Hukum Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan tindak pidana korupsi, karena Hukum Administrasi memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain daripada itu, Hukum Administrasi diharapkan pula dapat mencegah tindakan korupsi—dari aspek preventif dan represif—yang erat kaitannya dengan penggunaan wewenang oleh pejabat publik (birokrat) ...

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa (1 Set Isi Buku ...

Hukum Pidana Internasional Mengalami Perkembangan Yang Sangat Pesat Pasca-Perang Dunia Ii. ...

Amandemen UUD 1945 membawa pengaruh yang mendasar terhadap dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia dengan ditandai munculnya lembaga-lembaga negara baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UUD 1945. Pengaturan lembaga-lembaga negara tersebut menarik untuk dianalisis secara yuridis karena sekarang dari segi fungsi dan hierarkinya, lembaga-lembaga negara terdiri atas lembaga negara yang bersifat utama dan lembaga negara yang bersifat membantu atau penunjang (auxiliary). Buku ini memuat ...

Tujuan pemidanaan sejatinya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan dan ketertiban umum (publik). Hukum pidana memuat serangkaian peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnyayangdiancamdengan hukuman(siksa badan). Tindakan pidana diakibatkan oleh perbuatan atau sikap yang merugikan orang lain. Namun demikian, apakah perbuatan itu benar-benar merugikan orang lain atau tidak? Apakah perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatanyangdipidana? ...

Buku ini berisi aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. ...

Perusahaan-perusahaan berikut pernah lolos dari gugatan pailit, misalnya: PT Texmaco Jaya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Bianglala Metropolitan (operator bus Transjakarta), PT Asuransi Jiwa Buana Putra, dan lain-lain. Saat kita mendengar kata pailit atau kepailitan, satu hal yang tergambar dalam pikiran kita adalah suatu kondisi yang rumit dan serba kompleks. Pailit dalam hukum Indonesia diposisikan sebagai ultimum-remedium atau suatu "obat terakhir" darl kebuntuan atas debitur yang ...

  Buku Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus yang ada di angan Anda ini menyajikan berbagai aspek hukum perjanjian. Dibagi dalam empat bagian, dimulai dengan definisi perjanjian, akibat hukum yang ditimbulkan suatu perjanjian, dan kemudian dilanjutkan dengan analisa kreditur atas benda jaminan, keagenan, franchise, perlindungan konsumen, serta wanprestasi. Disusun sistematis dan komprehensif, karena itu buku ini tak hanya mengantarkan kita ke pemahaman mendalam tentangteori ...

BAGAIMANA dinamika dan pergolakan yang terjadi di newsroom stasiun-stasiun televisi milik “Keluarga Cendana” dalam pemberitaan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang sudah berlangsung tiga bulan, yang berakhir dengan lengser-nya Presiden Soeharto, Mei 1998? Jajaran redaksi Indosiar, RCTI, dan SCTV yang awalnya masih mencoba membela Soeharto lewat kebijakan pemberitaannya, akhirnya memberontak. Mereka pun ikut me­nyiarkan aksi­-aksi demonstrasi yang menyerang Sang ...

"Melalui kehadiran buku yang mengulas permasalahan tanah dan bangunan, dengan pembahasan rinci, dan dilengkapi direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, semoga dapat menjadi referensi untuk memperluas khazanah pengetahuan, serta pemahaman para pembaca. khususnya penyidik Polri dalam melakukan penegakan hukum dan hak-hak atas tanah di Indonesia." - Jenderal Pol. Timur Pradopo "Buku ini hadir untuk menambah referensi dan daya guna dalam konteks teknis ...

Tanggung jawab hukum pada perusahaan grup merupakan permasalahan utama dalam praktik perusahaan grup, ketika kerangka pengaturan bagi relasi induk dan anak perusahaan masih menggunakan hukum perseroan. Realitas bisnis perusahaan grup menunjukkan bahwa induk perusahaan menjalankan peran sebagai pimpinan sebtral yang mengendalikan anak-anak perusahaan guna mendukung tujuan kolektif sebagai kesatuan ekonomi. Sebaliknya, secara yuridis tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup tidak ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif. Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum Pidana ...

Kaitan antara pengadaan barang/jasa dan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktik rutin, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat multi-aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya. Pertama, hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang/jasa, di samping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, ...

Benarkah bekerjanya hukum pidana dan penerapannya datam peradilan pidana menimbulkan efek yang dikehendaki, berupa perlindungan bagi korban? Dalam upaya hukum ini mencakup berbagai persoalan untuk menjawab pertanyaan dan melaksanakan janji-janji hukum tersebut. Berdasarkan permasalahan bagaimana proses perlindungan korban, buku ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap korban atas bekerjanya lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana. Selain itu, menjelaskan ...

Buku ini disusun untuk mata kuliah Hukum Koperasi. Yang dibahas tidak hanya Hukum Koperasi, tetapi juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Buku ini membahas UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Isi buku ini: (1) Pendahuluan; (2) Landasan, Asas, dan Tujuan; (3) Fungsi , Peran, dan Prinsip Koperasi serta Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan; (4) Pembentukan dan ...

Referensi atau buku teks yang khusus membahas Hukum Tata Ruang masih sangat langka dalam dunia perbukuan di Tanah Air. Padahal, banyak program studi yang sangat membutuhkan buku teks ini, contohnya seperti Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, dan studi Landscape Architecture yang mulai populer di Indonesia. Penyusunan buku ini merupakan langkah awal dalam upaya memenuhi keperluan akan buku teks yang membahas hukum tata ruang pada lingkup akademik, baik untuk para dosen, mahasiswa, maupun bagi ...

Pemahaman yang baik—teori dan praktik—tentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling memengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum; setidaknya, perubahan hukum akan berdampak terhadap ekonomi pembangunan Memasuki ranah globalisasi menuntut perubahan legal ...