Hukum Agraria Indonesia Edisi Kedua Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk merombak dan memperbarui hukum agraria lama. Dasar-dasar hukum bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional serta kepastian hukum dan haknya tercantum dalam undang-undang ini. Dengan lahirnya UUPA, hukum tanah warisan Hindia Belanda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata mengenai benda (khusus tanah), Agrarische Wet, dan peraturan pelaksanaannya ...

Pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) berlaku secara efektif, atau tiga tahun tahun sejak disahkan pada 2 Januari 2023 yang lalu. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP Lama yang merupakan salinan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang telah berlaku di negeri kita sejak 1918. Dengan berlakunya KUHP Nasional itu secara resmi KUHP berbahasa Indonesia digunakan, setelah sebelumnya kita hanya menggunakan KUHP terjemahan dari WvS. KUHP Nasional ini juga ...

Buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kekuasaan penuntutan dengan membahas teori sistem peradilan pidana yang disertai dengan eksistensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, juga sistem peradilan di negara Singapura dan Hongkong secara ringkas, kemudian juga membahas single prosecution system yang disertai dengan kedudukan dan peran Kejaksaan dalam sistem tersebut. Selain itu, juga membahas eksistensi tiga kamar kewenangan penuntutan yang berada pada ...

Buku ini membahas hal hal yang sangat penting terkait dengan permasalahan manusia yakni kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Buku ini mengantarkan pembaca pada sejarah awal mula kriminologi, mazhab dalam kriminologi, studi terkait kriminologi di Indonesia, berbagai teori kriminologi baik dari perspektif biologi, psikologi, maupun sosiologi. Selain itu, teori-teori dari perspektif kritis dan radikal serta perkembangan terbaru/ kontemporer dalam kriminologi ...

Dalam sejarah perjalanan umat manusia, konstitusi telah menjadi tonggak utama dalam membentuk peradaban politik yang beradab. Dari piagam kuno seperti Magna Carta tahun 1215 hingga UUD 1945 di Indonesia, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga perwujudan aspirasi rakyat untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak dasar. Namun, pemahaman terhadap konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konsep yang lebih luas, yakni konstitusionalisme. Di sinilah letak pentingnya buku ini: ...

dan Penting juga untuk mengakui bahwa perjalanan menuju negara hukum yang berkeadilan bukanlah tugas yang mudah atau cepat. Diperlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan membangun sistem hukum yang adil dan inklusif bagi semua. hukum, Buku ini mencoba membahas berbagai aspek penting: mulai dari pengertian dan prinsip dasar negara hukum, sejarah perkembangannya, dinamika penegakan hukum dan ...

Tindak pidana terhadap keamanan negara sudah diatur dalam KUHP Lama yang terkait dengan makar, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara (Pancasila). Namun, pembahasan tersebut masih cukup terbatas dalam hal pengaturan dan penerapan ancaman yang lebih luas terhadap keamanan negara. Oleh karena itu, KUHP Baru hadir untuk mengatur dan menyempurnakan pembahasan mengenai tindak pidana tersebut. Buku Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara mengulas ...

Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebab, melalui tahapan pembuktian, terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law ...

Menghadirkan pembahasan mendalam tentang sejarah hukum Indonesia, mulai dari era Hukum Adat, periode kolonial, hingga masa pasca-kemerdekaan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang akar dan evolusisistem hukum Indonesia.   ...

Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Buku yang dapat digunakan oleh mahasiswa S-1 Ilmu Hukum di seluruh Fakultas Hukum se-Indonesia ini, terdiri atas ...

12 Hukum Alam Semesta (12 Laws of the Universe) adalah prinsip-prinsip universal yang tak terlihat, tanpa batas, dan abadi, yang mengatur seluruh alam semesta. 12 hukum ini meliputi: Hukum Kesatuan Ilahi, Hukum Vibrasi, Hukum Tarik-Menarik, Hukum Korespondensi, Hukum Tindakan, Hukum Sebab-Akibat, Hukum Kompensasi, Hukum Transmutasi Energi yang Abadi, Hukum Relativitas, Hukum Polaritas, Hukum Irama, dan Hukum Gender. Memahami 12 hukum ini membantu Anda menjalani kehidupan secara optimal, dan ...

