Hukum Dibuat untuk Menciptakan Kedamaian dan ketertiban (peace and order) dalam masyarakat. Akan Tetapi, kerap terjadi, banyak aturan hukum yang tidak dipatuhi dengan baik oleh amsyarakat sendiri. Mengapakah masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan hukum yang dibuat untuk kemaslahatan dirinya sendiri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pengalaman tentang sosiologi hukum mutlak diperlukan. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan ...

Peralihan Hak Atas Tanah+Pendaftarannya ...

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga negara Indonesia, baik dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan barang atau benda. Pada awalnya, hukum perdata Indonesia berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda (Burgerlijk Wetboek, biasa disingkat ...

Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...

Undang-undang ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai kontroversi yang kerap timbul sewaktu Undang-Unang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 masih diterapkan. Dengan diaturnya ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, diharapkan para hakim pengadilan niaga mampu menatuhkan putusann atas permohonan pailit secara adil dan bijaksana berdasarkan kepastian hukum sehingga tercipta rasa keadilan yang dapat diterima oleh pihak kreditor dan ...

Hukum Agraria di Indonesia telah mengalami prkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari zaman kolonial Belanda, Jepang , hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang meyeluruh, luas, dan terkini untuk memahami ruang lingkup permasalahan hukum agraria di Indonesia. Buku ini mengkaji tentang hukum agraria secara berurutan dan lengkap. Selain mempelajari secara ...

KUHP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata-tertib. proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana. sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan. Pada dasarnya KUHAP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga ...

Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintahb kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUPA, hingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang ...

Daftar Isi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan dan Keanggotaan BAB III Tugas dan Wewenag BAB IV Pemilihan dan Pemberhentian BAB V Hak Keuangan/Administrastif dan Protokoler, Tindakan Kepolisian, Kekebalan, Serta Larangan BAB VI Kode Etik, Kebebasan, Kemandirian, dan Akuntabilitas BAB VII Pelaksanaan BPK BAB VIII Anggaran BAB IX Ketentuan Pidana BAB X Ketentuan Peralihan BAB XI Ketentuan ...

-KUH Perdata - UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 - Keempat 2002) - UU Kepolisian Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi - UU Advokat 2003 - UU Serikat Buruh - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - Himpunan Peraturan Kesehatan - Himpunan ...

Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang,Merger,Likuida ...

Kejahatan Transfer Dana Buku kami ini disusun berdasarkan kajian terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Buku ini memaparkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin, dan konsep-konsep hukum serta penerapannya dalam kasus-kasus transfer ...

Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) karena bertujuan menegakkan hukum & keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya profesi yang semestinya dapat secara adil menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di negeri ini kerap mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Hal itu disebabkan banyak profesional hukum yang kurang mendalami atau menjiwai secara sungguh-sungguh kode etik dari profesi hukum yang dijalankan. Buku ini mengkaji secara panjang lebar tentang ...

Etika Profesi Hukum Oleh: Suhrawardi K. Lubis, S.H. Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian Etika B. Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum BAB II PROFESI HUKUM A. Pengertian Profesi B. Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum B.1. Profesi Hakim B.2. Profesi Penasihat Hukum B.3. Profesi Notaris BAB III BAIK DAN BURUK A. Pengertian B. Ukuran BAik Buruk B.1. Menurut Ajaran Islam B.2. Adat Kebiasaan B.3. Kebahagiaan (Hedonisme) B.4. Bisikan Hati (Instituisi) B.5. Evolusi B.6. Utilitarisme B.7. Paham ...

Di Indonesia Huku Dagang duatur/bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1848 dan peraturan perundang-undangan di luar KUHD.Dalam KUHD di atur antara lain, bentuk-bentuk perusahaan seperti perseroan Firma, Perseroan Terbatas Tahun 1848, Perantara Perdagangan, surat-surat berharga, asuransi, dan pengangkatan di darat dan di laut. Hukum Dagang di luar Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang memuat perihal Hukum Perbankan dan ...

Buku ini memuat UU RI No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan meliputi ketentuan umum, pendidikan kebidanan, registrasi dan izin praktik, bidan warga-warga Indonesia, bidang warga-warga asing, praktik kebidanan, hak dan kewajiban, organisasi profesi bidan, pendayagunaan bidan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup serta dilengkapi dengan Permenkes RI terbaru. Dilengkapi : - Permenkes RI No. 5 Tahun 2019 - Permenkes RI No. 4 Tahun 2019 - Permenkes RI No. 47 ...

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tidak pidana. sekaligus untuk memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan. Bagi pihak-pihak yang berkecimpung di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum. baik ...