BUKU YANG MENYAJIKAN SEJUMLAH MASALAH AKTUAL YANG TERJADI DI DALAM AKTIVITAS PT YANG MENYANGKUT SAHAM, PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, BAIK ITU BERDASARKAN APA DIATUR DALAM PERATURAN PER ...

Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menyambut baik terbitnya buku. Menurut saya buku ini penting ada di ruang-ruang diskusi, di kampus-kampus untuk jadi bahan perbincangan termasuk bagi para praktisi hukum. Sekali lagi, buku ini bukan saja untuk menambah khasanah literatur yang sudah ada, tetapi juga memberi pertimbangan dan panduan dalam memahami hukum bisnis. (La Nyalla Mattalitti-Ketua DPD Republik Indonesia) Kita tahu bersama praktik perdagangan barang atau ...

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat mengenai bagaimana Direksi menjalankan fungsinya sebagai organ Perseroan Terbatas, harus mengaitkan tindakan Direksi tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lain, putusan hakim dan juga keputusan dari instansi lain yang terkait. Ada berbagai macam duduk soal yang yang dihadapi oleh Direksi dalam menjalankan PT yang tidak selamanya diatur dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau mungkin juga permasalahan yang dihadapi Direksi ...

Berawal dari pandangan Pengadilan yang menyatakan bahwa paling tidak untuk 3 buah perkara kartel, yaitu perkara fuel surcharge, minyak goreng dan industri farmasi kelas terapi amlodipine, upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menggunakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) pun ditolak oleh Pengadilan karena Pengadilan tidak mengakui bukti tidak langsung sebagai bukti yang sah untuk memutuskan perkara kartel. Dan seiring berjalannya waktu terdapat perubahan sikap ...

Buku ini adalah bagian dari salah satu upaya untuk membahas mengenai perubahan ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 bila dibandingkan dengan Undang-undang No.1 tahun 1995. Penerbitannya dimaksudkan sebagai upaya untuk menambah dan kalu mungkin memperkaya khasanah buku dibidang perseroan terbatas berdasarkan undang-undang yang baru. ...

Setiap pemerintah berkeinginan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu dihadapkan kepada permasalahan yang rumit, yang salah satu penyebabnya antara lain keawaman masyarakat terhadap system kepemilikan hak atas tanah dan ganti rugi yang dianggap kurang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan pemerintah, berdasarkan hal tersebut buku ini bisa di pergunakan untuk kalangan akademis, praktisi hukum dan sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat umum . ...

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selama ini, format pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan persidangan seperti surat kuasa, gugatan, jawaban, eksepsi, gugatan rekonvensi, replik, duplik, dan kesimpulan berbeda-beda antara ...

Pengadaan sangat rentan dengan berbagai risiko yang kemudian mengarah kepada korupsi. Salah satu risiko yang paling sering terjadi itu mengacu kepada integritas dari pelaksana pengadaan barang/jasa. Risiko integritas terjadi di setiap tahap proses pengadaan, mulai dari penilaian kebutuhan selama fase penawaran hingga pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ...

Performance Based Contract/PBC atau Kontrak berbasis kinerja merupakan bagian dari trend pengembangan inovasi pengadaan barang/jasa. Meski aturan yang mengatur belum memadai, namun PBC bukan merupakan hal yang relatif baru di indonesia. Yang pasti, tidak seperti kontrak yang saat ini laairn digunakan dalam praktek pengadaan barang/jasa, PBC lebih merupakan jenis kontrak yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mengacu kepada aspek pemenuhan kinerja dari penyedia barang/jasa, yang aspeknya ...

Dalam buku ini diulas sejauhmana peranan peradilan menangani case law tentang penerapan etika dalam kegiatan bisnis. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis dapat dipahami melalui upaya pemerintah menerapkan Demokrasi Ekonomi NKRI sebagaimana diamanatkan sila ke 5 Pancasila yakni landasan etika normatif bersifat konstitusional, karena sila ini adalah etika “rechts idea” menuju tercapainya kemakmuran berkeadilan. ...

