Buku ini menguraikan perkembangan kehutanan di Indonesia; perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; ilegal logging dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); perlindungan hutan, hutan kota; gugatan perwakilan dan penyelesaian sengketa kehutanan; hukum perkebunan. ...

Legal officer memiliki peranan yang vital karena legal officer-lah yang mengurus semua dokumen, perizinan, serta permasalahan hukum yang terjadi dalam suatu perusahaan. Tanpa dokumen dan perizinan, perusahaan tidak mungkin beroperasi. Begitu pula jika terjadi permasalahan hukum, opersional perusahaan pasti akan terganggu. Buku ini bisa menjadi panduan bagi para legal officer dan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan. Dalam buku ini dijelaskan cara mengurus perizinan dan dokumen ...

Perkembangan terakhir menunjukan bahwa Pengadilan ternyata bukan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang tepat, terutama bagi kalangan pelaku bisnis. Pengadilan ternyata mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa memunculkan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan (Alternatif Dispute Resolution-ADR). Masyarakat berharap dengan menyelesaikan sengketa di ...

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi meliputi materi-materi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, dan proses persidangan mulai dari pengajuan permohonan, pembuktian, hingga pengambilan pulusan. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 sangat tergantung pada mekanisme prosedur beracara yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan berbagai Peraturan MK mengenai hukum acara. Dalam buku ini, Dr. Maruarar ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...

"A.M. Fatwa adalah salah seorang pimpinan DPR dan anggota MPR yang terlibat langsung dalam sidang-sidang yang menggodok perubahan pasal-pasal UUD 1945. Lebih dari itu, kini beliau juga adalah salah seorang pimpinan MPR yang secara internal membidangi Materi Kemajelisan dan Penanggung Jawab Internal Pelaksanaan Sosialisasi UUD 1945 Pasca Amandemen ke seluruh wilayah Nusantara. Artinya, buku ini ditulis oleh orang yang tepat dan berkompeten. Karenanya, ia selayaknya menjadi bacaan wajib ...

Materi apa saja yang paling menarik dan perlu disajikan da lam implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik? UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang berlaku pada tanggal 2.1 April 2008 dalam . implementasinya telah mengalami 2 (dua). peristiwa yang menarik perhatian publik. Pertama, Judicial Review (Uji Materi) ke Mahkamah Konstitusi Pasal 27 (3) yang dilakukan oleh pemohon Sdr. Eddy Cahyono, Nenda, Amrie. PBHI, AJl, LBH Pers, yang berdasarkan Putusan No. 2/PUU-VII/2009 MK - menyatakan ...

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Berarti hukum konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur serta mengandung sifat yang melindungi ...

Referensi dan literatur atau buku-buku yang mengangkat tema hukum bisnis sudah banyak beredar namun masih bersifat terlalu luas. Buku ini lebih spesifik karena khusus membahas “ruang lingkup hukum bisnis” di lndonesia. Berkembangnya polemik antara pokok bahasan "hukum bisnis" dan "hukum ekonomi", pada dasarnya berangkat dari ruang lingkup yang sebenarnya berbeda namun masih banyak pakar hukum yang menyamakannya. Karenanya, kadang-kadang kita menemukan istilah ...

Dibagi dalam enam bab, bahasan pada bab awal buku ini mengantarkan para pembaca untuk mengenal metode dan karakter ilmu hukum serta karakteristik penelitian hukum. Pembahasan kemudian bergeser ke arah pengidentifikasian isu hukum dan keberadaannnya dalam ...

Buku ini memaparkan peranan aspek-aspek global yang telah menimbulkan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan manusia, yang membawa dampak perubahan hukum dalam praktik (law in acttion). ...

Fokus pembahasan buku ini adalah sengketa di bidang perbankan syariah dengan pengkhususan bahasan pada lingkup dan kewenangan peradilan agama di bidang perbankan syariah dan prosedur formal penyelesaian sengketa. ...

Buku ini menjelaskan dengan uraian yang mudah dipahami tentang makna hukum, asal mula hukum serta sistemnya yang berlaku di Indonesia. Bagi kaum terpelajar buku ini dapat memandu pemahaman dan menunjukkan posisi hukum di dalam taksonomi ilmu, sedangkan bagi masyarakat awam buku ini dapat memberi bekal pengetahun populer tentang hukum dan menjadi panduan melangkah dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang konkret. Mohammad Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi ...

Buku ini menjelaskan dengan uraian yang mudah dipahami tentang makna hukum, asal mula hukum serta sistemnya yang berlaku di Indonesia. Bagi kaum terpelajar buku ini dapat memandu pemahaman dan menunjukkan posisi hukum di dalam taksonomi ilmu, sedangkan bagi masyarakat awam buku ini dapat memberi bekal pengetahun populer tentang hukum dan menjadi panduan melangkah dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang konkret. Mohammad Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi ...

Selain pembahasan yang sudah ada pada edisi sebe-lumnya, pada edisi revisi ini terdapat penambahan substansi, antara lain tentang UU Perikanan yang termasuk dalam Peradilan Khusus di Bawah Peradilan Umum; UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, UU No. 5 Tahu ...

Bahasan Utama buku ini antara lain: Tinjauan historis pengangkatan anak di Indonesia: evolusi hukum pengangkatan anak dari hukum kollonial hingga hingga perundang-undangan RI serta menurut hukum Islam; Tata cara pengangkatan anak: secara adat, melalui ...

Sistem tenaga kerja kontrak (outsourcing) sering menimbulkan perselisihan, terutama antara pengusaha dan pekerja. Hal ini disebabkan tenaga kerja merasa hak-haknya tidak terpenehui, sedangkan pengusaha merasa telah menjalankan semua kewajibannya. Dikemas dalam bentuk tanya-jawab, buku ini dapat membantu pengusaha dan pekerja kontrak untuk mengetahui peraturan/hukum tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga setiap perselisian dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini layak dijadikan pegangan ...

Buku ini adalah buku pertama yang membahas soal pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan hukum Islam secara komprehensif dan mendalam. Selain membahas berbagai materi hukum dan elaborasinya, penulis juga membandingkan ketentuan hukum positif di Indonesia (KUHP) dengan hukum Islam dalam hal pornografi/pornoaksi, serta usulan dan solusi penanggulangan isu ini dari perspektif hukum Islam. ...

Dunia Notaris dan PPAT merupakan perpaduan antara teori dan praktek, dalam tataran yang ideal antara teori dan praktek sejalan atau terkadang tidak saling sejalan, artinya tidak selalu teori mendukung praktek. Substansi buku ini menyajikan suatu pemikiran dalam dunia Notaris dan PPAT sebagai bekal dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan PPAT. Dunia Notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh atau dari ilmu hukum yang telah ada, tapi juga Notaris dan PPAT harus ...