Proses penegakan etik di Komisi Yudisial bersifat unik. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya menunjukkan Komisi Yudisial bertugas sebagai "polisi", bertindak sebagai "jaksa", dan atau berfungsi sebagai "hakim" dalam penegakan etik. Buku ini menggambarkan secara lugas sebuah tugas dan wewenang komisi yudisial dalam menjaga harkat dan matabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik oleh ...

Dilengkapi : - Butir-Butir Pancasila - Tata Urutan Peraturan Perundangiundangan di Indonesia - Proses Pembentukan Undang-Undang - Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia - Teks Sumpah Pemuda - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Lagu Indonesia Raya dalam Tiga Stanza - Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia - Pemerintahan Daerah - Nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia - Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 ...

Buku ini diberikan judul Perseroan Terbatas dengan urut-urutan Perwakilan lebih dahulu karena yang dimaksud dengan kuasa di sini adalah Kuasa yang merupakan bagian dari perwakilan (berdasarkan perjanjian), yang tidak lain adalah perwakilan berdasarkan kuasa/perjanjian. Selain berdasarkan kuasa/perjanjian, perwakilan juga dapat didasarkan pada undang-undang. Lembaga Perwakilan memiliki ciri yang unik, di mana antara yang bertindak dan yang menerima akibat hukumnya adalah dua orang yang ...

“Melalui buku ini, M. Ridha Saleh membantu kita untuk memahami masalah lingkungan hidup sebagai masalah hak asasi manusia.” Arianto Sangadji Kandidat Ph.D. di York University, Canada "Hadirnya buku ini makin memperkaya khazanah bacaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Terlebih, buku ini secara ganas menjelaskan bagaimana kejahatan lingkungan jelas merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia?sesuatu yang banyak sekali terjadi di Indonesia." Haris Azhar, S.H., M.A. Direktur ...

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selama ini, format pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan persidangan seperti surat kuasa, gugatan, jawaban, eksepsi, gugatan rekonvensi, replik, duplik, dan kesimpulan berbeda-beda antara ...

Pengadaan sangat rentan dengan berbagai risiko yang kemudian mengarah kepada korupsi. Salah satu risiko yang paling sering terjadi itu mengacu kepada integritas dari pelaksana pengadaan barang/jasa. Risiko integritas terjadi di setiap tahap proses pengadaan, mulai dari penilaian kebutuhan selama fase penawaran hingga pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ...

Buku ini membidik perspektif Mahkamah Konstitusi selaku guardian of the constitution dalam hal kepastian hukum pemilu melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Dalam buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana ragam putusan, perkembangan pemikiran, dan tafsir dalam putusan pengujian undang-undang yang bertalian dengan empat kategori topik: (1) kelembagaan penyelenggara pemilu; (2) pemilu legislatif; (3) pilpres; dan (4) pilkada. Melalui kompilasi putusan-putusan terpilih, buku ...

Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. Lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. Memulai karier di Kejaksaan pada tahun 1996 sebagai Staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (1996-1998), serta pernah menduduki ...

Perkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. Landasan yuridis pemberdayaan eradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan Kerapatan Adat Negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di seluruh desa-desa ...

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset Tipikor tidak lepas dari tiga hal obyektif pemidanaan yaitu: Pemidanaan, Pemulihan aset, dan. Pencegahan, yang kesemuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diluar sistem Hukum Indonesia, upaya meningkatkan pemulihan Aset Tipikor perlu dilandasi ...

Buku ini mengulas aspek-aspek prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu yang diawali dengan berbagai landasan pemikiran yang relevan sebagai basis konseptual atau teoretis untuk menopang eksistensi dan urgensi hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu. ...

Buku ini terkait hukum pidana lingkungan yang secara umum memuat lima hal. Pertama, fundamental hukum pidana yang berisi asas-asas yang berkembang di dalam hukum pidana lingkungan. Oleh karena hukum pidana lingkungan tidak dapat dilepaskan dari hukum administrasi, penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan bergantung kepada persyaratan atau kewajiban administratif yang ditetapkan oleh pejabat administrasi. Kedua, aspek hukum pidana dalam UU PPLH. Bagian ini secara khusus difokuskan pada tindak ...

PPAT memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal peralihan Hak Atas Tanah. Keberadaan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya referensi-referensi yang menjelaskan tentang siapa PPAT dan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangannya. Sampai dengan saat ...

Seorang perempuan diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat mengandung dan juga menyusui. Akan tetapi, dalam perjalanannya banyak pula perempuan yang mengalami berbagai persoalan pahit, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa hal penyebab adanya perilaku KDRT adalah jenis pekerjaan, kemandirian ekonomi, interpretasi ajaran agama yang keliru, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam buku ini dibahas mengapa akhirnya para korban KDRT (istri) ini justru menjadi penyebab pelaku ...

Paten sebagai konstruksi hukum yang melindungi invensi baru, mendukung tercapainya alur lingkup kreasi intelektual dan pembangunan penguasaan teknologi. Pembangunan budaya ‘mematenkan’ seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan kesadaran hukum ‘mematenkan’ yang tinggi dan mendapatkan teknologi baru, dengan inovasi dan perbaikan guna mewujudkan kemampuan penguasaan teknologi putra bangsa ini. Esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik dilihat ...

Materi yang dibahas dalam buku ini adalah perpaduan dari teori dan praktik pengadilan. Penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata dengan pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan banyak kesulitan, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam. Dalam buku ini dilampirkan pula contoh-contoh tentang cara mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan sita eksekutorial, serta contoh-contoh ...

Performance Based Contract/PBC atau Kontrak berbasis kinerja merupakan bagian dari trend pengembangan inovasi pengadaan barang/jasa. Meski aturan yang mengatur belum memadai, namun PBC bukan merupakan hal yang relatif baru di indonesia. Yang pasti, tidak seperti kontrak yang saat ini laairn digunakan dalam praktek pengadaan barang/jasa, PBC lebih merupakan jenis kontrak yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mengacu kepada aspek pemenuhan kinerja dari penyedia barang/jasa, yang aspeknya ...

Sistem Hukum, Globalisasi, Dan Keabsahan Kontrak ...

Dilengkapi : • UU RI No_ 10 Tahun 2015 • UU RI No. 30 Tahun 2002 • UU RI No. 20 Tahun 2001 • UU RI No. 31 Tahun 1999 • PP RI No. 43 Tahun 2018 • PP RI No. 14 Tahun 2017 • PP RI No. 103 Tahun 2012 • PP RI No. 63 Tahun 2005 • Perpres RI No. 54 Tahun 2018 • Perpu RI No. 1 Tahun 2015 ...