Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang pembaruan prosedur dan hak asasi dengan memperketat kewenangan aparat dalam prosedur upaya paksa (penahanan/penggeledahan) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan lebih melindungi HAM tersangka/terdakwa, penguatan hak tersangka, restorative justice, pidana kerja sosial, perluasan definisi saksi diperluas mencakup orang yang memiliki atau menguasai data/informasi terkait tindak pidana penting untuk kejahatan modern, mekanisme ...

Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan ...

Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah) Edisi Kedua Buku bertajuk Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Online-Syariah) ini berisi sebanyak 8 bab dengan substansi Bab 1 Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bab 2 Penyelesaian Sengketa melalui Ligitasi. Bab 3 Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. Bab 4 Arbitrase Syariah. Bab 5 Arbitrase Online. Bab 6 Mediasi. Bab 7 Negosiasi dan Konsiliasi. Bab 8 Alternatif ...

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hukum dan HAM bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hukum dijadikan batasan dan pengawal yang dapat merealisasikan perwujudan dan keadilan dan HAM. Selain itu, hukum sebagai alat yang mengatur untuk mendapatkan hak yang sama dan mempertahankan HAM. Buku ini memaparkan konsep dasar dan prinsip-prinsip HAM, HAM sebagai suatu disiplin Ilmu, ...

Buku ini membahas hukum persaingan usaha di Indonesia secara komprehensif dan up to date. Dengan menyajikan analisis mendalam tentang regulasi yang mengatur persaingan usaha, buku ini memberikan wawasan mengenai tujuan, asas, penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia, dan perkembangan hukum persaingan usaha internasional. Dalam buku ini, para penulis mengajak pembaca untuk memahami pengaturan hukum ini dalam konteks pasar yang dinamis dan kompleks, serta dampaknya terhadap ekonomi dan ...

Sinopsis : Dewasa ini, permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan isu yang marak diperbincangkan, baik pada skala nasional maupun internasional. Hukum ketenagakerjaan (labor law) di Indonesia merupakan bagian dari hukum yang kontroversial, politis, dan sensitif. Topik tersebut menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif. Dengan kompleksitas yang dimiliki, hukum ketenagakerjaan tidak cukup jika hanya dibahas secara mendasar. Buku ini dipetakan ke dalam 9 (sembilan) pokok ...

Peluncuran Edisi Kedua buku ini berlatar beberapa pertimbangan. Pertama, menyempurnakan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang HAKI. Melengkapinya terasa perlu untuk membantu pembaca memperoleh informasi yang lebih baik. Sampai dengan akhir tahun 2024, beberapa undang-undang yang baru dan peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan sejak buku ini pertama kali diterbitkan. Kedua, selain memperbaiki tata letak dan perwajahan buku, juga dilakukan penyempurnaan dalam bentuk ...

Buku ini disusun secara sistematis berbasis data serta kejadian empiris di dunia dan di Indonesia. Buku ini menyuguhkan pandangan tajam dan menyeluruh tentang dunia hukum perbankan. Dimulai dari sejarah dan dinamika hukum perbankan global, hingga respons para pemangku kebijakan Indonesia dengan mengesahkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menghadapi berbagai badai krisis keuangan. Disusun dengan pendekatan analitis historis, buku ini mengajak Anda memahami bahwa hukum perbankan ...

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan, bukan untuk mengganti. Perubahannya dilakukan dalam empat tahap melalui mekanisme Sidang MPR. Perubahan pertama ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga ditetapkan tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002. Buku ini berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lengkap ...

Sinopsis : Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan bagian dari Pengantar Ilmu Hukum (PIH) karena merupakan bagian kecil dari ilmu hukum di dunia. Akan tetapi, keduanya memiliki relevansi atau hubungan yang signifikan karena memiliki objek yang sama, yaitu hukum. Adapun buku ini pada prinsipnya menyuguhkan pelbagai materi terkait mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk memahami tata hukum di Indonesia dengan segenap seluk-beluknya. ...

