Kaitan antara pengadaan barang/jasa dan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktik rutin, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat multi-aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya. Pertama, hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang/jasa, di samping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, ...

Benarkah bekerjanya hukum pidana dan penerapannya datam peradilan pidana menimbulkan efek yang dikehendaki, berupa perlindungan bagi korban? Dalam upaya hukum ini mencakup berbagai persoalan untuk menjawab pertanyaan dan melaksanakan janji-janji hukum tersebut. Berdasarkan permasalahan bagaimana proses perlindungan korban, buku ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap korban atas bekerjanya lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana. Selain itu, menjelaskan ...

Referensi atau buku teks yang khusus membahas Hukum Tata Ruang masih sangat langka dalam dunia perbukuan di Tanah Air. Padahal, banyak program studi yang sangat membutuhkan buku teks ini, contohnya seperti Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, dan studi Landscape Architecture yang mulai populer di Indonesia. Penyusunan buku ini merupakan langkah awal dalam upaya memenuhi keperluan akan buku teks yang membahas hukum tata ruang pada lingkup akademik, baik untuk para dosen, mahasiswa, maupun bagi ...

Pemahaman yang baik—teori dan praktik—tentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling memengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum; setidaknya, perubahan hukum akan berdampak terhadap ekonomi pembangunan Memasuki ranah globalisasi menuntut perubahan legal ...

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan. Konsideran huruf c KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasionaldi bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang ...

Buku ini memaparkan pokok-pokok yang menjadi dasar untuk keseluruhan pelajaran ilmu hukum. Materinya telah disesuaikan dengan berbagai perkembangan terakhir dalam ilmu hukum karena hukum senantiasa berubah dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Buku ini merupakan referensi wajib dalam mata kulaih pengantar ilmu hukum yang mudah dipahami oleh mahasiswa dan bagi praktisi untuk mendapatkan pokok-pokok ilmu hukum. ...

Dalam buku ini dijelaskan oleh Penulis masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi peradilan yang disesuaikan dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan (BINDALMIN) yang selama ini diterapkan oleh Mahkamah Agung RI sejak 24 Januari 1991 terhadap empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001 /SK/ 1991. Pembahasan secara praktis mengenai hukum acara ...

Buku kecil ini ditulis adalah karena dorongan kebutuhan bahan rujukan yang penulis lihat sebagai kenyataan dalam studi dan perkuliahan, di mana dimensi politik dan hukum merupakan dua lahan disiplin ilmu, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kedua-duanya saling menunjang, terjalin berkelinda isi-mengisi, baik dalam rangka pembahasan secara teoritis maupun dalam rangka praktik lapangan, di semua forum keilmuan, lembaga pemerintahan dan instansi yang bersentuhan dengan sisi-sisi ...

Keadilan Hukum Waris Islam ...

Maraknya korupsi yang terjadi di tanah air menghambat pembangunan nasional dan menggerogoti keuangan negara. Bukan hanya itu, manajemen pemerintahan dan korporasi yang koruptif berdampak negatif terhadap minat investor di Indonesia. Walaupun berbagai tindakan represif telah dilakukan oleh para penegak hukum, urgensi pemberantasan manajemen koruptif perlu mendapat perhatian lebih. ...

Cakupan utama buku ini meliputi: manusia dan pengetahuan; filsafat, hukum, dan filsafat hukum; sejarah perkembangan filsafat; aliran dalam filsafat hukum; hukum dan moral; kerangka ilmiah etika profesi; hukum dan keadilan; serta hukum dan kebenaran. ...

Buku ini menyajikan penelitian hukum dalam bentuk, fungsi, dan karakteristik yang berbeda dari penelitian sosial lainnya seperti definisi, nilai penting, dan karakteristik, khususnya antara lain: fokus penelitian; pendekatan yang ada dan dapat digunakan; serta berbagai sumber penelitian baik primer maupun sekunder plus penelitian dalam bidang hukum internasional. Lebih dari itu dijelaskan pula bagaimana melaksanakan penelitian dalam langkah demi langkah, mulai dari pengidentifikasian fakta dan ...

Komentar Para Tokoh Hukum Indonesia 1.    Prof. DR. Moh. Mahfud MD, SH (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) "Mafia peradilan (Judicial corruption) sudah menjadi biasa dalam proses peradilan. Dr. R.H. Soetomo merasakan bahwa mencari keadilan itu tiaak muaah. Pengalamannya menembus belantara hukum, liku-likunya terlalu panjang, rumit dan melelahkan. Dengan tekad dan ketabahan yang aknirnva dimenangKannya meskipun sampai kini belum tuntas." 2.   ...

Buku ini memberi penjelasan yang menyeluruh tentang ruang lingkup dan aspek-aspek hukum dagang. Dibahas secara mendetail dan sistematis yang dituangkan dalam kalimat dan bahasa yang komunikatif sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan baik mahasiswa fakultas hukum S-1, S-2 sampai praktisi dan masyarakat yang ingin mengetahui hukum dagang. ...

Mendukung terbitnya buku ini. Penjelasannya sangat lengkap bahwa memang kita, Indonesia, berada di bawah telapak kaki yahudi AS. Dengan kondisional begitu, keharusan revolusi menjadi keniscayaan, maka hantam terus Gi!. Hariman Siregar Tokoh Malari 1974 Sangat baik dan dahsyat buku yang di tulis Bung ES ini untuk dibaca kaum muda yang masih bersih dan berani demi Indonesia lebih baik. Buku ini akan menjadi inspirasi segar untuk melawan kebodohan pengelola negara dan partai politik ...

Buku ini menyajikan analisis karakter hukum lelang sebagai suatu jual beli, yang memiliki karakter hukum khusus, yang selalu digunakan diantaranya dalam penegakan hukum, seperti penjualan barang jaminan bank, penjualan barang-barang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perolehan barang melalui penjualan lelang merupakan perolehan hak berdasarkan Pasal 584 yang paling sempurna, karena barang yang dijual telah melalui prosedur hukum mulai dari pengikatan kredit, pembebanan hak ...

Buku ini memberikan pengetahuan dasar, pengertian, dan pengantar dalam mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Perlu disadari bahwa belajar hukum dengan hanya menghafalkan pasal-pasal atau peraturan-peraturan saja tidaklah cukup. Arti pentingnya suatu peraturanhukum terletak dalam hubungannya yang sistematis dengan keseluruhan peraturan-peraturan hukum lainnya sehingga sistem hukum pun harus dipelajari. Peraturan-peraturan hukum itu tidak ada yang lengkap dan tidak semuanya jelas ...

Penerapan beban pembuktian yang ditentukan dalam perundang-undangan secara ketat dimaksudkan agar terhindar dari kesewenang-wenangan dari perilaku penguasa maupun hakin dalam penerapannya. Karena itu, dalam mencari keadilan dan kepastian huku, dalam falsafahnya berkeinginan untuk mengedepankan keadilan dan kepastian hukum sehingga tercapai tujuan yang lebih jauh dari setiap sistem peradilan, yakni mendekatkan keadilan yang sesungguhnya yang tercermin dalam putusan peradilan. Karena itu, rezim ...