Hukum Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan tindak pidana korupsi, karena Hukum Administrasi memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain daripada itu, Hukum Administrasi diharapkan pula dapat mencegah tindakan korupsi—dari aspek preventif dan represif—yang erat kaitannya dengan penggunaan wewenang oleh pejabat publik (birokrat) ...

Apabila kita mencermati sistem perlindungan HKI yang berkembang saat ini, perlindungan HKI justru tidak lagi sepenuhnya diberikan kepada sang pekerja (labor) yang melakukan kerja mencipta dan menemukan (to invent). Perlindungan HKI saat ini lebih banyak diberikan kepada pemilik modal yang melakukan investasi untuk memanfaatkan HKI. Dalam konteks inilah, upaya Haryanto mengungkapkan “sesat pikir” para penulis HKI, yang menggunakan gagasan Locke secara sepotong-sepotong, ...

Kejahatan korupsi, pencucian uang (money laundering), dan perdagangan manusia/orang (trafficking) makin marak terjadi di masyarakat kita. Kecanggihan teknologi dan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini memang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kejahatan ini tidak berdiri sendiri, memerlukan pelaku lain dan bahkan sebuah jaringan besar (networking). Sebagai contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang terungkap merupakan korupsi terorganisir, ...

Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca-Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal milenium ini juga membawa banyak perubahan dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu hukum pidana dan hukum Internasional, baik hukum materiil maupun hukum ...

Amandemen UUD 1945 membawa pengaruh yang mendasar terhadap dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia dengan ditandai munculnya lembaga-lembaga negara baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UUD 1945. Pengaturan lembaga-lembaga negara tersebut menarik untuk dianalisis secara yuridis karena sekarang dari segi fungsi dan hierarkinya, lembaga-lembaga negara terdiri atas lembaga negara yang bersifat utama dan lembaga negara yang bersifat membantu atau penunjang (auxiliary). Buku ini memuat ...

Tujuan pemidanaan sejatinya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan dan ketertiban umum (publik). Hukum pidana memuat serangkaian peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnyayangdiancamdengan hukuman(siksa badan). Tindakan pidana diakibatkan oleh perbuatan atau sikap yang merugikan orang lain. Namun demikian, apakah perbuatan itu benar-benar merugikan orang lain atau tidak? Apakah perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatanyangdipidana? ...

Cara Lebih Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ( Perpres 54,35 dan 70 ) ...

Buku ini berisi aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. ...

Kebanyakan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pengadilan Agama 'tersembunyi' dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut hukum merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pada umumnya, perenffpuan korban KDRT yang datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir ...