Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset Tipikor tidak lepas dari tiga hal obyektif pemidanaan yaitu: Pemidanaan, Pemulihan aset, dan. Pencegahan, yang kesemuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diluar sistem Hukum Indonesia, upaya meningkatkan pemulihan Aset Tipikor perlu dilandasi ...

Berdiri pada alas Dasar Negara Pancasila sebagai Paradigma Kerja (acuan etika sekaligus penuntun visi misi ke depan), buku ini berusaha mencari bentuk baru dari sintesis milenial lampau dari para bapak ibu pendiri bangsa, utamanya Soekarno- Hatta, ke sintesis milenial kini. Dirangkum melalui tesis apa yang disebut ekonom “Mafia Berkeley” (Widjojo, dkk.) berdialog-kontras, dengan anti-tesis ekonom sosial “as UGM-IPB” (Mubyarto-Sajogyo), di mana Emil Salim—ekonom lingkungan hidup ...

Buku ini mengulas aspek-aspek prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu yang diawali dengan berbagai landasan pemikiran yang relevan sebagai basis konseptual atau teoretis untuk menopang eksistensi dan urgensi hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu. ...

Buku ini terkait hukum pidana lingkungan yang secara umum memuat lima hal. Pertama, fundamental hukum pidana yang berisi asas-asas yang berkembang di dalam hukum pidana lingkungan. Oleh karena hukum pidana lingkungan tidak dapat dilepaskan dari hukum administrasi, penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan bergantung kepada persyaratan atau kewajiban administratif yang ditetapkan oleh pejabat administrasi. Kedua, aspek hukum pidana dalam UU PPLH. Bagian ini secara khusus difokuskan pada tindak ...

PPAT memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal peralihan Hak Atas Tanah. Keberadaan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya referensi-referensi yang menjelaskan tentang siapa PPAT dan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangannya. Sampai dengan saat ...

Seorang perempuan diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat mengandung dan juga menyusui. Akan tetapi, dalam perjalanannya banyak pula perempuan yang mengalami berbagai persoalan pahit, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa hal penyebab adanya perilaku KDRT adalah jenis pekerjaan, kemandirian ekonomi, interpretasi ajaran agama yang keliru, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam buku ini dibahas mengapa akhirnya para korban KDRT (istri) ini justru menjadi penyebab pelaku ...

Buku kecil ini ditulis penulis pada usia lanjut dan sudah pensiun dari kegiatan belajar mengajar. Isi tulisan ini adalah paduan butir-butir penelusuran dan penalaran di bidang politik dan hukum, baik yang sifatnya teoritis-konsepsional, maupun yang praktis-operasional, dengan harapan kiranya bermanfaat, baik bagi pembaca yang sedang berstudi maupun yang aktif-operasional. ...

Paten sebagai konstruksi hukum yang melindungi invensi baru, mendukung tercapainya alur lingkup kreasi intelektual dan pembangunan penguasaan teknologi. Pembangunan budaya ‘mematenkan’ seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan kesadaran hukum ‘mematenkan’ yang tinggi dan mendapatkan teknologi baru, dengan inovasi dan perbaikan guna mewujudkan kemampuan penguasaan teknologi putra bangsa ini. Esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik dilihat ...

Materi yang dibahas dalam buku ini adalah perpaduan dari teori dan praktik pengadilan. Penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata dengan pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan banyak kesulitan, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam. Dalam buku ini dilampirkan pula contoh-contoh tentang cara mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan sita eksekutorial, serta contoh-contoh ...

Performance Based Contract/PBC atau Kontrak berbasis kinerja merupakan bagian dari trend pengembangan inovasi pengadaan barang/jasa. Meski aturan yang mengatur belum memadai, namun PBC bukan merupakan hal yang relatif baru di indonesia. Yang pasti, tidak seperti kontrak yang saat ini laairn digunakan dalam praktek pengadaan barang/jasa, PBC lebih merupakan jenis kontrak yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mengacu kepada aspek pemenuhan kinerja dari penyedia barang/jasa, yang aspeknya ...

Sistem Hukum, Globalisasi, Dan Keabsahan Kontrak ...

Dilengkapi : • UU RI No_ 10 Tahun 2015 • UU RI No. 30 Tahun 2002 • UU RI No. 20 Tahun 2001 • UU RI No. 31 Tahun 1999 • PP RI No. 43 Tahun 2018 • PP RI No. 14 Tahun 2017 • PP RI No. 103 Tahun 2012 • PP RI No. 63 Tahun 2005 • Perpres RI No. 54 Tahun 2018 • Perpu RI No. 1 Tahun 2015 ...

Buku ini membahasa dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama di praktikan dan di kembangkan serta di perbincangkan secara luas di negara negara yang menganut sistem common laaw, khususnya di amerika serikat dan inggris. ...

Buku ini memberikan uraian mengenai perkembangan dan kewenangan Pengadilan Agama secara lengkap dari mulai ketentuan umum pengadilan agama, sejarah peradilan agama, hingga ruang lingkup penerapan hukum perdata Islam di peradilan agama juga melengkapi buku ini, antara lain mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, serta perbankan syariah. Dinamika pembaharuan undang-undang yang ada di Pengadilan Agama juga dibahas dalam buku ini, baik setelah berlakunya ...

filsafat merupakan induk dari setiap ilmu, di samping juga Al-Qur’an dan Sunah, sehingga semua disiplin ilmu yang lain akan membutuhkannya sebagai landasan pijak. Demikian juga kajian ilmiah yang terdapat dalam buku Islam, akan ditemukan hakikat, seluk-beluk, dan sumber pengetahuan yang mendasarinya. Dengan demikian, buku ini tidak lepas dari kajian apa hakikat hukum Islam itu (ontologi),  bagaimana basis teoretis hukum Islam (epistemologi), dan tentu saja ilmu harus melingkupi ...

Buku ini pada tataran internasional menguraikan Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919 berkenaan dengan kedaulatan atas wilayah udara, penerbangan lintas damai, zona larangan terbang, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, sertifikat pendaftaraan dan kebangsaan pesawat udara, persetujuan terbang, keberangkatan dan pendaftaraan pesawat udara, larangan pengangkutan, komisi navigasi penerbangan internasional, praktik larangan terbang termasuk dampaknya, Konvensi Chicago 1944 berkenaan ...

Hukum Keperdataan memang merupakan hukum privat yang “mengatur” hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, malah “mengatur” pula hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum. Hubungan-hubungan ini bisa menimbulkan akibat hukum yang sudah diatur dalam Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai subjek hukum, persoon, yang “beragama” tentunya harus meyakini bahwa semua hubungan hukum yang dilakukannya “diperhatikan“ ...

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. ...

Dr. Asep N. Mulyere, S.H., M.Hurn, lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001), dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. ...

Wilayah Timur Tengah hingga sekarang merupakan kawasan yang tidak pernah surut dari berbagai jenis konflik, dengan faktor penyebab dan pemicu yang beragam. Konsekuensinya, wilayah ini menjadi pembuat, sekaligus penyebar, instabilitas ke berbagai penjuru dunia. Konflik-konflik di sana, yang diwarnai pertentangan antara kelompok-kelompok agama, etnik dan juga perebutan sumber daya alam dan penguasaan teritorial, tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme di masa lalu dan juga respons dunia, ...