Buku Hukum dan Kekuasaan: Pemberantasan Korupsi di Era Presiden Prabowo Subianto ini mengulas secara kritis arah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menyoroti kekeliruan dalam memahami dan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Romli Atmasasmita berpendapat, penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada pemidanaan sering mengabaikan mekanisme pemulihan kerugian negara melalui jalur perdata sekaligus menyamakan kerugian keuangan negara sebagai bukti otomatis tindak ...

Buku Hukum dan Keadilan: Memahami KUHP 2023 dan KUHAP 2025 ini menengahkan hubungan antara hukum dan kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa kekuasaan memang diperlukan untuk menegakkan hukum. Namun, apabila kekuasaan dijalankan tanpa prinsip-prinsip hukum yang adil, nantinya akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Pada akhirnya, hal itu berdampak pada ketidakpercayaan publik. Hukum kerap dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan politik dan ...

Buku ini mengikuti perubahan pola pendanaan terorisme di Indonesia sejak tahun 2000 hingga sekarang. Pembahasannya dimulai dari pendanaan untuk serangan besar, berlanjut ke masa ISIS dengan berbagai saluran pendanaan, lalu masuk ke penggunaan aset kripto dan jaringan yang semakin kecil serta tersebar. Buku ini juga menjelaskan perubahan aktor, hubungan jaringan dalam dan luar negeri, serta pengaruh teknologi terhadap cara dana dikumpulkan dan dipindahkan. *** Pernahkah Anda terpikir betapa ...

Fondasi, Konsep, Hukum, dan Kerentanan NPO membahas unsur-unsur yang menopang pendanaan terorisme. Fokusnya mencakup tipe donor, manipulasi donasi, penyalahgunaan organisasi nirlaba, modus pendanaan, serta celah dalam pengawasan. Buku ini juga mengulas aturan internasional dan nasional, peran lembaga pemerintah, serta praktik penegakan hukum di Indonesia. Dari pembahasan tersebut, pembaca dapat melihat bahwa pencegahan pendanaan terorisme membutuhkan kerja hukum, administrasi, pengawasan, dan ...

Masa Depan Pendanaan Terorisme 2025–2050 membahas arah baru pendanaan terorisme dan tantangan yang mungkin muncul pada masa depan. Perhatian diberikan pada perubahan dari ruang fisik ke ruang digital dan virtual, perkembangan teknologi keuangan, kerentanan sosial-ekonomi, serta pengaruh wilayah dan mobilitas. Melalui beberapa skenario, buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana pola pendanaan dapat berubah dan apa yang perlu disiapkan agar pencegahan tidak selalu tertinggal dari ...

Pemberantasan korupsi pada hakikatnya tidak dapat bertumpu semata-mata pada pendekatan represif. Upaya tersebut harus didukung strategi yang komprehensif melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas penyelenggara negara, pembentukan budaya antikorupsi, serta penyempurnaan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan dinamika hukum. Sebagai lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan ...

Pelayanan publik adalah wajah nyata kehadiran negara. Namun, ketika birokrasi lamban, tidak adil, atau mengabaikan hak masyarakat, kepada siapa rakyat harus mengadu? Lahir dari semangat Reformasi 1998 dan dibentuk pada 2000, Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai jembatan antara rakyat dan birokrasi pelayanan. Melalui pengawasan yang persuasif, dialogis, dan berorientasi pada perbaikan, Ombudsman mendorong birokrasi memberikan pelayanan yang lebih transparan, responsif, dan ...

Reformulasi Kontekstual Kerugian Keuangan Negara & Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu kejahatan serius (seriousness crime), merupakan penggerusan terhadap hak ekonomi, hak sosial masyarakat dan sangat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan bangsa dan negara menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara “extra ordinary.” Walau masalah ini telah menjadi keprihatinan bersama ...

Edisi kedua Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional hadir di tengah berlanjutnya reformasi hukum pidana Indonesia yang semakin dinamis. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menegaskan bahwa kodifikasi belum mencapai titik final, melainkan terus bergerak melalui koreksi, penyesuaian, dan bahkan pergeseran arah kebijakan. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada aspek prosedural dan pemidanaan, tetapi juga ...

