Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif.   Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum ...

Kehadiran pendekatan ekonomi kepada hukum ini menjadi salah satu metode dan upaya memahami kompas hukum. Melalui cara dan dimensi yang berbeda, pendekatan ekonomi kepada hukum di dalam hukum dan ekonomi (Law dan Economics) dapat secara luas mencermati, menaraf, bahkan pada titik-titik tertentu melihat apa-apa saja yang dapat dianggap sebagai hukum. Untuk mempermudah proses pencermatan hukum melalui perspektif ini, dihadirkan beberapa contoh seperti pengesahan perkawinan homoseksual di ...

Berhukum di Indonesia tidak semata-mata harus memperhatikan faktor internal, yaitu segala sesuatu yang tengah berlangsung atau sudah terjadi di dalam negeri. Di luar itu, berhukum di Indonesia juga harus memperhatikan faktor eksternal, yakni semua hal yang saat ini tengah berlangsung atau sudah terjadi di dunia internasional. Lebih dari itu, berhukum di Indonesia harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, baik di dalam negeri maupun di dunia ...

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sitem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan undang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini ...

Begitulah hukum di Indonesia. Ibarat buku tabungan, kondisi hukum, negara, dan budaya di negeri ini seperti rekening dengan saldo yang pas-pasan. Tak seluruhnya gelap memang. Agak remang-remang, tetapi belumlah terang-benderang. Posisi Mahkamah Konstitusi, misalnya, segala putusan yang dikeluarkan lembaga ini kerap disanjung dan dibanggakan, lantaran ia menerobos kebuntuan hukum. Namun, oknumnya tergelincir pula pada korupsi. Akil Mochtar dan Patrialis Akbar adalah contoh yang �baik� dari ...

Buku ini mengkaji secara panjang lebar ruang lingkup proscs penanganan perkara pidana, yang membabas secara spesifik seputar proses penyelidikan dan penyidikan meliputi penjelasan secara singkat proses penanganan perkara pidana; pembuktian; tersangka,terdakwa; praperadilan; penyidikan; koneksitas; ketentuan khusus acara pidana; dan kejaksaan. ...

Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia. yaitu pengemballan keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restoratif sebagai alternatlf pendekatan represif atau retributif dalam menangani perkara tindak pidana ...

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967. namun. secara historis Indonesia memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam yang terjadi antara tahun 1975 ...

Buku ini memaparkan viktimologi dalam sistem hukum pidana meliputi permasalahanviktimologi dewasa ini; perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban; peranannegara dalam restarative /ustice; pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban; di sparitas pemenuhan hak saksi dan korban; penegakan hukum ...

Buku ini membahas kepailitan secara holistik. Dimulai dari sejarah hukum kepailitan, asas dan teori yang memben-tuknya, makna kepailitan dan insolvensi. Keadaan insolven akan dibahas secara mendalam dari perspektif praktik bisnis dan perspektif sistem hukum civil law dan common law dan bagaimana keadaan insolven dimaknai dalam hukum ke-pailitan yang berlaku saat ini Indonesia. Di samping itu, buku ini juga menguraikan tentang perbedaan antara kepai-litan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ...

Buku ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para Pembaca tentang hukum acara Pengadilan Niaga, baik dari segi teori maupun praktik. Sebagai buku petunjuk praktis (practical guide), pemaparan materi yang bersifat praktis lebih mendominasi dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi para praktisi hukum, baik di Pengadilan Niaga (Hakim Niaga, dan perangkat pengadilan: Panitera, dan seterusnya), para Advokat, Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum ...

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon izin. Melalui buku ini, semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan ...

Pemahaman mengenai hukum adat pertanahan atau hukum pertanahan adat merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian di bidang ilmu hukum. Bertitik tolak dari dua sistem hukum menurut cara pandang yang konvensional, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Hal itu disebabkan oleh karena dua lembaga hukum masyarakat (persekutuan) hukum adat (adatrechtsgemeeenscap) dan hak kolektif masyarakat (persekutuan) hukum atas tanah (bescikkingsrecht) yang dimasalahkan merupakan ...

Masalah pidana dan pemidanaan serta lembaga pemasyarakatan telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Disadari atau tidak, perkembangannya dewasa ini, baik dari sisi aturan perundang-undangan maupun dari sisi praktik penerapannya di lapangan, memperlihatkan suatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, sangat penting bagi mereka yang berminat dengan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan untuk terus mengikuti perkembangannya. ...

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 13 Oktober 2009. Pasal 202 undang-undang ini menyatakan, bahwa peraturan perundangan sebagai pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan, dan itu merupakan tugas yang berat bagi pemerintah karena begitu banyaknya peraturan pelaksanaan yang akan dipersiapkan. Mengingat luasnya ruang lingkup hukum kesehatan, maka dalam tahap awal buku ...

Buku ini membahasa Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Pennyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu, Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya, pedoman mekanisme hukum acara sidang etik, pembuktian,, dan putusan DKPP. Buku ini diilhami oleh pengalaman penulis yang sering kali diminta menjadi kuasa ...

Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Republik Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum, seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Rumusan ini dilandasi karena kehidupan setiap individu manusia takkan pernah lepas dari keterikatan hukum, untuk mentertibkan kehidupan yang bernorma harmonis dan sejahtera. Hukum dan masyarakat merupakan hal yang sulit dipisahkan. Kedua hal tersebut bagaikan berada dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi ...

Karya ini diangkat dari Kertas Kerja Perorangan PPRA LIII Lemhanas RI Tahun 2015 yang Penulis susun kembali dalam bahasa yang lebih lugas serta beberapa tulisan baru yang dirasakan aktual dalam kondisi penegakan hukum saat ini. Gagasan pokok yang hendak disampaikan dalam buku ini adalan pembaruan Kejaksaan harus berjalan dalam sebuah grand design yang bukan saja merupakan tanggung jawab jajaran Korps Adhyaksa, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta komponen masyarakat. ...

"Menyambut Tahun Bahari 1996, KRI Arung Samudera berlayar mengelilingi dunia dengan misi memperkenalkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Diawaki oleh 16 anggota TNI AL beserta 1 orang wartawan, kapal ini membelah lautan, menghadapi tantangan badai, dan membawa pulang piagam penghargaan yang membanggakan negara. Bentangkan Layar, Terjang Ombak, Tembus Badai mengisahkan seluruh perjuangan KRI Arung Samudera secara detail, mulai berangkat dari Jakarta dan singgah di 17 ...