Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebab, melalui tahapan pembuktian, terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law ...

•Tujuan Pembelajaran •Profil Pelajar Pancasila •Kata Kunci •Nasihat •Kegiatan •Contoh Soal dan Pembahasan •Rangkuman •Refleksi •Uji Pemahaman •Praproyek ...

Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Buku yang dapat digunakan oleh mahasiswa S-1 Ilmu Hukum di seluruh Fakultas Hukum se-Indonesia ini, terdiri atas ...

Di era revolusi teknologi yang terus berkembang, konsep manajemen pengetahuan telah menjadi salah satu pilar penting bagi kesuksesan organisasi di seluruh dunia. Selama dua dekade terakhir, konsep ini bertransformasi dari sekadar pengelolaan informasi menjadi strategi bisnis vital yang menciptakan keunggulan kompetitif. Sebagai disiplin ilmu, manajemen pengetahuan berperan dalam mendorong penciptaan, pembagian, dan pemanfaatan pengetahuan di tingkat organisasi maupun perusahaan. Tujuan dari ...

Tujuan Pembelajaran, Profil Pelajar Pancasila,  Kata Kunci, Penerapan Budi Pekerti, Nasihat, Kegiatan, Contoh soal dan pembahasan, Rangkuman, Refleksi, Uji Pemahaman, Latihan Soal Akhir Bab, dan Uji Capaian Pembelajaran Praproyek,   ...

Hukum tata negara merupakan bagian penting dari sistem hukum yang dimiliki oleh setiap negara di dunia, baik negara-negara dengan tradisi hukum yang panjang maupun negara-negara modern yang lebih baru terbentuk. Meskipun demikian, formulasi hukum tata negara dan penekanan yang diberikan akan berbeda sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks masing-masing negara. Setiap negara, berdasarkan karakteristik sosial, politik, ekonomi, dan sejarahnya, akan mengembangkan sistem hukum tata negara yang ...

Kepandaian berargumentasi hukum menjadi kebutuhan dasar setiap sarjana hukum apa pun profesi yang diembannya termasuk mahasiswa hukum. Argumentasi hukum harus ditopang peran logika. Tidak ada argumentasi hukum yang tepat tanpa penguasaan logika dengan baik. Dua topik utama mengenai logika dan argumentasi hukum tersebut disuguhkan dalam buku ini. Memuat lima belas bab, dimulai dari pendahuluan, logika, logika sebagai disiplin ilmu, bahasa dan hukum, pengertian dan hukum, definisi dan hukum, ...

Swapraja di berbagai daerah di Indonesia masing-masing memiliki sejarah dan dinamikanya sendiri. Demikian juga pimpinan swapraja-swapraja yang memimpin saat itu, apa yang diputuskannya di masa itu akan membawa konsekuensi yang hasilnya bisa kita lihat pada saat ini. Bahkan beberapa swapraja memiliki catatan sejarah kelam dengan timbulnya revolusi sosial yang mengakibatkan begitu banyak korban, baik harta benda, kehormatan bahkan nyawa. Atas pertimbangan politik daerah swapraja oleh pemerintah ...

Sektor jasa keuangan di Indonesia telah berkembang pesat dan karena itu telah mengalami berbagai kemajuan, terutama sejak sektor ini menerapkan teknologi terkini untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Salah satu hal yang menarik untuk dipahami dan dikaji dalam konteks jasa keuangan ini adalah pada isu penyelesaian sengketa yang muncul dalam sektor ini. Buku ini membahas sejarah, perkembangan, dan regulasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di Indonesia. Buku ini dilengkapi ...

Pada dasarnya hukum bertugas menciptakan kepastian hukum agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah instrument di dalam sebuah negara. Hukum tanpa kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Buku ini disusun untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ...

