Buku Hukum dan Kekuasaan: Pemberantasan Korupsi di Era Presiden Prabowo Subianto ini mengulas secara kritis arah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menyoroti kekeliruan dalam memahami dan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Romli Atmasasmita berpendapat, penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada pemidanaan sering mengabaikan mekanisme pemulihan kerugian negara melalui jalur perdata sekaligus menyamakan kerugian keuangan negara sebagai bukti otomatis tindak ...

Buku Hukum dan Keadilan: Memahami KUHP 2023 dan KUHAP 2025 ini menengahkan hubungan antara hukum dan kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa kekuasaan memang diperlukan untuk menegakkan hukum. Namun, apabila kekuasaan dijalankan tanpa prinsip-prinsip hukum yang adil, nantinya akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Pada akhirnya, hal itu berdampak pada ketidakpercayaan publik. Hukum kerap dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan politik dan ...

Era digital telah mengubah segalanya. Hukum, yang selama berabad-abad berdiri kokoh pada teks dan doktrin, kini diterpa gelombang disrupsi yang tak terelakkan. Kecerdasan buatan membuat keputusan, kontrak lahir dari kode blockchain, dan data pribadi menjadi komoditas yang diperebutkan. Di tengah pusaran perubahan ini, sebuah pertanyaan mendasar mengemuka: apakah hukum kita sudah usang? Buku ini bukan sekadar teori, melainkan peta navigasi untuk mengarungi samudra digital yang penuh dengan ...

Baik negara-negara maju maupun berkembang akan berusaha melakukan penguasaan atas laut guna perluasan yurisdiksi untuk melindungi kepentingan- kepentingannya, dan memanfaatkan sumber daya alam yang akan dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan keinginan-keinginan dan mengatur kepentingan-kepentingan semua negara-negara internasional serta agar tidak terjadi tumpang tindih klaim/kewenangan (overlapping claim/authority), maka diadakanlah pengaturan ...

Hukum tentang orang dan hukum keluarga merupakan cabang-cabang hukum yang sangat menarik; paling dekat dengan kehidupan manusia schari-hari, bidang-bidang hukum ini mengikuti dan mengatur kehidupan manusia sejak sebelum kelahiran hingga kematian. Kiranya tidak berlebihan jika hukum orang dianggap sebagai bidang dan sistematika hukum perdata yang paling penting, karena ketentuan hukum orang akan menjadi dasar bagi ketentuan bidang dan sistematika hukum perdata lainnya, seperti hukum keluarga dan ...

Dua topik yang dibahas dalam buku ini, korupsi dan terorisme mencerminkan politik hukum pidana yang celah dilaksanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Strategi preventif dan represif yang dibangun tidak hanya melalui Undang-Undang, tetapi juga kelembagaannya, KPK dan BNPT. Ide/gagasan penulis telah dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Terorisme. Di dalamnya telah diuraikan sejarah singkat perkembangan dua strategi tersebut ...

Ada beberapa pemikiran dan latar belakang yang menjadi alasan dan tujuan yang mendorong penulis segera menyelesaikan penulisannya. Pertama, untuk memberi bekal pemahaman yang dasar kepada para mahasiswa dan siapapun yang berminat mengetahui, mempelajari atau mendalami ilmu hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Bekal dasar bagi mereka sebelum atau yang berminat menekuni keahlian di tiap jenis HAKI. Kedua, sebagai wujud pemenuhan kesanggupan dan janji penulis kepada para mahaguru ...

Mengapa orang miskin perlu mendapatkan akses bantuan hukum secara memadai? Bagaimana seharusnya para pengacara bekerja menghadapi pengadilan saat memberikan bantuan kepada warga miskin? Dalam dunia hukum, relawan hukum sudah mencoba melakukan banyak terobosan bantuan hukum untuk orang miskin, tetapi diperlukan "perang besar" untuk menanamkan pelajaran ini ke benak pihak yang ber-wenang. Profesi hukum terbuka untuk dikritik, bukan karena hukum tidak baik, melain-kan karena profesi ini ...

