Berhukum di Indonesia tidak semata-mata harus memperhatikan faktor internal, yaitu segala sesuatu yang tengah berlangsung atau sudah terjadi di dalam negeri. Di luar itu, berhukum di Indonesia juga harus memperhatikan faktor eksternal, yakni semua hal yang saat ini tengah berlangsung atau sudah terjadi di dunia internasional. Lebih dari itu, berhukum di Indonesia harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, baik di dalam negeri maupun di dunia ...

Buku ini membahas beberapa hal pokok dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup hal-hal seperti pengertian PNS,Kedudukan, Tugas, Serta fungsi PNS,  Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri, sistem Rekruitmen Pegawai Negeri, Sistem Penggajian dan Penghargaan Pegawai Negeri, Sistem Karier pegawai negeri, sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai negeri, dan sistem pemberhentian Pegawai negeri, serta berbagai persoalan di bidang kepegawaian. ...

Buku ini mengupas tuntas ketentuan mengenai Ormas dan Yayasan yang berlaku di Republik Indonesia. Harapannya, masyarakat dapat memahami prinsip berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerapkannya dalam organisasi maupun yayasan tempatnya beraktualisasi diri. ...

Mempelajari keuangan negara dengan hukum keuangan negara adalah dua hal yang berbeda. Apabila yang pertama disebutkan mempelajari aspek teknisnya, maka hukum keuangan negara mempelajari aspek legalistik atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mempelajari aspek atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka kita dapat mengerti dan memahami bagaimana mengatur pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, ...

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga negara Indonesia, baik dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan barang atau benda. Pada awalnya, hukum perdata Indonesia berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda (Burgerlijk Wetboek, biasa disingkat ...

Kehadiran lembaga kepailitan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai pengganti faillisment verordening Stb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No. 348 yang merupakan hukum kepailitan peninggalan hukum kolonial Belanda, sebenarnya bertujuan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang secara adil, pasti, cepat, terbuka dan efektif. Namun kenyataannya, saat ini tidak banyak kreditor ...

Buku ini diperuntukkan secara khusus untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perbankan Syariah yang dilengkapi hasil penelitian. Demikian pula teriring harapan agar setelah membaca buku ini pembaca dapat memahami penggunaan pengetahuan yang dipelajari tentang Hukum Perbankan Syariah. ...

Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013. Kehadiran buku ini diharapkan ...

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sitem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan undang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini ...

Monografi adalah rincian data dan statistik pemerintahan, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan kondisi geografis dari suatu wilayah. Penyusunan data profil desa meliputi kegiatan-kegiatan penyiapan instrumen pengumpulan data, penyiapan kelompok kerja profil desa, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, publikasi data profil desa. (Sumber: Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Edisi yang Disempurnakan) ...

Sejak tahun 2014 pengelolaan barang milik negara/daerah untuk pertama kali pengaturannya diatur melalui Peraturan Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemer-intah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan khusus untuk pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seiring dengan waktu PP No. 6 Tahun 2006 tentang ...

Akademisi dan pakar hukum d Indonesia sendiri melihat keanehan dalam PK yang diputuskan oleh MA. Atas dasar itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menggelar diskusi hasil eksaminasi atas putusan PK No. 97/PK/PID.SUS/2012 terdakwa korupsi BLBI Sudjiono Timan itu. 'Ini bukti dari para dekan hukum karena atas rasa kepedulian penegakan hukum. Salah satu eksaminasi dengan bentuk majelis yang sudah melalui rangkaian panjang' Detik.com, 14 Oktober 2016. Majelis Eksaminasi ...

Buku ini menandai suatu pemikiran atau cara pandang baru berdemokrasi. Apabila semula demokrasi hanya cenderung dimaknai sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat; dalam buku ini filosofi dogmatik-formalistis demokrasi itu memperoleh roh Pancasila. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat yang sudah dikenal mendunia sebagai the Indonesian Jurisprudence itu, demokrasi dogmatik-formalistis memperoleh makna baru menjadi demokrasi substansial. Bahaya mengerikan dari pemerintahan dari, ...

Amandemen Uud 1945 Nkri Harga Mati + Perppu Ormas - Sejarah Nusantara sejak tahun 400 M - Teks Asli Proklamasi - Profil seluruh Presiden dan Wapres RI - Atribut Negara (Dasar & Lambaga Negara, Bendera Negara, Bahasa Negara, Lagu Kebangsaan) - Lembaga-lembaga Negara dan Komisi - komisi Negara - Tata Urutan Perundang-undangan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Tritura - Supersemar - Perjanjian Sejarah - Peninggalan Sejarah di Indonesia - Lagu Wajib Nasional: dll ...

Buku ini mengkaji secara panjang lebar ruang lingkup proscs penanganan perkara pidana, yang membabas secara spesifik seputar proses penyelidikan dan penyidikan meliputi penjelasan secara singkat proses penanganan perkara pidana; pembuktian; tersangka,terdakwa; praperadilan; penyidikan; koneksitas; ketentuan khusus acara pidana; dan kejaksaan. ...

Undang-Undang Guru Dan Dosen (UU RI No.14 Tahun 2005) ...

Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia. yaitu pengemballan keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restoratif sebagai alternatlf pendekatan represif atau retributif dalam menangani perkara tindak pidana ...

Amandemen Standar Nasional Pendidikan (UU RI No. 32 Tahun 2013) - UU Lembaga Keuangan Mikro - UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 - UU Pangan tahun 2012 - UU Perkoperasian tahun 2012 - UU Kejaksaan tahun 2012 - UU Pendidikan Tinggi tahun 2012 - UU Pemilu tahun 2012 - Serta dilengkapi dengan pp no 19 tahun 2005. ...

Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masmg lembaga negara serta munculnya berbagal lembaga negara baru. Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Aashiddiqie, $.H., sebagal pakar hukum Tata Negara Indonesta, secara komprehensif menguralkan perkembangan dan konsolidasi lembaga ...