Tanggung jawab hukum pada perusahaan grup merupakan permasalahan utama dalam praktik perusahaan grup, ketika kerangka pengaturan bagi relasi induk dan anak perusahaan masih menggunakan hukum perseroan. Realitas bisnis perusahaan grup menunjukkan bahwa induk perusahaan menjalankan peran sebagai pimpinan sebtral yang mengendalikan anak-anak perusahaan guna mendukung tujuan kolektif sebagai kesatuan ekonomi. Sebaliknya, secara yuridis tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup tidak ...

Sangat bermanfaat sebagai sumber acuan. - Yonatan Hermanto, Kepala Grup Hukum PT Bank Central Asia.Tbk. Buku ini menjelaskan berbagai alternatif solusi menurut hukum Indonesia yang terkait dengan perkawinan campuran dalam bahasa yang praktis dan mudah dicerna. - Datin Seri Utama Anggraini Bt. Sentiyaki, *** President Persatuan Ikatan Wanita Malaysia-lndonesia (IKAWA) Masalah pewarisan ternyata tidak sederhana, menyangkut berbagai pihak. Bagaimana skema pewarisan berdasarkan ...

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak individual yang paling hakiki, yang secara kodrati melekat di dalam episentrum otoritas pribadi yang merdeka sebagi insan makhluk ciptaan Tuhan; termasuk tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Mencabut dan mengekang hak asasi manusia seseorang sama halnya dengan menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penahanan—tersangka atau terdakwa, para pihak yang memiliki kewenangan harus mematuhi ...

Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baikyang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan berbagai prinsip tersebut dalam hukum positif Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah aspek hukum kepailitan dalam perseroan terbatas di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan ...

Kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat secara khusus diatur di da[am Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara memiliki kesempatan hidup yang nyaman dan damai sejahtera, dengan menempati rumah yang layak huni di tingkungan/kawasan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dalam studi Ilmu Hukum, pedoman pokok tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini secara khusus dipelajari pada Fakultas Hukum, yakni Hukum Perumahan. ...

Kaitan antara pengadaan barang/jasa dan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktik rutin, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat multi-aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya. Pertama, hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang/jasa, di samping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. ...

Benarkah bekerjanya hukum pidana dan penerapannya dalam peradilan pidana menimbulkan efek yang dikehendaki, berupa perlindungan bagi korban? Dalam upaya hukum ini mencakup berbagai persoalan untuk menjawab pertanyaan dan melaksanakan janji-janji hukum tersebut. Berdasarkan permasalahan bagaimana proses perlindungan korban, buku ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap korban atas bekerjanya lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana. Selain itu, menjelaskan ...

Buku ini disusun untuk mata kuliah Hukum Koperasi. Yang dibahas tidak hanya Hukum Koperasi, tetapi juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Buku ini membahas UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Isi buku ini: (1) Pendahuluan; (2) Landasan, Asas, dan Tujuan; (3) Fungsi , Peran, dan Prinsip Koperasi serta Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan; (4) Pembentukan dan ...

Buku ini merupakan sebuah kajian filsafat hukum tentang hukum, moral, dan keadilan dari masa lalu sampai sekarang. Diceritakan sejarah perkembangan filsafat hukum mengenai bagaimana mula pertama hukum ditemukan dan untuk apa sebenarnya hukum itu diciptakan. Peradaban hukum diawali dari kodifikasi yang pertama dikenal adalah kodifikasi Urukagina sekitar abad ke-23 SM yang dilandasi oleh sebuah asas yang mengkonfirmasi bahwa raja merupakan manusia pilihan, kemudian disusul kodifikasi Hammurabi ...

Referensi atau buku teks yang khusus membahas Hukum Tata Ruang masih sangat langka dalam dunia perbukuan di Tanah Air. Padahal, program studi yang membutuhkan buku teks ini seperti Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, dan studi Landscape Architecture yang mulai populer di indonesia sesuai Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) sangat membutuhkannya. Penyusunan buku ini merupakan langkah awal dalam upaya memenuhi keperluan perkuliahan, baik untuk para dosen dan mahasiswa program studi ilmu ...

Pemahaman yang baik teori dan praktik tentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling memengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum sebaliknya, perubahan hukum akan berdampak terhadap ekonomi pembangunan. Memasuki ranah globalisasi menuntut perubahan legal ...

Tujuan dari pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI adalah menjamin adanya kesatuan pelaksanaan Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP sejak dari proses penyidikan, penuntutan, pra-peradilan, pemutusan perkara (putusan pengadilan), upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, hingga penyelesaian di tingkat (lembaga) pemasyarakatan. Adapun pembahasan buku Hukum Acara Pidana yang ada di tangan ...

Suatu tindakan pidana dirumuskan untuk pembuat tinggal, hanya beberapa di antaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas daya jangkau rumusan undang-undang suati delik yang didesain untuk pembuat tunggal tersebut, dibuatlah ketentuan tentang "penyertaan" (deelneming). Dilihat dari teori pembuatan yang restriktif, ketentuan tentang penyertaan mutlak adanya, yang dapat membuat selain pelaku (pleger) dari suati kejahatan, ...

Dinamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih dimungkinkan dengan berbagai tindakan deregulasidi bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, seperti berubahnya ketentuan/peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, dan regulasi tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang merupakan bagian dari perkembangan perdagangan dunia (globalisasi ...

Bagaimana seandainya pendekatan usul fikih dikawinkan dengan pendekatan hermeneutika? Kemudian pendekatan tersebut digunakan dalam mengkaji hukum perdata Islam. Demikianlah gagasan penting yang diusung dalam buku ini. Kalau selama ini kita mengenal hukum progresif, maka pendekatan usul fikih cum hermeneutika dapat dikatakan sebagai pendekatan hukum progresif. Melalui buku ini, berbagai masalah yang terkait dengan hukum keluarga Islam dikaji ulang dengan pendekatan tersebut, seperti ...