Suatu tindakan pidana dirumuskan untuk pembuat tinggal, hanya beberapa di antaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas daya jangkau rumusan undang-undang suati delik yang didesain untuk pembuat tunggal tersebut, dibuatlah ketentuan tentang "penyertaan" (deelneming). Dilihat dari teori pembuatan yang restriktif, ketentuan tentang penyertaan mutlak adanya, yang dapat membuat selain pelaku (pleger) dari suati kejahatan, ...

Dinamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih dimungkinkan dengan berbagai tindakan deregulasidi bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, seperti berubahnya ketentuan/peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, dan regulasi tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang merupakan bagian dari perkembangan perdagangan dunia (globalisasi ...

Bagaimana seandainya pendekatan usul fikih dikawinkan dengan pendekatan hermeneutika? Kemudian pendekatan tersebut digunakan dalam mengkaji hukum perdata Islam. Demikianlah gagasan penting yang diusung dalam buku ini. Kalau selama ini kita mengenal hukum progresif, maka pendekatan usul fikih cum hermeneutika dapat dikatakan sebagai pendekatan hukum progresif. Melalui buku ini, berbagai masalah yang terkait dengan hukum keluarga Islam dikaji ulang dengan pendekatan tersebut, seperti ...

Buku yang pembaca pegang bukan sebagai dasar hukum terhadap permasalahan yang saudara jumpai meskipun penulis buku ini adalah pemberi pendapat hukum dalam masalah pengadaan barang dan jasa, kemungkinan yang telah ditulis disini bisa sesuai dan kemungkinan tidak sesuai lagi karena misal telah ada berbagai peraturan yang terbaru.   Persiapan kontrak, pelaksanaan kontrak dan pertanggung jawab kontrak adalah kompetensi penting bagi pejabat pembuat komitmen. Namun hal penting tersebut masih ...

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) barangkali telah akrab di telinga masyarakat. Hanya saja, banyak di antara kita yang belum mengetahui detail aspek-aspek yang diatur di dalamnya. Padahal, KUHP dan KUHPer merupakan ujung tombak penegakan hukum di negeri ini. KUHPer mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga negara Indonesia, baik dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan ...

Dalam buku ini dijelaskan oleh Penulis masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi peradilan yang disesuaikan dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan (BINDALMIN) yang selama ini diterapkan oleh Mahkamah Agung Rl sejak 24 Januari 1991 terhadap empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/001/SK/1991. Pembahasan secara praktis mengenai hukum acara ...

Buku kecil ini ditulis adalah karena dorongan kebutuhan bahan rujukan yang penulis lihat sebagai kenyataan dalam studi dan perkuliahan, di mana dimensi politik dan hukum merupakan dua lahan disiplin ilmu, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kedua-duanya saling menunjang, terjalin berkelinda isi-mengisi, baik dalam rangka pembahasan secara teoritis maupun dalam rangka praktik lapangan, di semua forum keilmuan, lembaga pemerintahan dan instansi yang bersentuhan dengan sisi-sisi ...

Dengan Kicauan Praktisi @IrmaDevitaCom 1. Hukum jadi mudah: berisi intisari atau kunci-kunci peraturan yang paling sering dibutuhkan dalam praktik dan aplikasinya. 2. Learning with pleasure: belajar hukum dengan cara yang menyenangkan (Tweeting while learning). 3. Melek hukum dan melek syariah: Ignorantia juris neminem excusat (Ketidaktahuan seseorang akan hukum bukan berarti membuat ia bebas dari jeratan hukum). 4. Hukum jadi praktis. Mudah mendapat referensi atas suatu kasus/info/issue ...

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lahir dari peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu jawaban untuk menangani permasalahan tersebut agar terhindar dari penyimpangan atau kegagalan dalam upaya mencapai tujuan nasional. Peraturan pemerintah tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah membangun SPIP. Buku ini membahas mengenai: 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. ...

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Kondisi ini memungkinkan negara ini untuk rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas kedua di dunia, Indonesia pun memiliki peran besar dalam mempengaruhi iklim bumi. Negara-negara industri berkewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengatasi dampak perubahan iklim, sementara negara berkembang semestinya mengembangkan industri berbasis ...

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Selain HAM, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sisi lain, anak-anak adalah tunas, potensi, dan ...

Pada bulan April 2013, Mahkamah Agung (MA) memutuskan hukuman penjara terhadap seorang penguasa di Surabaya yang memiliki 53 karyawan namun mengupah buruhnya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Sebelumnya, oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, penguasah tersebut divonis bebas. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan kasasi dan dikabulkan oleh MA. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 90 ayat 1 jo. Pasa 185 ayat 1 UU No. 13/2003 tetang Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan sinyal ...

Kemajuan suatu negara, salah satunya ditentukan maju tidaknya perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Namun, untuk dapat mencapai kemajuan di setiap perusahaan, harus ada kerja sama yang baik antara pengusaha dan tenaga kerjanya. Itulah sebabnya, pemerintah menetapkan undang-undang, baik untuk pengusaha maupun tenaga kerjanya agar terjadi keharmonisan dan kerja sama yang baik antara keduanya. Lantas, seperti apakah undang-undang yang dimaksudkan itu? Bagaimanakah pula isi ...