Buku ini berisi aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. ...

Kebanyakan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pengadilan Agama 'tersembunyi' dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut hukum merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pada umumnya, perenffpuan korban KDRT yang datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir ...

Semula tulisan ini terinspirasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggai 17 Februari 2012 yang berkaitan dengan permohonan yudicial revieuw terhadap ketentuan Pasat 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai status anak luar kawin terhadap Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh seorang perempuan berinisial Mcc. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa anak yang ...

Setelah membaca buku ini, saya seperti mendapatkan vitamin dan darah segar dalam menjalankan profesi saya sebagai advokat. Buku ini sangat bermanfaat, baik bagi pelaku usaha penyedia barang/jasa konstruksi, konsultan perencana/pengawas, pengguna jasa, terutama bagi para advokat yang ingin menggeluti bidang hukum pengadaan barang/jasa. - Andreas Wibisono, S.H., Konsultan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi & Persaingan Usaha dan Managing Partner Law Firm Andreas Wibisono, S.H. & ...

Perusahaan-perusahaan berikut pernah lolos dari gugatan pailit, misalnya: PT Texmaco Jaya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Bianglala Metropolitan (operator bus Transjakarta), PT Asuransi Jiwa Buana Putra, dan lain-lain. Saat kita mendengar kata pailit atau kepailitan, satu hal yang tergambar dalam pikiran kita adalah suatu kondisi yang rumit dan serba kompleks. Pailit dalam hukum Indonesia diposisikan sebagai ultimum-remedium atau suatu "obat terakhir" dari kebuntuan ...

  Buku Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus yang ada di angan Anda ini menyajikan berbagai aspek hukum perjanjian. Dibagi dalam empat bagian, dimulai dengan definisi perjanjian, akibat hukum yang ditimbulkan suatu perjanjian, dan kemudian dilanjutkan dengan analisa kreditur atas benda jaminan, keagenan, franchise, perlindungan konsumen, serta wanprestasi. Disusun sistematis dan komprehensif, karena itu buku ini tak hanya mengantarkan kita ke pemahaman mendalam tentangteori ...

Kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia (the creation of human mind) merupakan kekayaan intelektual manusia yang wajib dilindungi. Kekayaan intelektual ini mendapatkan hak yang kemudian disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi para pemilik intelektual dalam hak yang cukup eksklusif. Hak eksklusif tersebut berupa peraturan terhadap pelanggaran intelektual. Lantas, kekayaan intelektual apa ...

Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (superpower). Hal ini dianggap membahayakan karena berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang berkuasa. Untuk menyelamatkan kepentingan rakyat maka dilakukanlah amandemen terhadap beberapa pasal UUD 1945. Sehingga, kedudukan beberapa lembaga negara kemudian berubah, lembaga negara seperti DPA dihapuskan dan lahir beberapa ...

Hampir setiap hari, ingar-bingar berbagai skandal hukum para pejabat di negeri ini menghiasi pemberitaan media. Segelintir elite politik dan penegak hukum semakin menanggalkan integritas moral demi keuntungan pribadi. Lalu, bagaimana dengan nasib rakyat, terutama rakyat miskin, yang berjuang untuk mendapatkan keadilan hukum? Sudah bukan rahasia, meski rakyat miskin berada di posisi yang benar menurut hukum, hal itu tidaklah cukup. Masih diperlukan kapasitas dan faktor-faktor lainnya, seperti ...

Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tidak lepas dari permasalahan hukum karena kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan maupun terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga. Di samping itu permasalahan hukum yang terjadi sering tidak terselesaikan secara baik karena kesiapan dan profesionalisme para pelaku Penyelenggara Pemilu, ...

Sempitnya ruang lingkup pengaturan undang-undang menyangkut persoalan ketidakhadiran dalam proses berperkara telah menimbulkan banyak masalah di dalam praktik persidangan perkara perdata, khususnya dalam perkara-perkara yang mengandung sengketa (contentiosa). Undang-undang hanya mengatur mengenai ketidakhadiran pihak penggugat hanya dalam Pasal 124 HIR/148 RBg saja, sedangkan terhadap ketidakhadiran pihak tergugat hanya diatur oleh Pasal 125-129 HIR/149-153 Rbg, sehingga tidak heran jika ...

"Melalui kehadiran buku yang mengulas permasalahan tanah dan bangunan, dengan pembahasan rinci, dan dilengkapi direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, semoga dapat menjadi referensi untuk memperluas khazanah pengetahuan, serta pemahaman para pembaca. khususnya penyidik Polri dalam melakukan penegakan hukum dan hak-hak atas tanah di Indonesia." - Jenderal Pol. Timur Pradopo "Buku ini hadir untuk menambah referensi dan daya guna dalam konteks teknis ...