Buku ini menghadirkan kompilasi terkini regulasi di bidang hukum telematika dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Di dalamnya dimuat UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta UU RI 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pembaruan terbaru rezim hukum digital nasional. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, buku ini juga dilengkapi dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan ...

Perbandingan hukum (recht vergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingkan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persaman (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan hukum pidana (comparative criminal law), yaitu dengan membandingkan sistem dan ketentuan pidana di ...

Buku ini hadir sebagai rujukan komprehensif dan visioner yang mengupas secara mendalam pelaksanaan Jabatan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara Elektronik, mulai dari aspek keamanan dan autentikasi identitas digital, pengenalan penghadap dan pembacaan akta secara virtual, hingga penandatanganan, pembuatan, serta penyimpanan akta Notaris secara elektronik. Tidak berhenti pada tataran normatif, buku ini juga menempatkan kedudukan Notaris dalam perspektif ...

Hukum Pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum sebagai dasar dalam mengetahui dasar-dasar hukum pidana Indonesia untuk kemudian dapat mengetahui sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sumber-sumber hukum pidana, serta menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Buku ini diterbitkan untuk dijadikan acuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum karena cakupan materi dalam buku memuat sebagian besar materi perkuliahan Hukum Pidana. Materi pembahasannya mulai dari ...

“Di tengah tuntutan profesionalisme, modernisasi digital, dan ekspektasi publik atas humanisme, buku ini hadir sebagai jembatan gagasan-antara kewenangan dan batasannya, antara hukum dan keadilan, antara negara dan manusia.” (Iman-Bachtiar-Poeloengan) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia “Gagasan Restorative Policing dalam buku ini memberikan arah baru pemolisian di Indonesia: presisi dalam analisis, humanis dalam ...

Buku ini disusun di tengah dinamika demokrasi kita yang terus berkembang. Selama menahkodahi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, penulis sangat menyadari bahwa pemilu bukan hanya sekedar prosedur teknis perebutan kursi dan kekuasaan semata, melainkan sebuah arena praktik hukum yang kompleks. Melalui buku ini, penulis berupaya memotret bagaimana regulasi kadang mempunyai dinamika sendiri ketika kita praktikkan di lapangan, serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam ...

Setiap rupiah yang mengalir dari kas negara menyentuh kehidupan seseorang: anak yang bersekolah gratis, jalan desa yang akhirnya diaspal, atau ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan. Tapi di balik angka-angka triliunan dalam APBN, tersembunyi pergulatan yang jauh lebih besar dari sekadar pembukuan: pergulatan antara kekuasaan dan akuntabilitas, antara kerangka hukum yang sudah baik di atas kertas dan implementasi yang masih jauh dari harapan di lapangan. Lebih dari dua dekade setelah ...

Selama lebih dari satu abad, hukum pidana Indonesia berlandaskan Wetboek van Strafrecht (WvS), warisan kolonial yang menjadi fondasi sistem pemidanaan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku pada tahun 2026. Buku ini menyajikan naskah lengkap KUHP 2023 yang dilengkapi dengan penjelasan singkat, perbandingan dengan ketentuan dalam WvS, serta komentar umum untuk membantu ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amendemen I-IV dengan penjelasannya (lengkap bagian-bagian yang diamendemen), proses dan perubahan amendemen, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi, Piagam Jakarta, serta profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Disertai juga dengan profil lengkap pahlawan nasional dan pahlawan revolusi. *** Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar melalui lembaran buku? Membaca bukan sekadar kegiatan rutin, ...

UUD 1945 untuk Pelajar dan Umum, memuat UUD 1945, Amandemen I-IV lengkap dengan penjelasannya (lengkap bagian-bagian yang diamandemen), proses dan perubahan amandemen, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi, Piagam Jakarta, serta profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terbaru. Terdapat pula profil lengkap pahlawan nasional dan pahlawan revolusi. *** Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar melalui lembaran buku? Membaca bukan sekadar ...

Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025. Buku ini hadir sebagai upaya menyediakan referensi hukum yang mutakhir, akurat, dan mudah diakses oleh akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat umum. Penyusunan dilakukan secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami ketentuan hukum pidana dan hukum acara ...