Dalam era globalisasi, kejahatan tidak lagi mengenal batas negara, sehingga fenomena kejahatan transnasional makin mengancam stabilitas global dan menguji batasan hukum negara, termasuk Indonesia. Buku Hukum Pidana Transnasional hadir dengan menyajikan berbagai pembahasan kejahatan transnasional berdasarkan penggabungan hukum pidana domestik, hukum pidana negara asing, dan hukum internasional. Hal itu bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan transnasional. Sebagai panduan ...

Hukum tata negara merupakan bagian penting dari sistem hukum yang dimiliki oleh setiap negara di dunia, baik negara-negara dengan tradisi hukum yang panjang maupun negara-negara modern yang lebih baru terbentuk. Meskipun demikian, formulasi hukum tata negara dan penekanan yang diberikan akan berbeda sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks masing-masing negara. Setiap negara, berdasarkan karakteristik sosial, politik, ekonomi, dan sejarahnya, akan mengembangkan sistem hukum tata negara yang ...

Buku ini ditulis untuk menjadi bahan ajar yang sistematis dan aplikatif bagi mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding Pajak. Penyusunannya diselaraskan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga dapat digunakan secara luas oleh institusi pendidikan pada umumnya sebagai referensi standar nasional dalam pengajaran. Buku ini tidak hanya menyajikan aspek teoretis dan normatif, tetapi juga menggambarkan realitas hukum dan ...

Jutaan orang yang produktif telah menjadi lebih sukses dengan memahami fakta sederhana bahwa 80% hasil berasal dari 20% usaha. Anda hanya perlu mengidentifikasi upaya 20 persen yang membuahkan hasil 80 persen. Prinsip 80/20 memperlihatkan caranya. Buku ini adalah edisi yang diperbarui dari karya Richard Koch yang laris terjual sebanyak jutaan eksemplar di seluruh dunia. Cara kerja Prinsip Pareto diungkapkan secara sistematis dan praktis. Optimalkan prinsipnya untuk meningkatkan produktivitas ...

Adanya KUHP nasional bagi Penulis, suka-tidak suka, mau-tidak mau harus merevisi buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Kini lebih dari 6 tahun, buku tersebut sudah out of date setelah KUHP nasional disahkan sehingga menjadi kewajiban intelektual untuk merevisi buku tersebut dan pada awal tahun 2024 terbitlah buku dengan judul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Struktur buku ini yang terdiri dari 10 bab tidak mengalami ...

Buku yang berjudul Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini berisi mengenai aspek-aspek hukum kepailitan mulai dari teori hukum kepailitan, pengaturan kepailitan di dalam hukum positif di Indonesia, sampai pada praktik penerapannya di peradilan niaga. Sehingga, buku ini dapat dijadikan sebagai buku teks di bidang hukum kepailitan bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah hukum kepailitan, dapat pula dijadikan referensi bagi penegak hukum kepailitan seperti hakim ...

“Meskipun buku ini bukan terbitan dari kementerian, bisa saya katakan isinya sejalan dan mencerminkan visi dan misi bangsa Indonesia yang inin menggapai kemajuan dengan seizin-Nya.  Selamat untuk Bung Candra Darusman dan Agung Wibowo atas karya yang diharapkan dapat mendorong generasi muda mewujudkan cita-cita kita bersama.” Agus Kartasasmita Menteri Perindustrian Republik Indonesia   “Ada kecemburuan saya kepada Candra Darusman dan Agung Setiyo Wibowo. Kemampuannya ...

Hak Menguasai Negara (HMN) adalah hak atau kewenangan yang diberikan kepada negara oleh konstitusi dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan selanjutnya diterjemahkan dalam UUPA. HMN dalam UUD 1945 tidak dimaknai negara sebagai pemilik tanah (staatslands eigendom), sebagaimana konsep penguasaan tanah di masa kolonial yang dikenal dengan  domein verklaring. Namun, HMN dimaknai secara luas ...