Ditujukan bagi mahasiswa yang pemula mengenal dunia hukum. Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi ini menyajikan berbagai tema secara komprehensif dengan sistematika yang sederhana sehingga mudah dipahami. Edisi revisi mengalami perubahan total dalam Bab 1 (Karakteristik Ilmu Hukum), sedangkan bab-bab lainnya tetap seperti semula. Rentang pembahasannya berkisar pada karakteristik ilmu hukum dan kaitan ilmu hukum dengan norma sosial, tujuan hukum, dan masalah hak dalam hukum. Kemudian ...

Buku ini adalah hasil penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) dengan karakteristik penelitian yang berorientasi pada pembaruan hukum (reform-oriented research). Hasil penelitian menunjukkan hukum pidana di Indonesia sangat terbatas mengatur perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties) dalam kaitannya dengan hak atas harta kekayaan. Bahkan terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga dalam proses ...

Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pe ...

Teori Hukum berbeda dari buku tentang filsafat hukum. Buku ini tidak berisi mazhab-mazhab dalam ilmu hukum yang lazim di dalam buku filsafat hukum, meskipun dalam perbincangan pada bab-bab dalam buku ini dikemukakan pandangan-pandangan filosofis. Begitu pula buku ini tidak membahas tentang teori sosial tentang hukum yang hanya melihat hukum dari luar sebagai gejala sosial. Buku ini berkaitan dengan teori perundang-undangan dan pengambilan keputusan, baik oleh kekuasaan yudisial maupun oleh ...

Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pe ...

Banyak orang menyangsikan/meragukan manfaat dan kegunaan mempelajari Filsafat Hukum dalam situasi dan kondisi Indonesia dewasa ini. Walaupun kegunaan praktisnya secara langsung dalam memecahkan masalah-masalah hukum In Concreto tidak begitu menonjol, akan tetapi bagi mereka yang mempelajarinya paling tidak akan memperluas wawasan pengetahuannya tentang hukum. ...

Buku ini membahas secara khusus aspek dari pengurusan dan pemberesan harta pilit, di mulai dengan pembahasan secara mendalam tentang tugas dan fungsi hakim pengawas dan kurator karena keduanya memiliki peran strategis dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. ...

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh setiap orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, kriminologi, dan hak-hak asasi manusia, baik dia teoretisi seperti dosen, atau para praktisi seperti jaksa, hakim, pengacara, para pegiat dan pejuang hak asasi manusia, para mahasiswa bidang hukum, kriminologi dan politik, dan pihak-pihak lainnya yang berminat untuk bidang tersebut. Buku ini membahas secara mendalam tentang ketidakberdayaan tersangka, terdakwa, atau ...

Buku ini mengulas tentang Hukum Kepailitan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1998 yang lalu , yang banyak menuai kritik dan menimbulkan keenganan para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Kepailitan, Undang-Undang ini telah melakukan banyak perubahan dan trobosan baru, sehingga dapat dilihat begitu meningkatnya perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan ...

Dalam edisi kali ini penulis mencoba menyajikan kitab KUHP dan KUHAP ke dalam sebuah buku kecil yang ekonomis dan praktis untuk dibawa bepergian. Sebagai cetakan terbaru, penulis juga telah menyertakan revisi-revisi yang pernah dilakukan terhadap kitab hukum tersebut. Selain itu penulis juga telah menambahkan beberapa undang-undang terbaru sebagai tambahan referensi untuk pembaca. Dengan menggabungkan kedua kitab tersebut dengan beberapa undang-undang lainnya ke dalam satu buku kecil ...

Selain pembahasan yang sudah ada pada edisi sebe-lumnya, pada edisi revisi ini terdapat penambahan substansi, antara lain tentang UU Perikanan yang termasuk dalam Peradilan Khusus di Bawah Peradilan Umum; UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, UU No. 5 Tahu ...

Buku ini menghadirkan sejumlah aspek legal perbankan dan perasuransian syariah, seperti hukum kontrak yang melandasi transaksi syariah, pengaturan mengenai struktur kelembagaan dan operasional syariah, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan ...