Diversi sebagai cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia adalah suatu kenyataan yuridis-normativ.Sekalipun ada kesan yang terpatri secara terbatas peraturan perundang -undangan hanya memberlakukan pengguna institusi hukum pidana itu untuk perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana,namun ada gagasan kemungkinan penggunaannya diperluas. Dimaksudkan dengan gagasan perluasan penggunaan atau utilisasi Diversi,yaitu bahwa cara penyelesaian perkara yang menggunakan Diversi ...

Bagaimana Indonesia menetapkan undang-undang untuk ketenagakerjaan? Buku ini berisikan himpunan peraturan perundang-undangan republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya disertai peraturan yang terkait. - Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan - Penjelasan atas undang-undang RI nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh - Undang-undang RI nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian ...

Buku Perundang-Undangan ini berisikan materi sebagai berikut : 1. Amandemen UU Pilkada Gubernus, Bupati, dan Walikota 2016 2. Amandmeen UU Pemda 2015 3. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 4. UU Perasuransian 2014 5. UU Aparatur Sipil Negara 2014 6. Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 7. UU Hak Cipta 2014 8. UU kelautan 2014 9. UU Perkebunan 2014 10. UU Konservasi Tanah dan Air 2014 11. UU Hukum Disiplin Militer ...

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Untuk melakukan penelitian di bidang hukum pun diperlukan metodologi penelitian khusus hukum. Bahan bacaan dalam bentuk buku mengenai penelitian hukum normatif, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonega, masih terbatas jumlahnya. Berbeda dengan buku-buku yang ada ...

Buku yang ada di hadapan Anda ini adalah buku yang memuat berbagai peraturan dan keputusan perundang-undangan negara kita tentang undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum acara pidana. Memahami dan menaati isi buku ini adalah kewajiban setiap warga negara yang baik dan taat serta sadar hukum. Dengan memahami dan mengamalkannya, berarti kita telah menjadi warga negara yang baik dan "melek hukum". ...

Buku ini terdiri atas 13 bab yang berisi pendahuluan, sengketa lingkungan, wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, tanggung gugat pemerintah dalam pengelolaan lingakungna yang menyebabkan pencemaran lingkungan, objek gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara, ganti kerugian dalam gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara, pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara, pembaharuan hukum penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan administratif ...

Hukum kewarisan yang dibahas dalam buku ini adalah hukum kewarisan Islam yang ditetapkan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas mempunyai susunan masyarakat bilateral, selain dari pada patrilineal dan matrilineal. Adapun hal-hal yang dibahas antara lain ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang waris, cara pembangian dan penyelesaian waris, orang-orang yang berhak mendapatkan waris, pembahasan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ewarisan dari sudut pandang Kompilasi Hukum ...

Konsep mengenai waris dan apa sebenarnya hukum waris, khususnya waris Islam, mendapatkan ujiannya dalam praktik pembagian dan penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat. Konsep dan hukum yang sudah dianggap baku, ternyata dalam praktiknya dapat dimusyawarahkan, bersifat cair, dan mendapatkan makna baru. Pemaknaan tentang waris sangat beragam, tidak hanya karena hukumnya beragam, tetapi juga budaya, sistem pemaknaan,  kelas yang beragam, dan juga perspektif gender. Realitas ...

Sinopsis buku: " Potret Perempuan Muslim Progresif di Indonesia".     Buku ini ditulis dengan sepenuh keterlibatan dalam gerakan perempuan komunitas Muslim, mulai dari komunitas kecil di kawasan IAIN Ciputat pada akhir 1980an, hingga diadopsi menjadi kebijakan negara sebagai mainstreaming gender. Tak pernah diduga, ide ternyata mempunyai kakinya tersendiri, hingga menjadi produk kebijakan negara seperti Undang-undang Perlindungan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Susunan Kabinet Kerja 2014-2019, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, Profil Kementerian Kabinet Kerja, Lembaga Setingkat Menteri, dan Profil lengkap Presiden dan wakil Indonesia dari masa ke masa. ...

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan hak asasi manusia. Hukum pidana Indonesia dibuat pada zaman penjajahan Belanda sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Di samping itu, hukum pidana Indonesia juga tidak sesuai sosiologis saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Buku Pembaruan Hukum Pidana Indonesia ini membahas tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia dalam berbagai ...

Pada tahun 2014,DPR memformulasi undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota.undang-undang ini mencoba menjawab berbagai kritik dan gugatan atas praktik pemilukalda langsung yang telah bertahan selama lebih dari satu dekade dengan cara shortcut mengembalikan pemilihan kepala daerah ke pangkuan DPRD dan memperkenalkan terminogi uji publik calon kepala daerah. ...

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna mefindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kernudian ditetapkan Undang-Undang R1 Nornor 35 Tahun 2014 tentang Penthahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhndungan ...

Buku ini adalah karya yang mengartikulasikan beberapa ide mendasar dari pemikiran Bentham. Dalam karya ini, ia mengulas secara rinci filsafat hukum dan filsafat moral Bentham di bidang hukum. Buku ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian. Bagian pertama : Prinsip-prinsip Legislasi, terdiri dari 13 BAB. Dan bagian kedua: prinsip-prinsip Hukum perdata, terbagi ke dalam 3 seksi dan terdiri dari 29 Bab. Bagian ketiga: Prinsip-prinsip hukum pidana, terbagi ke dalam 4 seksi yang terdiri dari 63 bab. ...

Proses pembuatan perjanjian internasional di Indonesia umumnya kurang mendapat apresiasi selayak pentingnya sifat "standard setting" yang merupakan esensi perjanjian internasional. Buku ini akan sangat membantu pembacanya memahami liku-liku proses pembuatan perjanjian internasional, termasuk ratifi kasinya jika diperlukan. Pemahaman yang baik oleh para "stakeholders" lebih memastikan kepentingan Nasional yang harus dicapai melalui perjanjian itu terjamin dari segi politik dan keamanan, ...

Isi buku ini cukup menarik dan komprehensif karena berisi kajian yang membahas teori hukum tata ruang secara umum, hubungan penataan ruang dengan hukum tanah dan lingkungan hidup, hukum perizinan, kerjasama antar daerah, dan peranan swastra dalam penataan ruang. ...

Di negara mana pun, konstitusi ekonomi merupakan perangkat peraturan tertinggi yang menjadi dasar setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi mengatur sejak soal penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dan perusahaan negara dalam kegiatan usaha. Selain merupakan konstitusi politik, UUD 1945 sesungguhnya juga sebuah konstitusi ekonomi. Ia merupakan rujukan utama dalam setiap kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, serta kegiatan usaha. ...