| Soft Cover | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
241.
No Image Available
243.
| Soft Cover | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
KUHP Khusus:
Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam UU Pidana Khusus ...
246.
| Soft Cover | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Pengantar Hukum lnternasional karya Profesor Starke sudah sejak lama diakui sebagai sebuah buku standar yang menyajikan suatu tinjauan luas yang dapat dan menarik atas pokok permasalahan yang berkembang pesat dan yang manfaat praktisnya semakin meningkat di tahun-tahun terakhir ini. Edisi baru senantiasa berpegang pada tradisi penulisan ini, dengan mengambil manfaat dari pengalaman praktik yang luas dari penulis untuk menjadikan buku ini upto dote. Di antara beberapa perkembangan baru, buku ini ...
248.
No Image Available
249.
| Soft Cover | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut Ada sitilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana'. Isitilah ini, sering dipakai dalam perundang-undangan. Adanya perbedaan pendapat mengenai penggunaan kata "tindak pidana" atau "perbuatan pidana". Selain itu, ada beberapa unsur penting yang meski disepakati oleh seluruh sarjana, namun ...
250.
| Soft Cover | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Untuk mempermudah penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, perlu adanya buku yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menerapkan undang-undang tersebut. ...
251.
No Image Available
252.
| Soft Cover | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Sistem kaidah atau norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma-norma agama (religious norm), norma etika (ethical norm), dan norma hukum (legal norm). Ketiga sistem norma atau kaidah Itu timbul alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. ...
255.
| Soft Cover | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Apabila selama ini pembahasan APBN di parlemen cenderung lebih banyak ditijau dari perspektif Ilmu Ekonomi, sehingga model pendekatannya tentu lebih cenderung menggunakan perhitungan-perhitungan akuntansi, maka uraian dalam buku ini menampilkan analisis yang berbeda, yakni melihat aspek pembahasan APBN, khususnya hak budget parlemen dari sudut pandang demokrasi, prinsip checks and balance, dan tujuan bernegara.
(Prod. Dr. satya Arinanti, S.H., M.H., Guru Besar dan Ketua Pusat Studi Hukum ...
256.
| Soft Cover | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Pengertian penyelundupan, tidak termasuk penyelundupan manusia antarnegara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor impor barang jasa. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud Unites stated Customs an Border Protection, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang dan jasa, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia, tetapi yang ...
258.
| Soft Cover | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Awal dari rangkaAan peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah teijadi peristiwa pidana? Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan melalui upaya, yakni dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, mengumpulkan keterangan saksi-saksi, dan mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. ...




Keranjang






