| Soft Cover, 2008 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
261.
No Image Available
262.
No Image Available
| Soft Cover, 2008 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
- KUH Perdata
- UU 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap
- UU Kepolisian Negara 2003
- UU Peradilan Anak
- UU Kepegawaian Lengkap
- UU HAKI
- UU Ketenagakerjaan Lengkap
- UU Sisdiknas 2003
- UU Mahkamah Konstitusi 2003
- UU Advokat 2003
- UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004
- Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang
- Amandemen UU Bank Indonesia
- Himpunan Peraturan Kesehatan
- UU Pemerintahan Daerah 2004 7 PP PILKADA 2005
- UU ...
263.
No Image Available
| Soft Cover, 2008 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
- KUH Perdata
- UUD 1945 Hasil Amandeman & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap
- UU Kepolisan Negara 2003
- UU Peradilan Anak
- UU Kepegawaian Lengkap
- UU HAKI
- UU Ketenagakerjaan Lengkap
- UU Sisdiknas 2003
- UU Mahkamah Konstitusi 2003
- UU Advokat 2003
- UU Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industri 2004
- Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang
- Amandemen UU Bank Indonesia
- UU Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004
- UU Jabatan Notaris 2004
- UU Komisi Yudisial ...
264.
No Image Available
| Soft Cover, 2008 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
- KUH Perdata
- UU 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap
- UU Kepolisian Negara 2003
- UU Peradilan Anak
- UU Kepegawaian Lengkap
- UU HAKI
- UU Ketenagakerjaan Lengkap
- UU Sisdiknas 2003
- UU Mahkamah Konstitusi 2003
- UU Advokat 2003
- UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004
- Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang
- Amandemen UU Bank Indonesia
- Himpunan Peraturan Kesehatan
- UU Pemerintahan Daerah 2004 7 PP PILKADA 2005
- UU ...
266.
No Image Available
| Soft Cover, Agustus 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Tebal, padat berisi, luas, dan lengkap, kata-kata itulah yang menjadi keunggulan buku ini dalam upaya memperkaya khazanah literatur hukum di tanah air. Betapa tidak, buku ini merupakan refleksi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun tentang bagaimana menegakan prinsip keadilan (fairness dan keseimbangan (balance) bagi pemohon dan termohon eksekusi dalam proses eksekusi dalam proses eksekusi bidang perdata.
...
267.
No Image Available
| Soft Cover, Mei 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...
268.
| Soft Cover, Mei 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi. ideologi negara. perekonomian. keuangan negara. moral bangsa. di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi.
Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan kejahatan ...
269.
No Image Available
Undang-Undang Penanaman Modal
UU RI No. 25 Tahun 2007
| Soft Cover, Mei 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
- KUH Perdata
- UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap ( Pertma 1999- Keempat 2002)
- UUD Parpol dan Pemilu 2003
- UU Pemilu Lenkap 2003
- UU Kepolisian Negara 2003
- UU Peradilan Anak
- UU Kepegawaian Lengkap
- UU HAKI
- UU Ketenagakerjaan Lengkap
- UU Sisdiknas 2003
- UU Mahkama Konstitusi 2003
- UU Advokat 2003
- UU Serikat Buruh
- UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004
- UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemerintahan ...
270.
No Image Available
| Soft Cover, Maret 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Hukum Dibuat untuk Menciptakan Kedamaian dan ketertiban (peace and order) dalam masyarakat. Akan Tetapi, kerap terjadi, banyak aturan hukum yang tidak dipatuhi dengan baik oleh amsyarakat sendiri. Mengapakah masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan hukum yang dibuat untuk kemaslahatan dirinya sendiri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pengalaman tentang sosiologi hukum mutlak diperlukan. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan ...
271.
| Soft Cover, Januari 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Peralihan Hak Atas Tanah+Pendaftarannya ...
272.
| Soft Cover, Januari 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum Agraria di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari zaman kolonial Belanda, Jepang, hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang menyeluruh, luas, dan terkini untuk memahami ruang lingkup ...
273.
No Image Available
274.
| Soft Cover, Januari 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga negara Indonesia, baik dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan barang atau benda. Pada awalnya, hukum perdata Indonesia berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda (Burgerlijk Wetboek, biasa disingkat ...
275.
No Image Available
| Soft Cover, 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...
276.
No Image Available
| Soft Cover, 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Undang-undang ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai kontroversi yang kerap timbul sewaktu Undang-Unang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 masih diterapkan.
Dengan diaturnya ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, diharapkan para hakim pengadilan niaga mampu menatuhkan putusann atas permohonan pailit secara adil dan bijaksana berdasarkan kepastian hukum sehingga tercipta rasa keadilan yang dapat diterima oleh pihak kreditor dan ...
277.
No Image Available
Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu (TQC) Abad 21 (Edisi Revisi)
Studi Kasus dan Analisis
| Soft Cover, 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Filosofi baru dalam bidang total quality management (TQM) adalah "Conformance quality" yang dituangkan dalam kalimat sakti berikut. "Product quality has become a primary order winning dimension for organization."
Tokoh TQM Jepang seperti Shigeo Shingo, Kaoru Ishikawa, Yoji Akao, dan Genichi Taguchi disertai upaya advokasi ahli TQM, dari W Edward Deming dan Joseph Juran telah berhasil memberian advokasi dalam industru manufaktur di Jepang sehingga Jepang membuat fenomena dahsyat, dimana ...
278.
No Image Available
| Soft Cover, 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Hukum Agraria di Indonesia telah mengalami prkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari zaman kolonial Belanda, Jepang , hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang meyeluruh, luas, dan terkini untuk memahami ruang lingkup permasalahan hukum agraria di Indonesia.
Buku ini mengkaji tentang hukum agraria secara berurutan dan lengkap. Selain mempelajari secara ...
279.
| Soft Cover, 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
KUHP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata-tertib. proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana. sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan.
Pada dasarnya KUHAP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga ...
280.
No Image Available
| Soft Cover, 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintahb kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUPA, hingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang ...




Keranjang






