Praktik Class Action Di Indonesia ...

Tindak pidana pers adalah kelompok tindak pidana mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum. Tersebar di KUHP dan di peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelesaian kasus pidana pers tidak bisa dipaksakan dengan UU Pers. Tindak pidana pers bukan lex specialis dalam UU Pers. Meskipun dengan alasan harus terlebih dulu menggunakan hak jawab dan usaha mediasi. Tidak menggunakan hak jawab atau mediasi bukan alasan peniadaan penuntutan. Hak jawab sekedar hak untuk ...

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum campuran yang berupa hukum agama, hukum umum, dan hukum adat yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia yang terdiri atas sistem hukum Eropa. Hukum sendiri adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi serta berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum karena segala kehidupan ...

Meskipun muncul berbagai pro dan kontra terhadap TRIP's Agreement, namun harus diakui bahwa kesepakatan WTO yang diikuti Indonesia sejak dua dasawarsa—melalui UU No. 7/1994—ini merupakan persetujuan yang paling komprehensif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam hal "perlindungan merek" sebagai bagian dari lndustrial Property Rights. Sejak disepakatinya komitmen global terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, berbagai delik hukum—Hukum Merek—yang ...

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh setiap orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, kriminologi, dan hak-hak asasi manusia, baik dia teoretisi seperti dosen, atau para praktisi seperti jaksa, hakim, pengacara, para pegiat dan pejuang hak asasi manusia, para mahasiswa bidang hukum, kriminologi dan politik, dan pihak-pihak lainnya yang berminat untuk bidang tersebut. Buku ini membahas secara mendalam tentang ketidakberdayaan tersangka, terdakwa, atau ...

Tugas hakim dalam pengadilan meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan juga menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal tersebut. Hakim harus bersifat aktif di dalam memeriksa dan juga menyelesaikan perkara perdata pada tahap pra persidangan atau tahap persiapan persidangan. Prinsip hakim bersifat aktif di dalam perkara perdata dimaksudkan dengan tujuan menjamin ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif. Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum Pidana ...

Peta yang menjadi petunjuk agar tidak tersesatdalam urusan kredit bank. —Elvyn G. Masassya, praktisi keuangan   Referensi wajib kami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pembaca situs hukumonline.com. … mudah dicerna dan dipahami. ―Amrie Hakim, S.H., Director News and Content HukumOnline.com * Anda memerlukan (tambahan) dana dari bank? Untuk membeli rumah, kendaraan, atau melanjutkan pendidikan? Ingin mengembangkan usaha? Atau, sedang dan akan mengerjakan ...

Memuat: Sejarah Dibentuknya Amandemen UUD Butir-butir Pancasila 7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Teks Proklamasi Lembaga Negara Indonesia Struktur Ketatanegaraan Struktur Pemerintahan Lembaga Tinggi Negara Komisi-komisi Negara Presiden dan Wakil Presiden yang Pernah Menjabat Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla Nawa Cita ...

Sejarah Dibentuknya Amandemen UUD Butir-butir Pancasila 7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Teks Proklamasi Lembaga Negara Indonesia Struktur Ketatanegaraan Struktur Pemerintahan Lembaga Tinggi Negara Komisi-komisi Negara Presiden dan Wakil Presiden yang Pernah Menjabat Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla Nawa Cita Jokowi-JK ...

Buku Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law) ini merupakan buku yang pertama yang menganalisis dan mengkaji tentang sistem hukum perdata yang berlaku di dunia. Buku ini menyajikan tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum, khususnya sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dengan sistem hukum perdata yang berlaku di negara lain. Negara-negara yang menjadi fokus perbandingan, yaitu pada sistem hukum perdata yang berlaku di Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Belanda, ...

Proses lahirnya hukum adat, sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normatif filosofis maupun sosiologis, tentunya tidak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi sumber pembentuknya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat. Sebagian kalangan dalam masyarakat beranggapan bahwa penerapan sistem Hukum Adat di Indonesia, kini telah tergerus oleh modernitas zaman. Padahal, perubahan yang terjadi berkenaan dengan Hukum Adat itu hanya sebatas instrumennya ...

Dalam hal perjanjian kontrak (hukum) sering terjadi apa yang disebut dengan ingkar janji atau tidak terlaksananya isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang tidak mudah dan bisa berlarut-larut: yang pada akhirnya bermuara kepada proses hukum di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Untuk mendapatkan kepurusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) membutuhkan rntang waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Bukuin menghadirkan ...

Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogianya bersikap, berperilaku, dan bertindak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat agar kepentingan hukumnya dan kepentingan hukum orang lain terlindungi. Kaidah hukum pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif yang berlaku menyeluruh mengenai penilaian atau sikap yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dijalankan sebagai hukum ...