Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Penyederhanaan perizinan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Persyaratan investasi. Pekerja alih daya (outsourcing). Ketenagakerjaan dan perlindungan Waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti. UMKM. Pemutusan Hubungan Kerja ...

1. Teks Lagu Indonesia Raya 3 Stanza 2. Atlas dan profil lengkap Provinsi-provinsi di Indonesia 3. Profil dan susunan kabinet Indonesia mau Jokowi-Ma'ruf Amin 4. Sejarah Nusantara sejak tahun 400 M 5. Data Geografis Indonesia 6. Teks asli Proklamasi 7. Profil seluruh Presiden dan Wapres RI 8. Atribut Negara (dasar & lambang negara; Bendera Negara; Bahasa Negara; Lagu Kebangsaan) 9. Lembaga-lembaga Negara dan komisi-komisi negara 10. Tata Urutan perundang-undangan 11. Dekrit ...

Buku ini merupakan keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang disertai sanksi ketika seseorang melakukan usaha atau perdagangan. Dan semua hukum tersebut bersumber dari KUHD dan KUHPer.   ...

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 merupakan produk hukum yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam perkembangan terakhir kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres No. 70/2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, penyerapan anggaran negara, dan ...

Kumpulan Undang-Undang Jaminan Sosial “TERPENTING & TERBARU”     · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Bagaimana jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan Anda, misalnya ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman mengenai Ukuran Dampak penting Keputusan Kepala Bapedal No: Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Soslal dalam Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak ...

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100juta. Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan Imigrasi dapat dipidana dengan pidana penjara ...

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi telah menjadi suatu budaya buruk yang merusak sendi kehidupan bernegara. Korupsi yang terjadi dalam berbagai segi telah mengancam upaya bersama demi tercapainya tujuan hidup bangsa. Lembaga pemerintah yang telah ada sebelumnya ternyata belum bertindak secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan UU no 30 tahun 2002 menjadi penting untuk diketahui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pihak yang ...