Edisi kedua Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional hadir di tengah berlanjutnya reformasi hukum pidana Indonesia yang semakin dinamis. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menegaskan bahwa kodifikasi belum mencapai titik final, melainkan terus bergerak melalui koreksi, penyesuaian, dan bahkan pergeseran arah kebijakan. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada aspek prosedural dan pemidanaan, tetapi juga ...

Buku ini menghadirkan kompilasi terkini regulasi di bidang hukum telematika dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Di dalamnya dimuat UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta UU RI 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pembaruan terbaru rezim hukum digital nasional. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, buku ini juga dilengkapi dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan ...

Perbandingan hukum (recht vergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingkan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persaman (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan hukum pidana (comparative criminal law), yaitu dengan membandingkan sistem dan ketentuan pidana di ...

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal dalam buku in' disusun dengan format yang sesuai dengan penataan naskah resmi, dengan indeks tematik ...

Ilmu Negara sebagai mata kuliah dasar dan pengantar bagi mahasiswa Fakultas Hukum termasuk dalam kelompok mata kuliah yang tidak populis. Pokok-pokok ajarannya begitu membingungkan, sulit dihafalkan, bahkan ujiannya pun dianggap tidak jelas. Mata kuliah hukum ini namanya diawali dengan kata “ilmu” bukan “hukum”. Ilmu dimaknai sebagai genus yang mutlak untuk dipelajari sebelum mempelajari hukum yang merupakan spesies dari padanya. Jelas sudah mengapa sulit memahami ilmu negara, tidak ...

Hukum Agraria Indonesia Edisi Kedua Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk merombak dan memperbarui hukum agraria lama. Dasar-dasar hukum bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional serta kepastian hukum dan haknya tercantum dalam undang-undang ini. Dengan lahirnya UUPA, hukum tanah warisan Hindia Belanda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata mengenai benda (khusus tanah), Agrarische Wet, dan peraturan pelaksanaannya ...

Tindak pidana terhadap keamanan negara sudah diatur dalam KUHP Lama yang terkait dengan makar, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara (Pancasila). Namun, pembahasan tersebut masih cukup terbatas dalam hal pengaturan dan penerapan ancaman yang lebih luas terhadap keamanan negara. Oleh karena itu, KUHP Baru hadir untuk mengatur dan menyempurnakan pembahasan mengenai tindak pidana tersebut. Buku Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara mengulas ...

Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebab, melalui tahapan pembuktian, terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law ...

Dalam era globalisasi, kejahatan tidak lagi mengenal batas negara, sehingga fenomena kejahatan transnasional makin mengancam stabilitas global dan menguji batasan hukum negara, termasuk Indonesia. Buku Hukum Pidana Transnasional hadir dengan menyajikan berbagai pembahasan kejahatan transnasional berdasarkan penggabungan hukum pidana domestik, hukum pidana negara asing, dan hukum internasional. Hal itu bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan transnasional. Sebagai panduan ...

Sinopsis : Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sistem hukum acara pidana pada negara-negara civil ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk Bab Ill Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Bab IV Pembagian Wilayah Bab V Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan ...

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA Buku ini mengajak kita untuk memahami secara komprehensif, bagaimana perjuangan datam proses pemutihan lingkungan hidup dilakukan dalam teori dan praktik di peradilan, serta sejauh mana hakim di Indonesia dapat berperan datam proses tersebut melalui putusan yang dijatuhkannya. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Buku ini memberikan pengetahuan hukum secara teoretis dan praktis tentang ...

Buku ini memuat Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Koperasi, UMKM, dan BUM Desa meliputi PP RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP RI No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; PP RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. ...

Secara filosofis keberadaan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia dalam membuat akta badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, meliputi persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum, maka badan usaha ...

Constitutional Question ...