Buku bertajuk Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Online-Syariah) ini berisi sebanyak 8 bab dengan substansi Bab 1 Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bab 2 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi. Bab 3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. Bab 4 Arbitrase Syariah. Bab 5 Arbitrase Online Bab 6 Mediasi. Bab 7 Negosiasi dan Konsiliasi. Bab 8 Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Lainnya. Secara umum buku ini menyajikan muatan materi yang mendudukkan arbitrase sebagai ...

Hukum tata negara dengan menekankan pada asas-asas hukum tata negara. Sebagaimana yang kita ketahui, asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis dapat berorientasi pada asas-asas hukum tata negara. Asas merupakan suatu tumpuan berpikir dan berpendapat, sehingga dapat memberikan makna etis terhadap pembentukan sistem ketatanegaraan suatu negara. Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, ...

Setelah proses pembahasan tidak kurang dari 10 tahun maka pada 17 Oktober 2022, UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan dan diundangkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Langkah pemerintah ini merupakan pencapaian yang besar walaupun sangat terlambat bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah memiliki UU PDP sejak awal tahun 2010. UU PDP telah membuka babak baru di Indonesia tentang pelindungan data pribadi yang bersifat khusus yang ...

Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; dan aturan penutup. Buku Kedua Tentang Tindak Pidana (BAB 1 s.d. BAB XXXVII dan Pasal 188 s.d Pasal ...

Teori Organisasi Pemerintahan Daerah Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang melakukan dentuman besar desentralisasi (Big Bang Decentralization). Namun, secara kelembagaan hampir seluruh perangkat daerah diatur secara kaku (rule driven organization) tanpa mengindahkan visi dan misi organisasi sesuai prinsip mission driven organization. Bentuk organisasi daerah berdasarkan scoring tanpa memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan kebutuhan daerah yang berimplikasi membengkaknya ...

Kimia air berkaitan dengan reaksi dan proses kimia yang memengaruhi distribusi dan sirkulasi spesies kimia di perairan alami. Tujuannya termasuk pengembangan dasar teoritis untuk perilaku kimia air laut, muara, sungai, danau, air tanah, dan sistem air tanah, serta deskripsi proses yang terlibat dalam air. Buku ini mengacu pada dasar-dasar kimia, tetapi juga dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain seperti geologi dan biologi. Tema buku ini adalah prinsip-prinsip dasar kimia yang dapat digunakan ...

Tulisan dalam buku ini setidaknya mengandung substansi secara historis, sosiologis, yuridis, kepenjaraan, pemasyarakatan, praktik penegakan hukum, dan lain-lain, serta kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan pidana. Disadari bersama, sejak dahulu terbit ketentuan-ketentuan dalam rangka perwujudan Sistem Pemasyarakatan bahkan juga pembaruan KUHP, SPPA, dan KUHAP serta Undang-Undang Pemasyarakatan. Materi dinamika kepenjaraan dan pemasyarakatan ini diupayakan memberi gambaran dinamika ...

Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan ...

Sejarah dan tradisi hukum sejak simposium Sejarah Hukum yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta pada 1-3 April 1975, di berbagai kertas kerja dan literatur yang mendalami bidang sejarah hukum tergolong minim atau langka. Padahal untuk memahami hukum secara mendalam diperlukan penelitian hukum dengan pendekatan ilmu hukum dan interdisipliner yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai penunjang merupakan suatu keniscayaan. Sejarah hukum sebagai salah satu bidang yang penting dalam Ilmu Hukum ...

PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA (FILSAFAT, TEORI, DAN PRAKTIK) Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparative Constitutional Law), merupakan pendekatan kajian hukum yang sangat penting bagi pemerhati dan calon Sarjana Hukum karena mampu mencandra aspek ius constituendum (hukum yang seharusnya) yang tentunya sangat berguna dalam ikhtiar reformasi hukum di Indonesia. Namun, sayangnya literatur hukum tata negara dalam bahasa Indonesia kurang mengelaborasi isu perbandingan hukum. Buku ini ...

Sinopsis : Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sistem hukum acara pidana pada negara-negara civil ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk Bab Ill Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Bab IV Pembagian Wilayah Bab V Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan ...

Kebijakan publik, yakni apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu). Dengan demikian, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh ...

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA Buku ini mengajak kita untuk memahami secara komprehensif, bagaimana perjuangan datam proses pemutihan lingkungan hidup dilakukan dalam teori dan praktik di peradilan, serta sejauh mana hakim di Indonesia dapat berperan datam proses tersebut melalui putusan yang dijatuhkannya. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Buku ini memberikan pengetahuan hukum secara teoretis dan praktis tentang ...

Dr. Mualimin Abadi, S.H., M.H. Direktur Jenderat Hak Asasi Manusia RI Buku ini menjadi penting bagi kalangan akademisi, peneliti, praktisi perdata, petaku kawin campur, mahasiswa dan masyarakat luas, untuk memperkaya informasi, pengetahuan dan perkembangan terbaru kewarganegaraan di Indonesia serta dapat dijadikan sebagai referensi dan panduan praktis bagi masyarakat luas untuk memahami UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. Guru Besar Fakultas ...

Oteh karena itu, sejatan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regutasi dan proses bisnis, dipertukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga perlu membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sistematika undang-undangnya yakni sebagai berikut. BAB I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup BAB II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan BAB III Pajak ...

Buku ini memuat Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Koperasi, UMKM, dan BUM Desa meliputi PP RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP RI No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; PP RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. ...

Secara filosofis keberadaan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia dalam membuat akta badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, meliputi persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum, maka badan usaha ...

Hukum Internasional yang normanya berbasis kepada universalitas ajaran hukum alam dalam perkembangannya mengalami positivisasi sehingga identik dengan hukum yang berbasis kepada kehendak dan perkenan negara (state consent). Hukum internasional kemudian bertumpu kepada sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang menismyakan adanya proses dan mekanisme pembentukan hukum serta pembentuk hukum itu sendid yakni negara. Akhirnya hukum internasional menjadi identik dengan sumber hukum internasional ...