1. Teks Lagu Indonesia Raya 3 Stanza 2. Atlas dan profil lengkap Provinsi-provinsi di Indonesia 3. Profil dan susunan kabinet Indonesia mau Jokowi-Ma'ruf Amin 4. Sejarah Nusantara sejak tahun 400 M 5. Data Geografis Indonesia 6. Teks asli Proklamasi 7. Profil seluruh Presiden dan Wapres RI 8. Atribut Negara (dasar & lambang negara; Bendera Negara; Bahasa Negara; Lagu Kebangsaan) 9. Lembaga-lembaga Negara dan komisi-komisi negara 10. Tata Urutan perundang-undangan 11. Dekrit ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman mengenai Ukuran Dampak penting Keputusan Kepala Bapedal No: Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Soslal dalam Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak ...

Buku ini merupakan keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang disertai sanksi ketika seseorang melakukan usaha atau perdagangan. Dan semua hukum tersebut bersumber dari KUHD dan KUHPer.   ...

Kumpulan Undang-Undang Jaminan Sosial “TERPENTING & TERBARU”     · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Bagaimana jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan Anda, misalnya ...

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Penyederhanaan perizinan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Persyaratan investasi. Pekerja alih daya (outsourcing). Ketenagakerjaan dan perlindungan Waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti. UMKM. Pemutusan Hubungan Kerja ...

Peraturan Presiden No. 54/2010 merupakan produk hukum terkini yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini sangat penting karena menjadi acuan resmi yang menggantikan aturan yang selama ini berlaku yakni Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Keppres No. 80/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 ...

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 merupakan produk hukum yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam perkembangan terakhir kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres No. 70/2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, penyerapan anggaran negara, dan ...

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100juta. Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan Imigrasi dapat dipidana dengan pidana penjara ...

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi telah menjadi suatu budaya buruk yang merusak sendi kehidupan bernegara. Korupsi yang terjadi dalam berbagai segi telah mengancam upaya bersama demi tercapainya tujuan hidup bangsa. Lembaga pemerintah yang telah ada sebelumnya ternyata belum bertindak secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan UU no 30 tahun 2002 menjadi penting untuk diketahui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pihak yang ...

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka ...

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan ...