Buku ini berisi pemaparan tentang penegakan hukum khususnya di Indonesia, di mana penegakan hukum di deskripsikan dengan beberapa poin antara lain pertama, Hak Asasi dan perlindungan hukum. kedua, penegakan hukum mencakup persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi.ketiga, penegakan hukum yang dicapai melalui penerapan doktrin Restorative justice dalam sistem pemindaan di Indonesia. ...

Buku ini berisi uraian tentang strategi dan upaya mengoptimalkan prmberantasantindak pidana korupsi di Indonesia.Hal ini perlu segera dilakukan untuk keberhasilan penegakan hukum dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan akan semakin mempertangguh ketahanan nasional. Dengan itu di harapkan negara Indonesia mampu mengatasi berbagai macam gangguan, ancaman, hambatan, dan tantangan dalam kehidupan bermasyarajat, berbangsa, dan ...

Buku ini berupa analisis yuridis dari ketentuan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 meliputi pengertian,sistem peradilan pidana anak,instrumen internasional tentang perlindungan hukum anak,keadilan restoratif,diversi,hukum acara peradilan anak,ketentuan pidana dan sanksi.Tujuanya yang diharapkan adalah dapat memberikan manfaat dalam upaya memahami Undang-Undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. ...

Hukum yang mengatur hubungan natar masyarakat tepatnya adalah hukum perdata. Dalam lingkup hukum perdata terdapat perihal yang di atur, antara lain mengenai hukum perorangan dan kebendaan. Hukum perorangan antara lain meliputi kedudukan seorang anak sebgaai subjek huku, perolehan hak, perihal mewakili kepentingan yang menyangkut lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili dan lainnya hingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnya pun berubah sejalan pada ...

Amandemen Undang2 Perlindungan Anak: Uuri No. 35 Th 2014 ...

Undang2 Kesehatan Jiwa: Uu Ri No. 18 Th 2014 ...

Undang-Undang Jaminan Produk Halal: UU RI No. 33 Tahun 2014 ...

Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yuridis. Semoga buku ini mampu menambah wawasan para pemerhati konstitusi. ...

Sistem kaidah atau norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma-norma agama (religious norm), norma etika (ethical norm), dan norma hukum (legal norm). Ketiga sistem norma atau kaidah itu timbul alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. Pada mulanya, ketiganya bersifat saling melengkapi secara komplementer dan sinergis satu sama lain, tetapi dengan perjalanan waktu dan perkembangan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat ...

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalarn lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke Pengadaan Tata Usaha Negara (PTUN). Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, peneliti, ...

Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil ...

Buku ini boleh dikatakan lebih lengkap dibandingkan dengan buku-buku Hukum Agraria yang telah ada sebelumnya, sebab penulis mengambil inisiatif sendiri menambah materi yang tidak terdapat dalam sillabi yang telah disusun oleh pakar Hukum Agraria. Adanya penambahan materi pada buku ini dilatarbelakangi pemikiran penulis bahwa masalah Hukum Agraria di lndonesia telah mengalami perkembangan yang sangat kompleks yang belum sempat terpikirkan oleh para pakar penyusun Sillabi Hukum Agraria yang ...

Buku ini sebagai referensi berharga dalam memperkaya khasanah bekerjanya proses peradilan pidana di berbagai negara. Di tengah masih terbatasnya literatur yang membahas sistem penegakan hukum di berbagai negara, kehadiran buku ini dirasakan perlu dan penting, sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman bagi mereka yang ingin mengenal lebih dalam seluk beluk penegakan hukum yang bersifat lintas negara. Buku ini menunjukkan bahwa di berbagai belahan dunia, Jaksa memiliki fungsi yang strategis dalam ...

Menuju Pembaruan Hukum Pidana ...

Amandemen Undang2 Pilkada Gubernur. Bupati&Walikota ...

Undang Undang Hak Cipta, Undang-Undang Republik indonesia nomor 28 Tahun 2014 di lengkapi dengan PP RI No mor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, PP RI nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Grafis. ...

Hukum pidana Internasonal merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang bertujuan untuk membantu dalam pemecahan atau menyelesaikan serta membari gambaran terhadap barbagai isu maupun tindak pidanan yang pernah terjadi dalam ruang lingkup Internasional. Dengan adanya buku ini bermaksud agar mampu memnuhi kebutuhan bagi dunia pendidikan hukum maupun dalam bidang penanggulangan kejahatan-kejahatan internasional. Buku ini menjawab keterbatan literatur mengani hukum pidana internasional yang ...

Undang2 Aparatur Sipil Negara Uu Ri No 5 Th 2014 ...

Buku ini membahas tentang perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO. Bagian awal buku ini mengulas tentang hukum perdagangan internasional dan sistem perdagangan bebas serta perdagangan internasional ditinjau dari perspektif ekonomi. Dengan semakin terbuka dan ketatnya persaingan antar mitra dagang dari berbagai negara, maka diperlukan adanya lembaga penyelesaian sengketa, dalam hal ini Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS-WTO). Rezim perdagangan bebas berdasarkan ...