Sengketa Jasa Keuangan: Tinjauan Atas Regulasi Hukum di Indonesia lahir dari semakin seringnya masyarakat menghadapi masalah dengan lembaga jasa keuangan. Salah satunya adalah praktik penarikan jaminan kredit oleh perusahaan pembiayaan atau debt collector yang kadang disertai ancaman dan tindakan yang meresahkan. Situasi ini menimbulkan banyak pengaduan dan menyoroti pentingnya aturan yang lebih tegas serta lembaga penyelesaian sengketa yang benar-benar berpihak pada kepastian hukum dan ...

Globalisasi pada sistem pembayaran membutuhkan pengumpulan data pribadi untuk memverifikasi keabsahan pembayaran. Tantangan yang sangat besar adalah bagaimana penyedia jasa pembayaran memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna, apalagi dengan fenomena peretasan data yang bahkan dapat dilakukan lintas batas negara. Perlindungan data pribadi pada diatur dalam berbagai tingkat peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun demikian, apakah pengaturan ini sudah cukup untuk ...

Buku ini disusun untuk membantu mempermudah para mahasiswa dan pembaca dalam mengkaji tema Pengujian dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Tujuan lain dari penulisan buku ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami undang-undang dan teknik penyusunannya. Dalam buku ini penulis membahas mulai dari pengertian dan landasan hukum pembentukan undang-undang; tahapan proses pembentukan undang–undang; pengujian perundang-undangan; asas, sumber, dan persidangan hukum acara mahkamah ...

Sinopsis : Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus, dipelajari dan menjadi salah satu mata kuliah dalam fakultas hukum di Indonesia. Ketentuan hukum pidana di luar KUHP tersebut tersebar di dalam dan di luar perundang-undangan yamg memuat ketentuan sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Hukum pidana di luar ...

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kualitas peraturan perundang-undangan tidak semata-mata ditentukan dari substansi atau materi yang baik tetapi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan juga mempunyai andil yang besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebaik apapun substansi atau materi peraturan perundang-undangan tidak akan sempurna apabila tidak dibarengi dengan penggunaan teknik ...

Sinopsis : Krisis ekologis bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan namun sudah menjadi realita kontemporer. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis untuk mengatasi persoalan ini. Buku ini dihadirkan sebagai referensi dan bahan kontemplasi mengenai isu-isu ekologis dan yuridis yang relevan dengan persoalan ini. Di sini dipaparkan berbagai spektrum pemikiran ekologi dan hukum dan dialektika dalam ranah hukum lingkungan pada umumnya dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ...

Buku ini mencoba menjawab kebutuhan untuk menyediakan literatur Hukum Islam yang relevan sesuai amanat kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan buku lain yang sejenis, buku ini disusun dengan memperhatikan cakupan materi minimal yang menjadi kesepakatan di antara Pengajar Hukum Islam Perguruan Tinggi Umum di Seluruh Indonesia, yang dikaitkan pula dengan karakteristik dari mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di Perguruan Tinggi Umum, perubahan paradigma pendidikan ...

Perbandingan ideologi politik Islam (muqāranah al-mażāhib fi al-siyāsah) adalah salah satu cabang ilmu politik Islam yang secara spesifik membahas pendapat para ahli politik dari berbagai mazhab tentang suatu masalah politik tertentu yang status hukumnya masih diperdebatkan dengan disertai dalil yang akan dibandingkan antara yang satu dan yang lainnya agar diperoleh kejelasan setelah didiskusikan secara ilmiah dan tematik, yakni pendapat mana yang memiliki dalil yang paling kuat dan paling ...

Standar ganda dalam putusan pengadilan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para pencari keadilan. Terlebih lagi pengadilan tersebut bernama Mahkamah Konstitusi yang menjadi “Guardian of the Constitution” yang tiap putusannya sangat berdampak bagi keadilan masyarakat luas. Namun akhir – akhir ini, kita dipertontonkan berbagai macam putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat tidak mengindahkan rasa keadilan kita sebagai masyarakat yang pada akibatnya dapat ...