Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia merupakan bagian yang strategis dalam menjaga martabat hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam rangka merealisasikan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Pada tahun 2014 penulis telah menulis buku tentang pengawasan badan peradilan di Indonesia,hanya saja pada saat ini banyak terjadi perubahan-perubahan mengenai lompatan besar di bidang digitalisasi. Oleh sebab itu buku ini mencoba menjelaskan perubahan di dunia ...

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia, merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Sementara itu, bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminal pun menunjukkan gejala yang sama dengan orang dewasa pada umumnya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ...

Buku Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia yang ada di tangan pembaca sekarang ini ditulis guna untuk menambah referensi dan pengetahuan semua lapisan masyarakat terutama bagi mahasiswa yang mempelajari Kapita Selekta Hukum Pidana. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari XIV bab yang terdiri dari: BAB I Kapita Selekta Hukum Pidana; Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking); Bab III Kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam Hukum Pidana; Bab IV Pertanggungjawaban Pidana; ...

BUKU YANG MENYAJIKAN SEJUMLAH MASALAH AKTUAL YANG TERJADI DI DALAM AKTIVITAS PT YANG MENYANGKUT SAHAM, PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, BAIK ITU BERDASARKAN APA DIATUR DALAM PERATURAN PER ...

Interpol adalah sebuah organisasi internasional di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan negara-negara. Tujuan organisasi ini adalah untuk melakukan kerja sama di bidang kepolisian yang lebih efektif dalam pemberantasan kejahatan internasional dan transnasional. Kejahatan internasional adalah kejahatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang terdiri dari : kejahatan genosida, kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang, dan ...

Pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu fase dari siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (manajemen aset). Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut dibutuhkan adanya barang maupun jasa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan pemerintah Buku ini disusun untuk mengisi ranah akademis maupun praktis terhadap adanya kebutuhan buku mengenai pengadaan barang dan jasa. Materi yang ...

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA Buku ini mengajak kita untuk memahami secara komprehensif, bagaimana perjuangan datam proses pemutihan lingkungan hidup dilakukan dalam teori dan praktik di peradilan, serta sejauh mana hakim di Indonesia dapat berperan datam proses tersebut melalui putusan yang dijatuhkannya. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Buku ini memberikan pengetahuan hukum secara teoretis dan praktis tentang ...

Dua topik yang dibahas dalam buku ini, korupsi dan terorisme mencerminkan politik hukum pidana yang celah dilaksanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Strategi preventif dan represif yang dibangun tidak hanya melalui Undang-Undang, tetapi juga kelembagaannya, KPK dan BNPT. Ide/gagasan penulis telah dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Terorisme. Di dalamnya telah diuraikan sejarah singkat perkembangan dua strategi tersebut ...

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). Demikian dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rechstaat disyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negaranya. Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia ...

Tantangan penyelenggara negara dan pemerintahan dewasa ini cukup rumit, terutama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara, diperlukan pengetahuan dan pemahaman untuk mengidentifikasi berbagai tindakan penetapan/keputusan atau perbuatan pemerintah yang diperbolehkan dan yang melanggar hukum. Karenanya, pendekatan melalui ilmu hukum administrasi menjadi krusial. Mahasiswa ...

Pegawai Negeri Sipil Lepas Dari Partai Politik Terjebak Di P ...

Ada beberapa pemikiran dan latar belakang yang menjadi alasan dan tujuan yang mendorong penulis segera menyelesaikan penulisannya. Pertama, untuk memberi bekal pemahaman yang dasar kepada para mahasiswa dan siapapun yang berminat mengetahui, mempelajari atau mendalami ilmu hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Bekal dasar bagi mereka sebelum atau yang berminat menekuni keahlian di tiap jenis HAKI. Kedua, sebagai wujud pemenuhan kesanggupan dan janji penulis kepada para mahaguru ...

Secara filosofis keberadaan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia dalam membuat akta badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, meliputi persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum, maka badan usaha ...

Pengantar Hukum Indonesia maupun pengantar ilmu hukum sama-sama merupakan pengantar untuk mempelajari hukum, dan merupakan matakuliah dasar yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa fakultas syariah dan hukum. Pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat (dalam hal ini Indonesia), serta terikat pada waktu tertentu (dalam hal ini hanya hukum yang sedang berlaku saat ini saja). Pengantar Hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari ...

Buku ini mendeskripsikan perjalanan panjang eksistensi Peradilan Agama dalam hukum positif di Indonesia, khususnya tentang kompetensi Peradilan Agama yang selalu dinamis dari waktu ke waktu. Buku ini menguraikan secara komprehensif penerapan hukum Islam antara  daerah satu dan daerah lainnya dan regulasi yang menjadi dasar kewenangan Peradilan Agama.  Selanjutnya dipaparkan pula analisis  konstelasi  politik  dan  teori-teori  yang  memengaruhi  ...

Ditujukan bagi mahasiswa yang pemula mengenal dunia hukum. Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi ini menyajikan berbagai tema secara komprehensif dengan sistematika yang sederhana sehingga mudah dipahami. Edisi revisi mengalami perubahan total dalam Bab 1 (Karakteristik Ilmu Hukum), sedangkan bab-bab lainnya tetap seperti semula. Rentang pembahasannya berkisar pada karakteristik ilmu hukum dan kaitan ilmu hukum dengan norma sosial, tujuan hukum, dan masalah hak dalam hukum. Kemudian ...

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan ...

Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ialah agar dapat menjadi sarana hukum penyelesian utang-piutang di antara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara terbuka, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Seiring dengan cepatnya perubahan dalam dunia usaha dan bisnis, yang salah satunya digerakkan oleh teknologi, dengan hadirnya bisnis online yang menjadikan dunia seakan-akan tidak ada sekatnya, maka usulan dari penulis buku ini agar ...

Kartel merupakan kesepakatan antara para pelaku usaha sejenis untuk melakukan pengaturan secara bersama-sama dengan tujuan menekan persaingan atau menghilangkan persaingan sama sekali di antara para pelaku usaha tersebut, sehingga mereka meraih keuntungan yang besar dan mempertahankan posisinya di pasar yang bersangkutan. Praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha hampir selalu dilakukan secara lisan dengan tujuan meniadakan bukti. Sulitnya menemukan bukti langsung berupa ...