Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masmg lembaga negara serta munculnya berbagal lembaga negara baru. Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Aashiddiqie, $.H., sebagal pakar hukum Tata Negara Indonesta, secara komprehensif menguralkan perkembangan dan konsolidasi lembaga ...

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah ...

Gugatan derivatif (derivative action) didefinisikan sebagai gugatan pemegang saham atas nama dan mewakili perseroan terhadap anggota direksi yang telah melakukan kesalahan dan merugikan perseroan. Gugatan tersebut diajukan karena perseroan tidak mempunyal kehendak untuk menuntut atau memulihkan hak-haknya, dengan alasan tertentu. Dapat dikatakan, konsep Derivative Action memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil tindakan luar biasa melalui pengadilan, dengan tujuan agar ...

Buku ini merupakan kajian tentang ketentuan perundang-undangan yang membentuk Hukum Asuransi Indonesia, yaitu KUH Perdata, KUH Dagang, dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan berbagai peraturan di bawahnya. Buku ini tidak hanya mengandung kritik tentang ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi juga memberikan saran dan solusi dalam pembaruan Hukum Asuransi Indonesia, sehingga menjadi efektif dalam pembangunan daya saing industri asuransi nasional. ...

Orang asing yang datang ke Indonesia dapat bertempat tinggal sementara sesuai dengan kepentingannya. Jika WNA merasa kerasan dapat menjadi WNI dengan cara naturalisasi, perkawinan dengan WNI, atau pemberian pemerintah karena berjasa kepada negara. WNA dapat berbisnis di Indonesia dengan mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2007 memberikan jaminan hukum kepada investor asing diperlakukan sama dan tidak akan melakukan nasionalisasi. Buku ini ...

Hukum Perbankan (banking law) dapat diartikan sebagai serangkaian ketentuan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara yuridis buku ini menguraikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yuridis perbankan; peranan bank sebagai lembaga keuangan dalam sistem keuangan nasional, perlunya serta mekanisme pengaturan seluk-beluk kelembagaan dan kegiatan usaha yang boleh ...

UU Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No 11 Tahun 2012) ...

Buku ini ditujukan terutama untuk mahasiswa ilmu hukum tingkat pascasarjana,baik program magister maupun doktor,mahasiswa strata satupun dianjurkan untuk membaca buku ini,tujuanya tak lain supaya mereka dapat memahami apa yang dipelajari serta lebih siap saat berencana melanjutkan jenjang study nya. ...

Buku ini merupakan evaluasi, kritik, dan tawaran solusi untuk sistem politik yang berlaku saat ini agar kedepannya menjadi lebih baik. Kelebihan buku ini terletak pada kapasitas penulisnya yang menguasai perspektif politik dan konstitusi sebagai dasar penataan politik. Buku yang ditulis oleh Ubedilah Badrun ini kembali menegaskan pentingnya pemerintahan yang efektif sebagai salah satu cara untuk menjamin kelestarian demokrasi. ...

Kehadiran buku ini di harapkan dapat berguna tidak hanya sebagai pendamping mahasiswa fakultas hukum semester awal dalam mengenal dan mempelajari ilmu hukum secara mendalam. Melainkan juga dapat dimanfaatkan juga oleh seluruh mahasiswa fakultas hukum di berbagai tingkat, karena pembahasan yang luas dan lengkap. ...

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Di dalam melakukan kebebasan untuk menerbitkan suatu persetujuan atau perjanjian umumnya diserahkan kepada pihak secara lisan atau tertulis, akan tetapi bisa juga melalui perantara pejabat umum (notaris). Bahkan undang-undang membebaskan para pihak ...

Buku ini membicarakan malapraktik kedokteran dari teknis hukum tersebut. Kajianya dari sudut hukum pidana, perdata dan administrasi kedokteran.Dijelaskan pula tentang peranan hukum dalam menentukan dan menyelesaikan malapraktik kedokteran. Selain itu dibicarakan pula tindak pidana di bidang kesehatan. Persoalan malapraktik kedokteran lebih dititik beratkan pada persoalan hukum, karena malapraktik yang mengandung sifat melawan hukum dan akibat hukum bagi dokter Para mahasiswa hukum dan ...

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademi, mahasiswa, penyelenggaraan lelang, birokrat,pemerintahan, dan peminat hukum lainya yang berkeinginan memahami ketentuan hukum pelelangan di Indonesia dan untuk melengkapi khazanah perbendaraan perpustakaan. ...

Buku ini menjabarkan hukum Ketenagakerjaan dan dimensinya hubungan kerja dan hubungan industrial: perlindungan tenaga kerja perselisihan hubungan industrial:pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja dan buruh,Penyajianya yang sistematis didukung oleh pemikiran para pakar dan peraturan perundangan - undangan terbaru. ...

Buku ini diharapkan mampu dipergunakan oleh mahasiswa , dosen, praktisi atau mereka yang ingin mengetahui tentang istilah hukum mengingat negara indonesia adalah negara hukum.dalam hal ini mengingat betapa pentingnya pengetahuan terutama dapat memahami lebih jauh istilah-istilah di bidang hukum. ...

Buku ini akan menguraikan tentang bagaimana konsep dan praktik hak uji materiil di mahkamah agung dalam perspektif yuridis-historis.Kajian buku ini merupakan kajian hukum normatif yang ditulis dan disajikan secara deskriptif analitis ...

''Buku ini sangat membantu dan memudahkan semua pihak yang akan terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Ditulis oleh orang yang kenyang pengalaman acara di Mahkamah Konstitusi, buku ini disusun berdasarkan perubahan pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Dengan membaca buku ini, semuanya terasa menjadi sederhana untuk dipahami.'' - Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fak Hukum ...

Demokratisasi di Indonesia merupakan fenomena transformasi politik baru yang melibatkan berbagai faktor mendukung dan menghambat memberi tekanan pada kapasitas dan kinerja sistem politik. Terutama soal pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, krisis ekonomi, dan kesenjangan sosial. Masalah ini setiap saat akan membuka jalan bagi terjadinya krisis politik, pada gilirannya mempercepat disintegrasi bangsa.Buku ini mengajak untuk mendiskusikan teori-teori yang lebih relevan untuk membedah fenomena ...

Hukum pidana terus berkembang dengan pesat mengikuti perubahan teknologi yang semakin canggih dan luasnya pola hubungan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan perubahan KUHP di Nederland hampir diakukan setiap tahun, sehingga KUHP mereka tetap menjadi modern walaupun umurnya sudah lebih dari satu abad. Lain halnya di Indonesia, dengan KUHP yang sudah sangat ketinggalan zaman, maka menjamurlah undang-undang di luar KUHP, sehingga akibatnya adalah perundang-undangan pidana menjadi rancu, tumpang ...

Dalam buku ini diulas secara induktif, mulai konsep pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum hingga pada pembahasan korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Pembahasannya disusun secara sistematis hingga pada “substansi klimaks” yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi buku. Disebutkan substansi klimaks di buku ini, korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing, kendala- kendala dalam penegakan hukum, serta ...