Tujuan dilakukan penulisan buku ini adalah untuk mengerti, mengetahui, dan memahami tentang Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, khususnya kepada kalangan akademisi baik dosen maupun mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Syari’ah, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di samping itu, secara umum dapat pula berguna bagi kalangan masyarakat umum dan kalangan profesi seperti praktisi hakim, jaksa, pengacara, panitera, notariat, dan lain sebagainya. Mengingat buku-buku ...

Sinopsis : Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sistem hukum acara pidana pada negara-negara civil ...

Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang sering digunakan oleh mahasiswa hukum, baik mahasiswa S-1, S-2, maupun S-3. Mengingat betapa pentingnya penelitian hukum normatif, maka mahasiswa perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni untuk melakukan penelitian hukum. Karenanya, di dalam kurikulum pendidikan tinggi Ilmu Hukum, matakuliah Metode Penelitian Hukum menjadi matakuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa yang mempelajari Ilmu Hukum. Bahkan, sebelum ...

Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aspek penting pada suatu organisasi,  termasuk dalam konteks pemerintahan. Tetapi dalam aspek ini juga berpotensi terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Untuk memahami isu inilah, dan untuk mencari jalan mengatasinya, maka buku ini hadir di hadapan pembaca. Buku ini dilengkapi dengan teori dan data-data terkini tentang suap dan gratifikasi sebagai salah satu tipologi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, daftar tersangka yang ...

Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan mencakup penerapan hukum perdata dan hukum Teori dan Aplikasinya di Indonesia pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Karena hukum kesehatan mencakup semua aturan hukum yang secara ...

Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia merupakan bagian yang strategis dalam menjaga martabat hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam rangka merealisasikan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Pada tahun 2014 penulis telah menulis buku tentang pengawasan badan peradilan di Indonesia,hanya saja pada saat ini banyak terjadi perubahan-perubahan mengenai lompatan besar di bidang digitalisasi. Oleh sebab itu buku ini mencoba menjelaskan perubahan di dunia ...

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia, merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Sementara itu, bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminal pun menunjukkan gejala yang sama dengan orang dewasa pada umumnya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ...

Buku Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia yang ada di tangan pembaca sekarang ini ditulis guna untuk menambah referensi dan pengetahuan semua lapisan masyarakat terutama bagi mahasiswa yang mempelajari Kapita Selekta Hukum Pidana. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari XIV bab yang terdiri dari: BAB I Kapita Selekta Hukum Pidana; Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking); Bab III Kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam Hukum Pidana; Bab IV Pertanggungjawaban Pidana; ...

Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat menjadi advokat yang benar-benar berkualitas dan profesional. Guna menunjang kebutuhan tersebut, buku ini menyajikan ilmu-ilmu praktik yang tidak umum diajarkan di Fakultas Hukum. Anda akan mempelajari teknik-teknik menyusun teori kasus atau arah pembelaan untuk persidangan, teknik bertanya kepada saksi atau ahli yang jitu (cross-examination), prinsip dan asas yang wajib dikuasai ...

Interpol adalah sebuah organisasi internasional di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan negara-negara. Tujuan organisasi ini adalah untuk melakukan kerja sama di bidang kepolisian yang lebih efektif dalam pemberantasan kejahatan internasional dan transnasional. Kejahatan internasional adalah kejahatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang terdiri dari : kejahatan genosida, kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang, dan ...

Pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu fase dari siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (manajemen aset). Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut dibutuhkan adanya barang maupun jasa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan pemerintah Buku ini disusun untuk mengisi ranah akademis maupun praktis terhadap adanya kebutuhan buku mengenai pengadaan barang dan jasa. Materi yang ...

Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia ...

Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, ...

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA Buku ini mengajak kita untuk memahami secara komprehensif, bagaimana perjuangan datam proses pemutihan lingkungan hidup dilakukan dalam teori dan praktik di peradilan, serta sejauh mana hakim di Indonesia dapat berperan datam proses tersebut melalui putusan yang dijatuhkannya. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Buku ini memberikan pengetahuan hukum secara teoretis dan praktis tentang ...

Dua topik yang dibahas dalam buku ini, korupsi dan terorisme mencerminkan politik hukum pidana yang celah dilaksanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Strategi preventif dan represif yang dibangun tidak hanya melalui Undang-Undang, tetapi juga kelembagaannya, KPK dan BNPT. Ide/gagasan penulis telah dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Terorisme. Di dalamnya telah diuraikan sejarah singkat perkembangan dua strategi tersebut ...

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). Demikian dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rechstaat disyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negaranya. Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia ...

Membuat pleidoi atau pembelaan dalam perkara pidana bukanlah suatu urusan yang mudah. Dalam hal pembuatan pleidoi, selain dituntut adanya sistematika berpikir, juga diperlukan penguasaan ilmu hukum ataupun ilmu sosial lainnya. Buku ini dapat digunakan sebagai penuntun guna mengatasi kesulitan dalam hal membuat pleidoi. Karena di dalamnya tidak saja memuat beberapa contoh pleidoi, dengan berbagai variasinya, namun juga menguraikan tentang bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh para ...

Suatu tulisan tentang apa itu Public Performance di dunia musik yang selama ini seringkali disalahartikan sebagai performing, padahal konvensi internasional tidak menyebutnya demikian, termasuk pula kita seringkali tidak dapat membedakan antara public performance dan yang non-public performance. Buku ini mencoba untuk menyederhanakan penjelasan tentang apa itu public performance, khususnya di dalam hukum Indonesia, tetap sesuai dengan hukum internasional tanpa menguraikan konvensi-konvensi ...

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh kandidat politik: persepsi nilai kandidat dan positioning. Dari aspek persepsi nilai, kandidat harus memiliki keunggulan daya saing, atribut politik, kualitas figur, dan brand name; dan dari aspek positioning, kandidat mesti memiliki keunikan, ciri khas, perbedaan dengan kandidat lain, kebaruan/inovasi dalam memimpin, dan karakter dinamis dalam memimpin. Jika dua aspek itu baik, maka akan berdampak positif terhadap keputusan pemilih. Buku berjudul ...