Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara Indonesia adalah kota yang terus bertumbuh, khususnya di bidang pembangunan. Sebagai ibukota, Jakarta adalah salah satu destinasi investasi bagi para investor. Dalam kegiatan penanaman modal ataupun kegiatan berbisnis lainnya, pembelian/ perolehan tanah merupakan faktor krusial yang mendukung suatu kegiatan ekonomi suatu daerah atau negara. Seiring meningkatnya kebutuhan akan tanah di Jakarta, persaingan antar para investor atau pelaku bisnis pun ...

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksaaan hak dan kewajiban desa Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,dan pertanggungjawaban keuangan desa Penggunaan dana desa tahun 2019 difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia,peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan ...

Pengantar Hukum Indonesia merupakan salah satu mata kuliah penting yang dipelajari di Fakultas Hukum. Mata kuliah ini penting dipelajari karena memperkenalkan secara garis besar tentang hukum di Indonesia mulai dari sejarah, sistem, hingga pokok-pokoknya. Dengan mengikuti materi perkuliahan ini, mahasiswa-mahasiswi akan memperoleh gambaran yang jelas terkait hukum di Indonesia. Adapun buku ini menyajikan materi pembahasan tentang Pengantar Hukum Indonesia. Terdiri atas beberapa bab, buku ini ...

Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void atau void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat formal yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 ...

Paket Buku Pedoman Pemerintahan Desa & Pelaksanaan Undang Un Paket Buku Pedoman Pemerintahan Desa & Pelaksanaan Undang Undung Buku pedoman tentang desa beserta undang-undang desa yang sangat kompleks dan lengkap Paket berisi 5 buku yang berjudul Buku 1 : Undang-Undang Desa & Peraturan Pelaksanaannya Buku 2 : Pemerintah Desa & Badan Permusyawaratan Desa Buku 3 : Penyelenggaraan Desa & Badan Usaha Milik Desa Buku 4 : Keuangan Desa & Dana Desa Buku 5 : Administrasi Desa & Evaluasi ...

Pelayanan pencapil oleh instansi pelaksana Adminduk meliputi berbagai pencatatan peristiwa penting, yaitu kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Melalui pelayanan pencapil ini, negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status sipil atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh ...

Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini disusun guna melengkapi Buku 1, 2 dan 3 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang baru, mulai dari penganggaran, pedoman teknis, pengelolaan keuangan, pedoman pembangunan, kewenangan desa, pendampingan desa, BUMDes dan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Semoga dengan tambahan Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini dapat mempermudah ...

Sejak keluarnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya sejak bulan Juli 2018 lalu, Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan kebijakan pengadaan dengan melakukan banyak “simplifikasi” kebijakan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan bertujuan value for money. Ruang lingkup pengadaan pemerintah semakin diperluas yaitu dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai dengan ...

Buku Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis merupakan salah satu karya Dr. Asep N. Mulyana. Sebelumnya penulis telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia (2010), Kontrak Kerja Konstruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (2010), Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara (2014), Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik; Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (2016), ...

Saat ini orang berpikir serba kritis, termasuk di dunia medis. Pasien tidak lagi dijadikan sebagai objek dalam tindakan medis. Dalam kondisi yang demikian, dunia medis dituntut untuk lebih meningkatkan profesionalitas, kualitas, keterbukaan, yang mengarah kepada pelayanan prima. Tuntutan Hukum Malpraktik Medis memberikan sumbang saran terhadap tindakan medis, agar terhindar dari tindakan malpraktik dan sekaligus memberi infromasi kepada semua pihak baik masyarakat yang berperan sebagai pasien ...

Untuk mewujudkan pelayanan public yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sngat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui bersama oleh khalayak. Buku ini berisi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Keduanya sangat berperan dalam membentuk ASN yang mampu ...

Hukum (the Law) tidak melulu berarti kaidah dan asas hukum (legal substance) an sich, tetapi hukum pada hakikatnya juga adalah suatu teori, filsafat atau ilmu dalam dan di balik kaidah dan asas hukum. Hanya saja teori, filsafat dan ilmu dalam hukum sekalipun sui generis terhadap teori, filsafat, dan ilmu pada umumnya, namun teori, filsafat atau ilmu dalam hukum memiliki karakteristik yang istimewa. Cukuplah bagi orang hanya memahami hukum itu, mematuhinya dalam kehidupan sehari-hari dan orang ...

Pemilu di indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak perkembangan aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, kelembagaan, peserta dan pengawasan. Kerangka hukum pemilu sebagai prasyarat utama seharusnya dapat memberi landasan yang menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya tujuan dan asas-asas pemilu. ...

Gugatan adalah suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain, melalui pengadilan. Untuk membuat suatu gugatan yang baik tidaklah semudah seperti yang dibayangkan orang. Jangankan bagi orang awam di bidang hukum, para sarjana hukum yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pengacara atau advokat pun, sering kali masih mengalami kesulitan dalam membuat gugatan. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh pengalaman matang penulis selama menekuni profesi di ...

Peraturan Lengkap Fidusia (Uu Ri No.42 Th 1999) ...

Buku dengan judul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini, membahas tentang hak asasi manusia atas pekerjaan, perspektif hukum ketenagakerjaan, hubungan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban tenaga kerja/pengusaha, perlindungan hukum pekerja, perlindungan hukum pekerja berstatus outsourcing, keselamatan dan kesehatan kerja, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, hubungan industrial, serta ...

Pemahaman mengenai sejarah hukum merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian di bidang Ilmu Hukum. Sejarah hukum ini dimaksudkan supaya terdapat pandangan yang lebih luas tentang hukum, khususnya hukum yang sedang berlaku berdasarkan pada sejarah hukum. Penyelidikan jejak sejarah membebaskan kita dari prasangka dan memengaruhi kita untuk tidak begitu saja menerima apa adanya, melainkan harus menghadapinya secara kritis. ...

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarkat bernegara, bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarkat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan. Faktor- faktor sosial ...