukum internasional yang paling dinamis, kompleks, dan sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, lingkungan, serta keamanan global. Sejak diadopsinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, rezim hukum laut internasional telah menjadi fondasi utama bagi pengaturan ruang laut dunia, baik yang berada dalam yurisdiksi negara maupun di luar yurisdiksi nasional. Namun demikian, perkembangan praktik negara, putusan badan ...

Perubahan lanskap kejahatan di Indonesia berlangsung seiring dengan transformasi sosial, politik, teknologi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kejahatan tidak lagi hadir sebagai peristiwa tunggal yang dapat dijelaskan hanya melalui pelaku dan pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang berakar pada ketimpangan struktural, relasi kuasa, dinamika budaya, serta praktik-praktik institusional dalam sistem keamanan dan peradilan pidana. Dalam konteks ini, kriminologi dituntut untuk ...

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual atas fenomena yang ada. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang satu peristiwa hukum sekaligus memuat dimensi pidana, perdata, dan administratif. Sebuah tindakan korporasi dapat menimbulkan kerugian privat, mengganggu kepentingan publik, sekaligus melanggar norma administratif negara. Pada titik inilah muncul pertanyaan filosofis yang mendasar: di manakah demarkasi yang adil di antara ketiganya? Kapan negara harus hadir dengan wajah koersifnya ...

Buku ini membuka pemahaman tentang sukma filsafat hukum adat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), yang menempatkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum adat sebagai akar keberadaan, pengetahuan, nilai hidup, dan tujuan hukumnya. Dibahas pula dasar hukum adat mereka: Undang nan Delapan yang bersifat absolut, serta Teliti Duabelay yang bersifat relatif. Struktur lembaga dan pihak-pihak penegak hukum adat turut dijelaskan, disertai uraian ajaran hukum adat yang ...

Sinopsis : An essential gateway to understanding Indonesia’s bold step toward sovereign criminal justice reform. Indonesian Criminal Code (KUHP) – New Regulation provides the first full English version of Indonesia’s newly enacted criminal code, a groundbreaking reform that replaces the colonial era Wetboek van Strafrecht. This book is essential for legal professionals, academics, students, and interna- tional institutions who seek to understand the foundation of Indonesia’s evolving ...

Sinopsis : Hukum perdata adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, serta hak dan kepentingan yang saling terkait di antara mereka. Hukum perdata berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antarindividu, yang berbeda dengan hukum publik yang lebih berorientasi pada kepentingan umum. Dengan demikian, hukum perdata memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke keadilan dan perlindungan hukum atas ...

Perusahaan cangkang (shell companies), nominee, atau proxy kerap digunakan sebagai sarana utama dalam menyembunyikan identitas pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas tindak pidana. Mulai dari pencucian uang, pendanaan terorisme, penggelapan pajak, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan erat dengan korporasi. Modus anonimitas kepemilikan dalam entitas bisnis seperti ini kerap dimanfaatkan untuk mengelabui penegakan hukum. Skandal besar seperti The Panama Papers dan The Paradise Papers ...

Pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) berlaku secara efektif, atau tiga tahun tahun sejak disahkan pada 2 Januari 2023 yang lalu. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP Lama yang merupakan salinan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang telah berlaku di negeri kita sejak 1918. Dengan berlakunya KUHP Nasional itu secara resmi KUHP berbahasa Indonesia digunakan, setelah sebelumnya kita hanya menggunakan KUHP terjemahan dari WvS. KUHP Nasional ini juga ...

Buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kekuasaan penuntutan dengan membahas teori sistem peradilan pidana yang disertai dengan eksistensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, juga sistem peradilan di negara Singapura dan Hongkong secara ringkas, kemudian juga membahas single prosecution system yang disertai dengan kedudukan dan peran Kejaksaan dalam sistem tersebut. Selain itu, juga membahas eksistensi tiga kamar kewenangan penuntutan yang berada pada ...

Buku ini mengisahkan Silsilah RM. Mangundrono (Penglawe Pringapus) yang ditarik diantaranya dari 3 garis keturunan ke atas yaitu : Raden Kyai Mangunduwiryo/Adipati Sindurejo (negosiator Pangeran Sambernyowo/Mangkunegoro I)/Tumenggung Notoyudo (Bupati di wilayah Kedu); Raden Kyai Mangunwijaya/Tumenggung Mangkuyudo II yang mendapat mandat dari ayah angkatnya Raden Wongsocitro/Raden Tumenggung Mangkuyudo I agar bersedia membantu jalannya roda pemerintahan di wilayah Kedu Temanggung; dan Pangeran ...

Buku ini selain memuat materi materi yang menjadi dasar perubahan iklim, juga memuat substansi, pedoman, dan contoh perdagangan karbon yang ada di Indonesia dan luar negeri, Buku ini juga memuat kondisi dan dasar hukum aturan perubahaan iklim yang terjadi dan parameter yang digunakan oleh perusahaan dalam proses penanaman modal dengan mengkolaborasikan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaan sehingga dicapainya suatu keserasian dengan konsep environmental (lingkungan), social (sosial), dan ...

Sinopsis : Sistematika penulisan buku ini terispirasi dari mengalirnya pengetahuan hukum dari filsafat hukum ke teori hukum ke ilmu hukum dan selanjutnya ke politik hukum sebagaimana dituliskan pada Bab 1 buku ini. Bergemericik dari goa kontemplasi filsafat hukum konstitusi pada Bab 2 yang berisikan tentang: filsafat hukum dan konstitusi; ontologi konstitusi; epistemologi konstitusi; dan aksiologi konstitusi. Berikutnya, bertelusur ke celah-celah pemikiran kritis dalam pusaran teori hukum ...

Pengaturan BUMN di Indonesia belum mencerminkan prinsip efisiensi berkeadilan. Padahal, prinsip tersebut berperan penting dalam menegakkan demokrasi ekonomi yang merupakan asas perekonomian Indonesia. UU BUMN justru hanya memuat ketentuan terkait teknis tata kelola kelembagaan yang sebetulnya sudah banyak dimuat di dalam UU sektoral atau peraturan pelaksana lainnya. Situasi ini pun membuat UU BUMN tidak mampu menjalankan fungsi idealnya—menjadi peraturan yang memayungi dan mengharmonisasikan ...

Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Sejarah dan Nilai-Nilai Autentik Bangsa Buku ini disusun berdasarkan materi kuliah bahan ajar yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara yang berlaku di Indonesia, semenjak UUD 1945 sebelum amendemen sampai kemudian pasca amendemen UUDNRI 1945. Uraian isi keseluruhan buku ini ditata sedemikian rupa agar sesuai dengan kurikulum ajar mata kuliah Hukum Tata Negara Indonesia pada Fakultas Hukum Universitas ...

Buku yang ada di hadapan Anda ini merupakan buku yang sangat komprehensif membahas tentang rekrutmen pejabat negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penulis dalam buku ini membedah tentang konfigurasi politik atas pemberian kewenangan yang besar kepada DPR dalam rekrutmen pejabat negara. Tidak jarang kewenangan yang besar diberikan kepada DPR dalam rekrutmen pejabat negara lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, selain fungsi utama DPR terganggu juga seringkali kepentingan politik ...