Sinopsis : Badan Bahasa menyebutkan bahwa lebih dari seribu kasus kriminal per tahun melibatkan kata-kata, baik lisan, tulisan, atau lisan yang ditulis. Oleh karena itu, dibutuhkan keilmuan yang dapat menghubungkan antara bahasa dan tindak kriminal serta hukum yang di dalamnya melibatkan penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, serta perselisihan lain yang bersangkutan dengan pelanggaran hukum. Melalui bab-bab yang komprehensif dan terstruktur, dalam ...

Buku ini berisi UUD 1945 yang lengkap beserta dengan Amendemen terbaru. Di dalamnya memuat pasal demi pasal (termasuk yang mengalami perubahan/amendemen). Tidak hanya itu, buku ini juga dilengkapi dengan materi tentang Pancasila dan butirannya beserta lambang yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Selain itu, sebagai pengetahuan tambahan maka buku ini juga disertai dengan informasi tentang profil para presiden yang pernah menjabat sebagai presiden Republik Indonesia (dari ...

Ruang digital dan ruang siber, sebagai dua sisi dari ekosistem yang sama, telah menjadi arena baru bagi interaksi manusia, inovasi, sekaligus ancaman. Ruang digital menawarkan peluang tak terbatas untuk kolaborasi dan kreativitas, sementara ruang siber menuntut kewaspadaan terhadap ancaman seperti peretasan, pelanggaran data pribadi, penyebaran konten ilegal, dan manipulasi informasi, yang terus meningkat baik dalam skala maupun tingkat kecanggihan. Konteks ini menuntut adanya kerangka hukum ...

Kepandaian berargumentasi hukum menjadi kebutuhan dasar setiap sarjana hukum apa pun profesi yang diembannya termasuk mahasiswa hukum. Argumentasi hukum harus ditopang peran logika. Tidak ada argumentasi hukum yang tepat tanpa penguasaan logika dengan baik. Dua topik utama mengenai logika dan argumentasi hukum tersebut disuguhkan dalam buku ini. Memuat lima belas bab, dimulai dari pendahuluan, logika, logika sebagai disiplin ilmu, bahasa dan hukum, pengertian dan hukum, definisi dan hukum, ...

Sektor jasa keuangan di Indonesia telah berkembang pesat dan karena itu telah mengalami berbagai kemajuan, terutama sejak sektor ini menerapkan teknologi terkini untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Salah satu hal yang menarik untuk dipahami dan dikaji dalam konteks jasa keuangan ini adalah pada isu penyelesaian sengketa yang muncul dalam sektor ini. Buku ini membahas sejarah, perkembangan, dan regulasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di Indonesia. Buku ini dilengkapi ...

Pada dasarnya hukum bertugas menciptakan kepastian hukum agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah instrument di dalam sebuah negara. Hukum tanpa kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Buku ini disusun untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ...

Sengketa Jasa Keuangan: Tinjauan Atas Regulasi Hukum di Indonesia lahir dari semakin seringnya masyarakat menghadapi masalah dengan lembaga jasa keuangan. Salah satunya adalah praktik penarikan jaminan kredit oleh perusahaan pembiayaan atau debt collector yang kadang disertai ancaman dan tindakan yang meresahkan. Situasi ini menimbulkan banyak pengaduan dan menyoroti pentingnya aturan yang lebih tegas serta lembaga penyelesaian sengketa yang benar-benar berpihak pada kepastian hukum dan ...

Buku "Human Trafficking: Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang" membahas aspek substansi terkait pemahaman tindak perdagangan orang dalam konteks hukum pidana, serta masalah yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Buku ini juga mengidentifikasi kelemahan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengulas kinerja aparat penegak hukum, dan memberikan pandangan tentang upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Buku ini bertujuan ...

Dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini termasuk kegiatan di sektor bisnis lebih dimungkinkan oleh berbagai bentuk deregulasi yang terus-menerus diperbarui oleh pemerintah. Hal ini merangsang perkembangan studi dan kajian ilmiah dalam hukum bisnis seperti berubahnya ketentuan atau peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, atau tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan hukum pertanggungan (asuransi) yang merupakan bagian dari aktivitas perdagangan ...