Dari tiga jenis kebutuhan pokok (basic needs) manusia, yaitu sandang, pangan dan papan (perumahan), pemenuhan akan papan (perumahan) merupakan ynag paling sulit. Bila untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, dengan modal sekian puluh ribu rupiah misalnya, seseorang sudah dapat memenuhinya dalam waktu singkat. Namun untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya hanya dengan modal ratusan ribu, satu atau dua juta rupiah akan tetapi harus bersedia mengeluarkan ...

Hukum Persaingan Usaha (Bukti Tidak Langsung Indirect Evidence) ...

Buku yang ditulis Sdr Nomensen Sinamo ini sudah sangat memadai dan tepat dijadikan pegangan dalam kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara bahasanya gampang dicerna cerdas-komunikatif mengangkat hal-hal yang actual. menarik, sehingga pembaca cepat memahami pesan den argument ilmiah dalam buku ini. Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara ini memposisikan Negara atau pemerintah sebagai tergugat den kuat dam penggugat lemah untuk mencapai keseimbangan posisi antara Tergugat dengan ...

Pengaruh Budaya Sistem Hukum Asing Terhadap Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia ...

Pembangunan selalu dikaitkan dengan pembebasan tanah. Dalam praktiknya seringkali terjadi benturan horisontal dan menimbulkan konflik berkepanjangan. Buku ini membantu memahami serta mempelajari tata cara pembebasan tanah yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pembebasan tanah ada aturan atau perangkat perundang-undangan yang harus diperhatikan hingga tidak menimbulkan kerugian. ...

Buku ini berupaya membahas perubahan ketentuan dalam Undang-undang no 40 tahun 2007 dibandingkan dengan Undang-undang No1 tahun 2005 mengenai Perseroan Terbatas. Upaya ini dimaksudkan untuk menambah dan memperkaya pengetahuan di bidang Perseorang Terbatas. Karena itu, buku ini penting sebagai bacaan dosen, mahasiswa, praktisi, pengurus perusahaan. ...

UU tentang Praktek Antimonopoli dan Persaingan Usaha sudah sejak 1999 disahkan. Sosialisasi juga sudah banyak dilakukan, tapi belum banyak anggota masyarakat yang memahaminya. Dengan membaca buku ini diharapkan pemahaman terhadap undang-undang itu semakin baik, dan selanjutnya pekerjaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) semakin ringan. Dalam buku ini dikemukakan juga pandangan penulis tentang ketentuan dan tata cara di KPPU dan membandingkannya dengan yang terjadi di tempat lain. ...

Tindak pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Perbuatan ini dapat terjadi di mana saja. Buku ini mengetengahkan pasal-pasal pelanggaran tindak pidana dalam UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Korupsi, UU Terorisme, UU Hak Asasi Manusia, UU Kekerasan dalam Ruma Tangga, UU perdagangan Orang, UU Pencucian Uang, bahkan UU Pornografi. ...

Buku ini mengetengahkan sejarah perjalanan berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah sejak tahun 1945 sampai dengan berlakunya Undang-undang No 32 tahun 2004, yang kemudian juga mengalami berbagai perubahan melalui Undang-undang No 12 tahun 2008. Buku yang cukup luas cakupannya ini penting untuk diketahui pejabat pemerintah daerah, praktisi hukum dan politik, mahasiswa, peminat masalah hukum dan administrasi pemerintahan daerah. ...

Maksud penghimpunan istilah hukum secara sistematis ini adalah agar orang dapat mengetahui dan memahami istilah-istilah hukum untuk keperluan pengetahuan yang sedang ditekuni. Berbeda dengan kamus hukum biasa, kamus ini memuat susunan istilah berdasarkan abjad dari tiap jenis hukum yang kini berlaku di Indonesia. Buku ini juga disusun untuk menyikapi perkembangan terus-menerus yang terjadi, hingga tentu diperlukan referensi untuk memahami setiap istilah hukum baku dari berbagai ...