An essential gateway to understanding Indonesia’s bold step toward sovereign criminal justice reform. Indonesian Criminal Code (KUHP) – New Regulation provides the first full English version of Indonesia’s newly enacted criminal code, a groundbreaking reform that replaces the colonial era Wetboek van Strafrecht. This book is essential for legal professionals, academics, students, and interna- tional institutions who seek to understand the foundation of Indonesia’s ...

English lessons in Higher Education are means to provide a brief understanding for students to be able to understand important terms that are often used in their respective scientific disciplines. Furthermore, students are expected to be able to understand readings, vocabulary and do simple speaking related to their field of knowledge. This book describes material on the study and basic legal terms that students must master in law English courses. This book provides reading text, vocabulary, ...

Pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) berlaku secara efektif, atau tiga tahun tahun sejak disahkan pada 2 Januari 2023 yang lalu. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP Lama yang merupakan salinan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang telah berlaku di negeri kita sejak 1918. Dengan berlakunya KUHP Nasional itu secara resmi KUHP berbahasa Indonesia digunakan, setelah sebelumnya kita hanya menggunakan KUHP terjemahan dari WvS. KUHP Nasional ini juga ...

Buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kekuasaan penuntutan dengan membahas teori sistem peradilan pidana yang disertai dengan eksistensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, juga sistem peradilan di negara Singapura dan Hongkong secara ringkas, kemudian juga membahas single prosecution system yang disertai dengan kedudukan dan peran Kejaksaan dalam sistem tersebut. Selain itu, juga membahas eksistensi tiga kamar kewenangan penuntutan yang berada pada ...

Buku ini membahas hal hal yang sangat penting terkait dengan permasalahan manusia yakni kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Buku ini mengantarkan pembaca pada sejarah awal mula kriminologi, mazhab dalam kriminologi, studi terkait kriminologi di Indonesia, berbagai teori kriminologi baik dari perspektif biologi, psikologi maupun sosiologi. Selain itu, teori-teori dari perspektif kritis dan radikal serta perkembangan terbaru/ kontemporer dalam kriminologi ...

Dalam sejarah perjalanan umat manusia, konstitusi telah menjadi tonggak utama dalam membentuk peradaban politik yang beradab. Dari piagam kuno seperti Magna Carta tahun 1215 hingga UUD 1945 di Indonesia, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga perwujudan aspirasi rakyat untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak dasar. Namun, pemahaman terhadap konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konsep yang lebih luas, yakni konstitusionalisme. Di sinilah letak pentingnya buku ini: ...

dan Penting juga untuk mengakui bahwa perjalanan menuju negara hukum yang berkeadilan bukanlah tugas yang mudah atau cepat. Diperlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan membangun sistem hukum yang adil dan inklusif bagi semua. hukum, Buku ini mencoba membahas berbagai aspek penting: mulai dari pengertian dan prinsip dasar negara hukum, sejarah perkembangannya, dinamika penegakan hukum dan ...

Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebab, melalui tahapan pembuktian, terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law ...

Menghadirkan pembahasan mendalam tentang sejarah hukum Indonesia, mulai dari era Hukum Adat, periode kolonial, hingga masa pasca-kemerdekaan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang akar dan evolusisistem hukum Indonesia.   ...

Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi.  Buku yang dapat digunakan oleh mahasiswa S-1 Ilmu Hukum di seluruh Fakultas Hukum se-Indonesia ini, ...

12 Hukum Alam Semesta (12 Laws of the Universe) adalah prinsip-prinsip universal yang tak terlihat, tanpa batas, dan abadi, yang mengatur seluruh alam semesta. 12 hukum ini meliputi: Hukum Kesatuan Ilahi, Hukum Vibrasi, Hukum Tarik-Menarik, Hukum Korespondensi, Hukum Tindakan, Hukum Sebab-Akibat, Hukum Kompensasi, Hukum Transmutasi Energi yang Abadi, Hukum Relativitas, Hukum Polaritas, Hukum Irama, dan Hukum Gender. 12 hukum ini membantu Anda menjalani kehidupan secara optimal, dan memberi Anda ...

Dalam era globalisasi, kejahatan tidak lagi mengenal batas negara, sehingga fenomena kejahatan transnasional makin mengancam stabilitas global dan menguji batasan hukum negara, termasuk Indonesia. Buku Hukum Pidana Transnasional hadir dengan menyajikan berbagai pembahasan kejahatan transnasional berdasarkan penggabungan hukum pidana domestik, hukum pidana negara asing, dan hukum internasional. Hal itu bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan transnasional. Sebagai panduan ...

Hukum tata negara merupakan bagian penting dari sistem hukum yang dimiliki oleh setiap negara di dunia, baik negara-negara dengan tradisi hukum yang panjang maupun negara-negara modern yang lebih baru terbentuk. Meskipun demikian, formulasi hukum tata negara dan penekanan yang diberikan akan berbeda sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks masing-masing negara. Setiap negara, berdasarkan karakteristik sosial, politik, ekonomi, dan sejarahnya, akan mengembangkan sistem hukum tata negara yang ...

Buku ini disusun untuk membantu mempermudah para mahasiswa dan pembaca dalam mengkaji tema Pengujian dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Tujuan lain dari penulisan buku ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami undang-undang dan teknik penyusunannya. Dalam buku ini penulis membahas mulai dari pengertian dan landasan hukum pembentukan undang-undang; tahapan proses pembentukan undang –undangan; pengujian perundang-undangan; asas, sumber, dan persidangan hukum acara ...

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus, dipelajari dan menjadi salah satu mata kuliah dalam fakultas hukum di Indonesia. Ketentuan hukum pidana di luar KUHP tersebut tersebar di dalam dan di luar perundang-undangan yamg memuat ketentuan sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Hukum pidana di luar KUHP ini hadir ...

Krisis ekologis bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan namun sudah menjadi realita kontemporer. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis untuk mengatasi persoalan ini. Buku ini dihadirkan sebagai referensi dan bahan kontemplasi mengenai isu-isu ekologis dan yuridis yang relevan dengan persoalan ini. Di sini dipaparkan berbagai spektrum pemikiran ekologi dan hukum dan dialektika dalam ranah hukum lingkungan pada umumnya dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada khususnya. ...

Mekanisme “afdoening buiten proces” atau penyelesaian perkara di luar proses persidangan dinilai cukup tepat untuk bisa diperluas penerapannya dalam desain ulang sistem peradilan pidana terpadu, mengingat akhir-akhir ini muncul keluhan-keluhan masyarakat terkait proses hukum kasus-kasus yang bersifat ringan. Namun sistem peradilan pidana Indonesia belum siap untuk melaksanakannya. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang pertimbangan-pertimbngan ...

Standar ganda dalam putusan pengadilan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para pencari keadilan. Terlebih lagi pengadilan tersebut bernama Mahkamah Konstitusi yang menjadi “Guardian of the Constitution” yang tiap putusannya sangat berdampak bagi keadilan masyarakat luas. Namun akhir – akhir ini, kita dipertontonkan berbagai macam putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat tidak mengindahkan rasa keadilan kita sebagai masyarakat yang pada akibatnya dapat ...