HUKUM PENERBANGAN berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009 Bagian Pertama ini bermaksud menguraikan substansi UURI No. 1 Tahun 2009, sebab tanpa mengetahui latar belakang dan suasana kebatinan saat pembahasan UURI No. 1 Tahun 2009, pembaca tidak dapat mengerti dengan baik norma hukum yang tercantum di dalam UURI No. 1 Tahun 2009, karena itu dalam uraian ini juga disertai dengan kasus yang pernah terjadi sebagai acuan, sumber dan referensi. Berdasarkan maksud tersebut di atas, dalam buku ini ...

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan, penegakannya masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang mendasarinya. ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...

Korban kejahatan dalam kajian teoretis dan praktik peradilan pidana posisinya teramat asing dan diasingkan. Akan tetapi walaupun demikian korban kejahatan peranannya teramat penting dalam proses pidana. Bertitik tolak dari aspek demikian, maka seharusnya sistem peradilan pidana pada umumnya dan peradilan pidana di Indonesia pada khususnya hendaknya memberikan ruang gerak yang cukup luas terhadap eksistensi korban tersebut. Filsafat pemidanaan yang dijatuhkan hakim Indonesia yang bersifat ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...

Buku ini berisikan komentar dari Prof. Dr. Jimly Ashshiddiqie, S.H. terhadap UUD 1945 dimulai dari pembukaan hingga alinea per alinea, bab per bab, pasal per pasal maupun ayat per ayat. Komentar itu memberi gambaran dan argumentasi yang kuat/lugas terhadap dasar Negara RI, baik ditinjau dari filosofis, sosio-historis, sosio-politik, sosio-yuridis, maupun sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. ...

Hukum sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Ubi societas ibi ius. ...

Dibagi dalam enam bab, bahasan pada bab awal buku ini mengantarkan para pembaca untuk mengenal metode dan karakter ilmu hukum serta karakteristik penelitian hukum. Pembahasan kemudian bergeser ke arah pengidentifikasian isu hukum dan keberadaannnya dalam ...

Buku ini memaparkan peranan aspek-aspek global yang telah menimbulkan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan manusia, yang membawa dampak perubahan hukum dalam praktik (law in acttion). ...

Persoalan waris, sering kali timbul menjadi salah satu persoalan \ krusial dan sensitif dalam sebuah keluarga. Ketertarika.n alamiah terhadap harta sering kali mernicu perubahan sesuatu yang tadinva | merupakan anugerah ini--dan karena itu penuh dengan nilai | positif--menjadi kutukan yang sarat nilai negatif dan kehancuran. | Tak heran, sebagai wujud kemahaadilan-Nya, Allah memerinci f penjelasan dan aturan-Nya mengenai hal ini dalam Al-Qur'an | maupun sabda Rasulullah SAW sehingga dapat ...

Amandemen UUD 1945 sungguh problematik, terutama menyangkut keputusan MPR untuk melakukan Amandemen dan implementasi dari keputusan MPR yang tidak konsisten karena menggunakan pendekatan yang sangat praktis, pragmatis, simplistis, dan parsial dalam memahami dan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Buku ini membahas problematik amandemen UUD 1945 dan solusinya secara lugas. Rekomendasinya adalah melakukan lagi perubahan terhadap hasil amandemen dengan dasar, landasan tujuan yang jelas ...

Dunia Notaris dan PPAT merupakan perpaduan antara teori dan praktek, dalam tataran yang ideal antara teori dan praktek sejalan atau terkadang tidak saling sejalan, artinya tidak selalu teori mendukung praktek. Substansi buku ini menyajikan suatu pemikiran dalam dunia Notaris dan PPAT sebagai bekal dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan PPAT. Dunia Notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh atau dari ilmu hukum yang telah ada, tapi juga Notaris dan PPAT harus ...

Buku kecil dan sederhana berjudul "Ilmu Pengetahuan PERUNDANG-UNDANGAN" ini disusun atas dorongan kebutuhan perkuliahan di kampus-kampus Universitas dan juga untuk acara pelatihan dan penataran mengenai Perundang-undangan di luar kampus. Menurut pengamatan penulis, kebanyakan materi kuliah maupun penataran dan pelatihan itu, lebih menekankan segi teknis dengan kerangka wacana "Legislative Drafting". Perubahan kurikulum dan silabus di Fakultas-Fakultas Hukum, telah menampilkan mata kuliah ...

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar`Iyah ...

Buku ini membahas tentang delik-delik tertentu di dalam KUHP, meliputi: delik-delik kekerasan, delik terhadap nyawa, delik penganiyaan, delik pencurian dengan kekerasan, delik pemerasan, pengancaman, kejahatan jabatan dengan paksaan, delik kekayaan, delik penggelapan, delik penadahan, delik pemalsuan, delik kesusilaan, delik penghinaan, delik yang berkaitan dengan kerusuhan ...

Substansi buku ini menempatkan Notaris sebagai salah satu agen pembaharuan hukum, dengan segala kewenangan yang ada pada Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, dan berusaha untuk menempatkan Notaris sebagai satu-satunya institusi atau pejabat di Indonesia yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia tidak berdasarkan etnis/suku, agama atau golongan penduduk apapun. Bukti sebagai ahli waris yang dibuat di hadapan Notaris dalam ...

Ditujukan bagi mereka yang akan memasuki dunia hukum, buku Pengantar Ilmu Hukum ini menyajikan berbagi tema dengan komprehensif dan sistematika yang sederhana sehingga mudah dipahami. Rentang pembahasannya berkisar pada karakteristik ilmu hukum dan kaitan ilmu hukum dengan norma sosial, tujuan hukum dan masalah hak dalam hukum. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan berkaitan dengan berbagai pengertian elementer dalam hukum, dan perbedaan civil law dan common law serta ditutup dengan paparan ...

Buku ini berbicara tentang perkembangan peradilan agama di Indonesia khususnya pada era reformasi. Dibagi dalam enam bagian, tiga bagian pertama berbicara tentang pendahuluan dan reformasi hukum/konstitusi di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kekuasaan hakim dan peradilan agama, serta badan peradilan dan dinamika sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Bagian keempat dikhususkan bagi isu penyatuatapan badan peradilan: sejarah penyatuatapan, pro dan kontra yang menyertainya, dan kondisi ...